Presiden Vladimir Putin memberikan wewenang baru kepada pengadilan Rusia untuk menyita aset kripto dalam penyelidikan pidana. Langkah ini menandai upaya pemerintah Rusia dalam mengatur sektor kripto yang selama ini kurang terkontrol.
Putin menandatangani perubahan hukum yang mengamandemen Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan mengakui cryptocurrency sebagai bentuk properti tidak berwujud. Menurut laporan surat kabar Rusia Kommersant, kebijakan ini secara resmi menetapkan protokol penyitaan aset digital yang sebelumnya hanya didasarkan pada preseden hukum.
Pengaturan dan Penegakan Baru dalam Sektor Kripto Rusia
Wakil Menteri Kehakiman Rusia, Elena Ardabyeva, menyatakan bahwa undang-undang baru ini memberikan dasar hukum yang tegas untuk menyita Bitcoin, Ethereum, serta altcoin lainnya. Selain itu, hukum ini juga membuka jalur legal bagi kerjasama dengan bursa kripto asing.
Dalam konteks yang lebih luas, Rusia berupaya menertibkan sektor kripto yang sebelumnya minim regulasi. Sejumlah ahli memprediksi Kremlin dapat memblokir akses warganya ke bursa kripto luar negeri dalam waktu dekat. Hal ini muncul di tengah laporan bahwa warga Rusia menghabiskan sekitar 650 juta dolar AS setiap hari untuk perdagangan kripto.
Detail Prosedur Penyitaan Aset Digital
Hukum baru mewajibkan permintaan penyitaan dari kepolisian atau jaksa menyertakan detail jenis dan jumlah token, serta alamat dompet digital yang menjadi target. Selanjutnya, penjaga keamanan hukum dapat memindahkan aset digital yang disita ke dompet yang dikontrol oleh pemerintah.
Duma Negara sedang menyiapkan sejumlah undang-undang kripto tambahan tahun ini. Rencana pemerintah adalah mewajibkan trader menggunakan platform domestik atau bursa yang memiliki kehadiran fisik di Rusia. Perubahan kebijakan perpajakan dan pengawasan terhadap penambang Bitcoin juga direncanakan.
Tantangan dan Respon Sistem Hukum Rusia
Sistem hukum Rusia mengalami kesulitan mengikuti perkembangan cepat dunia aset digital. Olga Tisen, rektor Universitas Kehakiman Negara Rusia V.M. Lebedev, menyatakan bahwa kejahatan terkait kripto kini menjadi salah satu tantangan utama bagi sistem peradilan.
Tisen menambahkan, saat ini Rusia belum memiliki program pelatihan sistematik untuk para pengacara yang akan menangani kasus kripto dalam ranah perdata maupun pidana. Menanggapi hal ini, universitas tersebut meluncurkan program magister hukum kripto pertama di negara itu.
Peranan Rusia dalam Dunia Kripto Global
Berdasarkan data dari firma analitik blockchain Chainalysis, Rusia bersama dengan Korea Utara dan Iran mengendalikan transaksi perdagangan yang melanggar sanksi dengan nilai mencapai 100 miliar dolar AS. Fakta ini menunjukkan pentingnya pengawasan lebih ketat atas aktivitas kripto yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan ilegal.
Upaya Rusia mengintegrasikan kripto ke dalam kerangka hukum nasionalnya memperlihatkan keinginan untuk mengendalikan dampak negatif sekaligus memaksimalkan manfaat teknologi blockchain. Dengan aturan baru ini, transaksi kripto di Rusia diperkirakan akan semakin diawasi ketat dan terstruktur.
