Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) akhirnya menyetujui untuk membayar biaya hukum sebesar 188.440 dolar AS dan menghentikan perlawanan terkait permintaan dokumen publik yang berkaitan dengan surat "pause letters" pada aktivitas kripto. Kesepakatan ini mengakhiri gugatan yang dipicu oleh dugaan taktik “Operation Choke Point 2.0” yang merugikan akses perbankan industri kripto.
Dalam laporan bersama yang diajukan di pengadilan federal Washington, D.C., FDIC menerima kewajiban membayar biaya pengacara untuk History Associates Incorporated, sebuah firma riset yang mengajukan permintaan dokumen dengan arahan dari Coinbase. Selain itu, FDIC juga berkomitmen melakukan pembaruan pada praktik terkait Undang-Undang Kebebasan Informasi (FOIA).
Latar Belakang Sengketa dan Dokumen yang Diperoleh
Sengketa muncul karena FDIC menolak memberikan akses pada surat yang meminta bank untuk "menghentikan atau membatasi" aktivitas kripto. FDIC berargumen bahwa penyebutan dokumen tersebut secara umum termasuk dalam kategori yang dilindungi dan berstatus rahasia. Namun, pengadilan memutuskan contra, menyatakan bahwa FDIC secara keliru menolak dokumen tersebut secara kolektif tanpa menilai setiap dokumen secara individu.
Laporan kantor Inspektur Jenderal FDIC pada Oktober mengungkap keberadaan surat-surat tersebut, mengkritik tindakan regulator yang diduga menekan bank agar tidak melanjutkan ekspansi layanan kripto. Ini mempertegas dugaan adanya koordinasi antara beberapa regulator bank utama AS, termasuk FDIC, Federal Reserve, dan Office of the Comptroller of the Currency, dalam membatasi layanan keuangan untuk perusahaan kripto.
Dampak dan Respons dari Industri Kripto
Joe Ciccolo, pendiri BitAML, menyatakan kepada media bahwa putusan pengadilan ini membuka tabir bagaimana pengawasan kripto pada pemerintahan sebelumnya lebih dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan reputasi daripada analisis keamanan dan kelayakan. Ia menilai FDIC seharusnya menjadi contoh transparansi mengingat peran mereka melindungi konsumen dan dana publik.
Coinbase, yang menginisiasi permintaan dokumen melalui History Associates, menyambut baik penyelesaian ini. Paul Grewal, Chief Legal Officer Coinbase, mengungkapkan bahwa proses litigasi yang panjang berhasil mengungkap bukti kuat bahwa upaya koordinasi untuk menekan industri kripto memang terjadi. Menurutnya, ini merupakan pembuktian nyata dari eksistensi operasi yang disebut sebagai “Operation Choke Point 2.0”.
Perubahan Kebijakan dan Ambang Pengawasan ke Depan
Dalam perjanjian penyelesaian, FDIC juga menyetujui untuk memperbaiki kebijakan internal, termasuk menambahkan petunjuk dalam materi pelatihan kepada staf agar menafsirkan permintaan informasi FOIA secara lebih luas. Regulator menegaskan tidak akan lagi menggunakan kebijakan kolektif untuk menolak secara otomatis dokumen pengawasan bank berdasar FOIA Exemption 8.
Ciccolo mengingatkan bahwa pengawasan harus transparan, berorientasi risiko, dan berdasar standar pengawasan yang jelas. Ia mengkritik metode tekanan informal melalui surat ‘pause letters’ yang dapat mengikis kepercayaan pada sistem regulasi perbankan.
Beberapa aspek utama dari penyelesaian ini adalah:
- FDIC membayar penuh biaya hukum yang diajukan.
- Surat “pause letters” terkait aktivitas kripto harus dipublikasikan.
- Kebijakan pengelolaan FOIA diperbaiki agar lebih terbuka.
- FDIC tidak lagi boleh menolak dokumen bank secara kategoris.
Dengan diselesaikannya kasus ini, diharapkan praktik transparansi dan pengawasan dalam sektor kripto dan perbankan dapat menjadi lebih baik dan terstandarisasi. FDIC akan mengajukan permohonan resmi untuk mengakhiri gugatan setelah pembayaran biaya hukum dilakukan. Pihak regulator belum memberikan komentar lanjutan terkait penyelesaian ini.
