Insiden kesalahan distribusi Bitcoin senilai $40 miliar oleh Bithumb menjadi titik balik penting bagi sektor pertukaran aset kripto di Korea Selatan. Para pembuat undang-undang di negara tersebut bersiap menerapkan regulasi ketat yang meniru standar industri keuangan tradisional.
Kejadian ini mengubah pandangan bahwa pasar kripto bukan hanya platform investasi, melainkan bagian integral dari infrastruktur keuangan nasional. Kesalahan itu terjadi ketika Bithumb secara tidak sengaja mengirim Bitcoin kepada 249 pelanggan dalam sebuah program undian, padahal niat awalnya adalah mengirim sejumlah kecil uang dalam mata uang won Korea.
Dampak Kesalahan Bithumb
Kesalahan Bithumb ini terjadi setelah kasus peretasan Upbit senilai $36 juta, rival utamanya, menambah kekhawatiran soal keamanan pertukaran kripto domestik. Meski sebagian besar Bitcoin yang terkirim keliru telah berhasil dipulihkan, otoritas pengawas keuangan memperpanjang investigasi formal terhadap Bithumb hingga akhir bulan ini.
Bithumb sendiri tengah berencana untuk melakukan penawaran umum perdana (IPO) di Amerika Serikat dan berupaya menjadi bursa kripto Korea Selatan pertama yang melantai di pasar saham AS. Namun, insiden ini dan peretasan sebelumnya menimbulkan keraguan serius terhadap kesiapan infrastruktur dan keamanan mereka.
Rencana Regulasi Baru
Partai Demokrat, melalui Digital Asset Taskforce, sedang mempersiapkan serangkaian undang-undang yang akan mengatur industri kripto secara lebih ketat. Rencana ini mencakup aturan terkait penerbitan stablecoin dan pengawasan ketat terhadap pertukaran aset digital.
Regulasi yang diajukan akan mencakup beberapa poin penting berikut:
- Penetapan tanggung jawab penuh bagi pertukaran atas kesalahan teknis atau insiden keamanan.
- Kewajiban bagi operator bursa untuk menyimpan cadangan aset yang cukup guna menanggung risiko kerugian.
- Penerapan kontrol teknologi informasi setara institusi keuangan, seperti persyaratan multi-tanda tangan untuk transfer aset besar.
- Penerapan masa tenggang (cooling-off period) untuk transaksi besar agar mencegah keputusan impulsif dari pengguna.
Multi-tanda tangan merupakan sistem di mana beberapa pihak yang berwenang harus memberikan persetujuan sebelum transaksi diproses. Sementara masa tenggang biasa digunakan dalam perbankan untuk memberi kesempatan batalkan transaksi tanpa penalti.
Pernyataan dari Pelaku Kebijakan
Ketua Digital Asset Taskforce, Lee Jung-moon, menyampaikan bahwa pemerintah dan partai sedang menyiapkan proposal yang akan ditinjau bersama dalam waktu dekat. Sementara itu, Han Jeong-ae, ketua panitia kebijakan partai, mendukung percepatan legislasi agar pertukaran kripto dapat beroperasi di standar setara lembaga keuangan.
Ahli hukum dari Universitas Nasional Seoul, Lee Jeong-su, menekankan pentingnya regulasi yang memperkuat sistem kontrol internal dan pengawasan otoritas. Menurutnya, lisensi yang lebih ketat dan peran pengawas yang diperkuat sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan kripto yang aman dan terpercaya.
Industri pertukaran aset kripto di Korea Selatan kini berada pada momentum kritis. Insiden Bithumb membuka peluang bagi pembaruan regulasi yang dapat meningkatkan standar operasional dan integritas pasar, serta mendorong kepercayaan investor dan konsumen. Perubahan ini juga menjadi sinyal bagi ekosistem global bahwa manajemen risiko aset digital harus menjadi prioritas utama.
