Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, dikenal sebagai sosok konservatif dalam partai Liberal Demokrat (LDP). Namun, sikapnya terhadap kripto menunjukkan kesinambungan kebijakan yang telah berjalan di bawah pemerintahan pendahulunya. Setelah kemenangan telak partai LDP dalam pemilu cepat, reformasi pajak kripto diprediksi akan berjalan tanpa hambatan.
Takaichi memimpin LDP meraih mayoritas dua pertiga di DPR, yang memberi dorongan kuat untuk melanjutkan reformasi. Para ahli mengamati bahwa meskipun ia berbeda dalam kebijakan luar negeri dan fiskal dibanding pendahulu, Takaichi tampak netral dalam mendukung atau menolak kripto secara signifikan.
Reformasi Pajak Kripto di Jepang
Jepang tengah fokus pada perubahan aturan pajak terkait kripto, termasuk proposal untuk mengenakan pajak capital gains flat sebesar 20% mulai tahun 2028. Pemerintah juga berencana mengizinkan investor mengurangi rugi investasi kripto dari penghasilan tahun berikutnya. Saat ini, keuntungan kripto harus dilaporkan dalam pajak tahunan dengan tarif yang bisa mencapai 55% bagi penghasilan tinggi.
Pemerintahan sebelumnya di bawah Fumio Kishida telah meluncurkan inisiatif pengembangan teknologi Web3 dan blockchain. LDP membentuk tim tugas khusus yang merekomendasikan reformasi perpajakan dan pelonggaran regulasi platform pertukaran kripto. Penggantinya, Shigeru Ishiba, mendukung kelanjutan kebijakan ini dan memfasilitasi beberapa perusahaan Jepang pertama kali membeli Bitcoin sebagai bagian dari neraca keuangan mereka.
Sikap Pemerintahan Takaichi Terhadap Industri Kripto
Meski berasal dari fraksi yang lebih konservatif dalam LDP, Takaichi mengizinkan tim tugas pengembangan kebijakan Web3 tetap aktif. Menteri Keuangannya, Satsuki Katayama, bahkan pernah menyatakan bahwa industri kripto dan Web3 Jepang berada pada “titik balik”. Rencana pengajuan reformasi pajak di parlemen pada musim semi 2026 turut mendapat sambutan positif dari pelaku industri.
Ketika ditanya mengenai reformasi pajak kripto di parlemen, Takaichi menegaskan pemerintahnya akan “menanggapi secara tepat” sesuai rekomendasi tim LDP. Analisis terhadap dampak kebijakan fiskal Takaichi, termasuk pengurangan pajak dan penangguhan konsumsi pajak 8% untuk makanan, menunjukkan potensi kenaikan hasil obligasi pemerintah dan pelemahan nilai yen.
Dampak Kemenangan LDP Terhadap Pasar Kripto dan Saham
Kemenangan besar LDP biasanya menarik modal asing ke pasar saham Jepang. Para analis memperkirakan arus modal asing akan meningkat pasca pemilu, yang berpotensi menguntungkan saham-saham yang terkait dengan sektor kripto. Namun, performa perusahaan kripto di Bursa Efek Tokyo masih beragam.
Sebagai contoh, saham SBI Holdings—yang memiliki anak usaha di bidang pertambangan dan pertukaran kripto—mengalami kenaikan lebih dari 3% dalam lima hari terakhir. Monex Group, yang juga menjalankan bursa kripto, mencatat kenaikan sekitar 2,7%. Sebaliknya, perusahaan dengan cadangan aset kripto seperti Metaplanet dan Remixpoint justru turun masing-masing 9% dan 2%.
Prospek Kebijakan dan Industri Kripto di Jepang
Pemerintahan Takaichi kemungkinan besar akan mempertahankan arah reformasi pajak dan regulasi kripto yang sudah dirintis oleh para pendahulunya. Stabilitas politik dan dukungan mayoritas parlemen memungkinkan penerapan perubahan tanpa penundaan. Hal ini memberi sinyal positif bagi perkembangan industri blockchain, yang makin diminati oleh perusahaan-perusahaan Jepang dalam beberapa tahun terakhir.
Terus berlanjutnya reformasi menandakan bahwa Jepang berupaya menjadi negara yang ramah terhadap perkembangan teknologi keuangan baru. Industri kripto Jepang sudah mulai menunjukkan kematangan dengan inisiatif pengakuan Bitcoin dan altcoin sebagai produk investasi. Pemerintah dan pelaku industri sama-sama berharap perubahan regulasi dapat mengakselerasi inovasi dan sekaligus menjaga perlindungan konsumen.
Dengan strategi fiskal dan kebijakan yang pragmatis, pemerintah Takaichi berpotensi mendorong pasar kripto serta saham terkait di Jepang agar semakin kompetitif di tingkat global. Ke depan, pantauan ketat tetap diperlukan untuk melihat bagaimana konsistensi pelaksanaan reformasi dan respons pasar terhadap dinamika politik dan ekonomi domestik.
