Perusahaan di berbagai sektor belakangan ini ramai-ramai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan menggunakan alasan kemajuan kecerdasan buatan (AI). Namun, fakta terkini mengungkap bahwa beberapa perusahaan justru sengaja mencari-cari alasan untuk melakukan PHK, dan AI kerap dijadikan kambing hitam dalam proses tersebut. CEO OpenAI, Sam Altman, mengungkapkan bahwa ada fenomena yang disebut sebagai ‘pembersihan citra AI’ di mana perusahaan menuding AI sebagai penyebab PHK yang sebenarnya didasari faktor internal lain.
Menurut Sam Altman, tidak banyak perusahaan yang secara nyata menggantikan pekerja dengan AI, melainkan lebih menggunakan isu AI sebagai pembenaran atas keputusan PHK yang sudah direncanakan sebelumnya. Hal ini menjadi peringatan bahwa alasan penggunaan teknologi AI oleh perusahaan tidak selalu mencerminkan realita di lapangan. Dalam wawancaranya dengan Business Insider, Altman menyatakan, “Ada banyak perusahaan yang menyalahkan AI atas PHK yang sebenarnya harus mereka lakukan, sementara aplikasi AI secara nyata dalam menggeser pekerja masih terbatas pada jenis pekerjaan tertentu saja.”
Fenomena AI Sebagai Alasan PHK
Perusahaan besar seperti Amazon, IBM, Salesforce, dan HP diketahui memasukkan alasan AI dalam kebijakan PHK yang mereka lakukan. Namun, sampai saat ini belum ditemukan bukti konkret yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut melakukan ‘AI washing’. Istilah ini merujuk pada strategi perusahaan yang melebih-lebihkan penggunaan AI untuk menutupi keputusan bisnis yang sebenarnya.
Pakar dan pelaku industri AI juga mengakui bahwa teknologi ini akan membawa perubahan besar bagi dunia kerja. Namun, perubahan tersebut tidak bisa diartikan sebagai penghilangan lapangan pekerjaan secara besar-besaran dalam waktu singkat. Sebaliknya, AI justru diprediksi akan menciptakan pekerjaan baru dan mendorong masyarakat untuk beradaptasi dengan teknologi baru tersebut.
Pandangan Pemimpin Industri AI tentang Dampak AI pada Tenaga Kerja
Selain Sam Altman, CEO Anthropic, Dario Amodei, memperkirakan bahwa AI dapat menghilangkan hingga setengah pekerjaan kerah putih di tingkat pemula dalam lima tahun mendatang. Pernyataan ini menyoroti potensi perubahan signifikan pada tenaga kerja terutama pada posisi entry-level yang banyak berhubungan dengan tugas rutin.
Sementara itu, CEO Google DeepMind, Demis Hassabis, melihat adanya perlambatan proses perekrutan terutama untuk posisi junior dalam beberapa perusahaan akibat kemajuan AI. Ia menyebut bahwa observasi ini didasarkan pada beberapa bukti yang telah ditemukan selama perkembangan teknologi AI berlangsung.
Adaptasi dan Tantangan di Tengah Perubahan
Meski berbagai prediksi menunjukkan adanya pengurangan pekerjaan tertentu akibat AI, kenyataannya adalah perlunya adaptasi sumber daya manusia agar siap menghadapi perubahan. Ini termasuk peningkatan keterampilan (upskilling) dan pelatihan ulang (reskilling) agar tenaga kerja bisa memanfaatkan AI sebagai alat bantu, bukan sebagai ancaman pekerjaan.
Perusahaan juga harus transparan dan bertanggung jawab dalam proses PHK. Menggunakan teknologi sebagai alasan tanpa dasar yang jelas dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan kegelisahan di kalangan pekerja. Oleh sebab itu, kajian yang matang harus dilakukan sebelum mengaitkan AI dengan keputusan bisnis yang berdampak langsung pada karyawan.
Peran Kebijakan dan Regulasi
Kehadiran regulasi yang mengatur penggunaan AI dalam industri kerja sangat dibutuhkan untuk melindungi hak pekerja. Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengawasi dan mengatur agar teknologi ini tidak disalahgunakan demi kepentingan bisnis semata. Kebijakan yang jelas akan membantu menciptakan ekosistem kerja yang adil dan berkelanjutan di era digital.
Teknologi AI memiliki potensi besar untuk mempercepat inovasi dan efisiensi, tetapi dampak sosial dan ekonomi juga harus diperhatikan secara serius. Transparansi perusahaan dalam menjelaskan alasan PHK dan bagaimana AI berkontribusi pada perubahan struktur tenaga kerja menjadi kunci agar fenomena PHK masif tidak hanya jadi isu yang merugikan pekerja secara sepihak.
Dengan demikian, penggunaan AI dalam konteks PHK masih memerlukan pengawasan cermat dan dialog terbuka antara perusahaan, karyawan, dan pemerintah agar manfaat teknologi dapat dirasakan secara seimbang dan dampak negatifnya tetap diminimalkan. Peran serta semua pemangku kepentingan menjadi penting dalam menghadapi tantangan perubahan dunia kerja di masa depan.
Baca selengkapnya di: www.cnbcindonesia.com
