Waktu untuk mengesahkan undang-undang terkait kripto di Washington semakin menipis. Patrick Witt, penasihat utama Gedung Putih untuk aset digital, memperingatkan bahwa peluang untuk meloloskan Clarity Act kini semakin sempit seiring fokus politik bergeser ke pemilu tengah periode yang menyita perhatian Kongres.
Clarity Act bertujuan memberikan kejelasan regulasi yang sangat dibutuhkan bagi industri kripto. Saat ini, ketidakpastian hukum membuat banyak investor dan institusi keuangan ragu untuk berpartisipasi secara penuh. Menurut Witt, ketidakjelasan ini bukan sekadar birokrasi, melainkan penghalang utama bagi adopsi kripto secara luas oleh konsumen dan perusahaan finansial.
Gedung Putih dan Dewan Penasihat Aset Digital telah mengadakan banyak pertemuan dengan pemangku kepentingan kripto dan bank besar. Mereka berupaya mencari titik temu agar peraturan ini dapat segera disepakati. Namun, tantangan besar tetap ada di Senat, khususnya mengenai pengaturan stablecoin yang belum mendapat kepastian hukum.
Beberapa senator khawatir jika stablecoin tidak diatur dengan benar, bank bisa mengalami “deposit flight” atau perpindahan dana besar-besaran ke aset lain. Kekhawatiran ini membuat institusi keuangan enggan terlibat lebih dalam dengan kripto, yang kemudian berkontribusi pada volatilitas pasar dan menghambat inovasi teknologi finansial.
Berbagai pihak menyarankan pendekatan yang lebih terukur atau “scalpel” untuk menangani isu-isu spesifik seperti “idle yield” pada stablecoin. Pendekatan ini diharapkan bisa meminimalkan risiko tanpa membahayakan keseluruhan rancangan undang-undang. Pendekatan yang terlalu agresif atau “chainsaw” dikhawatirkan akan menggagalkan kemajuan legislasi.
Brian Armstrong, CEO Coinbase, mengungkapkan optimismenya soal prospek legislasi kripto dalam beberapa bulan mendatang. Ia percaya kesatuan sikap dari pelaku industri dapat mendorong tercapainya peraturan yang adil dan seimbang. Armstrong menegaskan perlunya “lapangan bermain yang setara” bagi bank, perusahaan kripto, dan masyarakat luas.
Sebagai perusahaan publik yang sangat bergantung pada ekosistem kripto, Coinbase merasakan langsung dampak ketidakpastian regulasi. Dalam laporan kuartal terakhir, Coinbase mencatat kerugian bersih sebesar 667 juta dolar, yang sebagian dipengaruhi oleh volatilitas pasar dan ketidakpastian hukum yang membayangi industri.
Clarity Act berperan menentukan batasan yurisdiksi antara Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC). Saat ini banyak aset digital berada di wilayah abu-abu karena kedua lembaga tersebut mengklaim sebagian kewenangan. Rancangan undang-undang ini akan menjelaskan aset mana yang masuk kategori sekuritas di bawah pengawasan SEC dan mana yang merupakan komoditas di bawah pengawasan CFTC.
Meski DPR telah menyetujui versi undang-undang ini tahun lalu, prosesnya kini tersendat di Senat. Bagian yang berkaitan dengan CFTC sudah maju di Komite Pertanian, tetapi ketentuan tentang sekuritas masih tertahan di Komite Perbankan Senat. Gedung Putih berencana terus bekerja sama dengan pembuat undang-undang untuk menyempurnakan dan mengesahkan produk legislasi ini.
Semakin cepat regulasi ini ditetapkan, semakin jelas arah pengembangan ekosistem kripto di Amerika Serikat. Bila terlambat, ketidakpastian dapat memperpanjang risiko pasar dan menahan potensi pertumbuhan teknologi finansial modern yang berbasis aset digital. Gedung Putih dan pelaku industri terus mendesak agar momentum legislatif ini tidak hilang di tengah hiruk-pikuk agenda politik.
