Anthropic, perusahaan kecerdasan buatan (AI) yang bernilai $380 miliar, menolak ultimatum dari Pentagon terkait akses tak terbatas terhadap teknologi AI mereka untuk keperluan militer. Penolakan ini menandai pertama kalinya sebuah perusahaan AI besar secara terbuka menentang ancaman pemerintah AS yang ingin mengambil alih kendali teknologinya.
Perselisihan muncul karena Anthropic menetapkan dua batasan penting pada penggunaan AI mereka, Claude, oleh militer. Pertama, teknologi tersebut tidak boleh digunakan untuk penargetan otomatis terhadap lawan perang. Kedua, larangan terhadap pengawasan massa warga AS. Tentara AS menganggap syarat ini menghambat operasi militer yang sah dan menolak kompromi yang diajukan Anthropic.
CEO Anthropic, Dario Amodei, melalui sebuah posting blog menyatakan bahwa tuntutan Pentagon “kontradiktif secara inheren”. Amodei menekankan bahwa pemerintah menganggap perusahaan sebagai risiko keamanan namun secara bersamaan menyatakan produk mereka penting untuk keamanan nasional. Ia juga menegaskan penolakan atas permintaan Pentagon dari sudut pandang etis dan teknis.
Seorang juru bicara Anthropic menyebutkan bahwa tawaran final Pentagon, yang disampaikan tengah malam Rabu, sebenarnya meniadakan perlindungan yang mereka tetapkan dengan bahasa hukum yang memungkinkan pengabaian aturan tersebut sesuka hati. Menurut Pentagon, Anthropic harus memberikan akses tak terbatas pada Claude Gov paling lambat pukul 5:01 sore waktu ET Jumat, jika tidak, kemitraan akan dihentikan dan perusahaan dianggap sebagai risiko rantai pasok.
Pertemuan langsung terjadi antara Amodei dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth pada Selasa, dengan Pentagon mengancam tiga konsekuensi jika tidak memenuhi tuntutan: penghapusan teknologi dari sistem militer, penyebutan Anthropic sebagai risiko rantai pasok yang melarang kontraktor lain menggunakan produknya, serta penerapan Defense Production Act tahun 1950 untuk memaksa penyerahan teknologi.
Amodei menegaskan bahwa sistem AI masa depan belum cukup andal untuk mengendalikan senjata otonom sepenuhnya. Ia mengingatkan bahwa tanpa pengawasan ketat, AI tidak dapat menggantikan penilaian kritis tentara profesional yang terlatih.
Kasus ini menuai kritik dari senator Republik Thom Tillis yang mempertanyakan mengapa masalah strategis seperti ini diperdebatkan secara terbuka. Selain dampak langsung kehilangan kontrak militer senilai $200 juta, pengenaan status risiko rantai pasok dapat memaksa semua kontraktor pertahanan memastikan tidak menggunakan teknologi Anthropic dalam operasi mereka.
Dalam lanskap persaingan AI yang cepat berubah, perusahaan lain seperti Elon Musk dengan xAI dan raksasa seperti OpenAI serta Google tengah bernegosiasi untuk terlibat dalam proyek rahasia militer. Ini menempatkan Anthropic pada posisi yang berisiko kehilangan keunggulan sebagai perintis yang sudah diizinkan mengakses data rahasia.
Perseteruan juga memunculkan preseden hukum baru dengan pengaktifan Defense Production Act terhadap perusahaan teknologi. Jika pemerintah dapat memaksa penghapusan fitur keamanan AI atas nama keamanan nasional, hal ini bisa memperluas kekuasaan tersebut ke sektor lain, termasuk perusahaan kripto. Pemerintah berpotensi meminta perusahaan kripto mengurangi fitur privasi atau proteksi transaksi.
Situasi ini memperkuat argumen bagi pengembangan AI yang terdesentralisasi. Karena penyedia AI sentral bisa ditekan atau dipaksa melepas pengaman keamanan oleh pemerintah, solusi terdesentralisasi dianggap lebih tahan terhadap tekanan negara.
Selain keterkaitan erat dengan perkembangan teknologi AI, Anthropic juga memiliki hubungan sejarah dengan pasar kripto. FTX yang bangkrut pernah memegang saham signifikan dalam perusahaan tersebut sebelum dijual untuk membayar kreditur. Pertentangan antara Anthropic dan Pentagon kini membawa pengaruh lebih luas terhadap ekosistem keuangan dan teknologi yang saling terkait.
Meski batas waktu ultimatum sudah berlalu, fokus kini beralih pada langkah Pentagon selanjutnya dan dampaknya terhadap garis tegas yang ingin dipertahankan perusahaan teknologi antara kontrak pemerintah dan integritas produk. Kasus Anthropic menjadi titik penting dalam memahami bagaimana negara-negara dapat berinteraksi dengan inovasi teknologi dan implikasinya bagi berbagai sektor, termasuk kripto dan AI masa depan.
