India memungut pajak atas cryptocurrency seolah-olah aset digital tersebut legal. Namun di sisi lain, regulasi yang diterapkan justru bersifat ketat dan membatasi, seakan-akan crypto adalah barang ilegal. Hal ini menjadi perdebatan hangat ketika anggota parlemen dari Aam Aadmi Party, Raghav Chadha, secara tegas menuntut kejelasan kebijakan mengenai aset digital virtual (VDAs) dalam debat Anggaran Negara.
Chadha menyoroti bagaimana kebingungan regulasi memaksa volume perdagangan crypto senilai miliaran dolar dan ratusan startup untuk bermigrasi ke luar negeri. Ia menyatakan bahwa tanpa memberikan kepastian hukum, perlindungan investor, dan kerangka kepatuhan yang jelas, India justru kehilangan potensi teknologi dan pemasukan pajak yang besar.
Ambiguitas Kebijakan dan Dampaknya
Menurut Chadha, sekitar 73% dari volume perdagangan crypto asal India saat ini terjadi di bursa luar negeri. Nilai perdagangan tersebut diperkirakan mencapai ₹4.8 lakh crore (sekitar 55 miliar dolar). Selain itu, sekitar 180 startup terkait crypto asal India telah pindah kantor ke negara lain demi mencari kepastian regulasi yang lebih baik.
Dampak dari pergeseran ini bukan hanya pada hilangnya inovasi teknologi, tapi juga pada pendapatan pajak yang tidak bisa dikumpulkan pemerintah. Dengan regulasi yang jelas dan terstruktur, Chadha memperkirakan pemerintah dapat merealisasikan pendapatan tambahan senilai ₹15.000–20.000 crore (1,65 – 2,2 miliar dolar) per tahun.
Saat ini, kripto dikenakan pajak capital gain sebesar 30% dan pemotongan pajak (TDS) sebesar 1%. Namun aset-aset digital tersebut belum diakui secara legal, tidak memiliki perlindungan khusus bagi investor, dan tidak ada kerangka pengawasan yang jelas.
Upaya Legalisasi dan Regulasi Terstruktur
Raghav Chadha menegaskan agar VDAs diperlakukan sebagai kelas aset tersendiri di bawah regulasi yang terstruktur. Ia juga mengusulkan penerapan standar anti-pencucian uang (AML) yang ketat, peningkatan kepatuhan hukum, serta pembentukan regulasi khusus sebagai “regulatory sandbox” yang memungkinkan inovasi berkembang dengan tetap mengelola risiko.
Dalam kata-katanya, “India memungut pajak atas VDAs seperti mereka legal, tetapi mengaturnya seperti ilegal.” Ia menekankan bahwa pelarangan bukanlah perlindungan, melainkan regulasi yang baik yang mampu melindungi investor dan ekosistem.
Tanggapan Beragam dari Para Pembuat Kebijakan
Debat ini muncul di tengah sikap beragam dari para politisi dan pejabat India terkait kebijakan crypto. Beberapa anggota parlemen, seperti Supriya Sule dari Nationalist Congress Party, pernah menyerukan pelarangan total terhadap cryptocurrency, mempertanyakan logika pengenaan pajak tinggi jika aset tersebut berisiko.
Sementara itu, Menteri Perdagangan dan Industri Piyush Goyal menyatakan bahwa pemerintah tidak mendorong penggunaan kripto karena kekhawatiran terhadap stabilitas fiskal dan penyalahgunaan. Mantan Sekretaris Keuangan Subhash Chandra Garg juga memperingatkan ancaman pencucian uang dan transaksi ilegal yang mungkin terjadi melalui crypto.
Namun di sisi lain, ada pejabat pemerintah yang menunjukkan dukungan secara tidak langsung. Menteri Jayant Chaudhary bahkan melaporkan kepemilikan aset kripto pribadi senilai lebih dari ₹21 lakh (sekitar 24.000 dolar). Beberapa menteri menekankan perlunya memblokir crypto hanya bila digunakan untuk aktivitas ilegal dan membuka ruang diskusi untuk aplikasi teknologi blockchain selain sebagai mata uang.
Sejarah dan Perkembangan Regulasi Crypto di India
India memulai peringatannya terhadap cryptocurrency sejak 2013 melalui Reserve Bank of India (RBI), dengan fokus utama pada volatilitas dan risiko pencucian uang. Pada 2018, RBI bahkan melarang bank memberikan layanan kepada entitas kripto, yang mendorong beberapa bisnis pindah ke luar negeri. Namun, larangan ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada 2020 karena dinilai berlebihan.
Sejak itu, pemerintah mengeluarkan aturan pajak khusus pada tahun 2022, termasuk pajak capital gain 30% dan TDS 1%, namun tanpa mengakui legalitas aset digital. Pada 2023, Financial Intelligence Unit (FIU) mulai mewajibkan penyedia layanan VDA untuk mendaftar sebagai entitas pelapor di bawah Undang-undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA), memperketat pengawasan AML.
Berbagai langkah lain juga terjadi, seperti pengenaan GST 18% pada layanan bursa kripto dan keputusan Pengadilan Tinggi Madras yang mengakui cryptocurrency sebagai “properti.” Meski begitu, India belum memiliki regulasi komprehensif yang mencakup lisensi, perlindungan konsumen, dan pengawasan pasar secara menyeluruh.
Tekanan untuk Regulasi yang Jelas Meningkat
Survei terbaru menunjukkan mayoritas investor mendukung regulasi, dengan 93% menginginkan adanya aturan jelas dan 84% merasa pajak saat ini terlalu tinggi. India masih menjadi salah satu negara dengan tingkat adopsi kripto terbesar di dunia, yang menimbulkan urgensi untuk menyelaraskan kebijakan.
Seruan Chadha untuk legalisasi dan regulasi terstruktur datang pada saat ekosistem digital India berkembang pesat namun terkendala ketidakpastian kebijakan. Masa depan crypto di India kemungkinan akan bergantung pada bagaimana pemerintah menyeimbangkan inovasi, stabilitas keuangan, perlindungan konsumen, serta pencegahan pencucian uang.
Jika para pembuat kebijakan dapat menyatu dalam visi regulasi yang memadai, India berpotensi bertransformasi dari situasi yang ambigu menjadi negara dengan pengawasan digital aset yang terdefinisi dan berkelanjutan.
-
-
-
-
