Larangan terhadap alat privasi berbasis blockchain dinilai kontra-produktif oleh sebuah lembaga pemikir pertahanan dan keamanan tertua di dunia. Royal United Services Institute (RUSI) yang berbasis di London memperingatkan bahwa pelarangan total justru akan mendorong pelaku kriminal menggunakan layanan yang tidak mematuhi aturan.
Dalam laporan berjudul ‘Privacy-Enhancing Technologies in the Crypto Industry,’ RUSI menyoroti pentingnya mencari keseimbangan antara kepatuhan regulasi dan kebutuhan privasi yang semakin meningkat di sektor cryptocurrency. Permintaan terhadap solusi privasi datang dari berbagai kelompok yang valid, mulai dari individu yang ingin menghindari peretasan hingga perusahaan yang ingin menjaga kerahasiaan data bisnis.
Alasan Permintaan Solusi Privasi di Crypto
Data RUSI menunjukkan empat alasan utama tingginya minat terhadap alat privasi: pertama, perlindungan terhadap serangan peretas yang menargetkan pengguna individu dan entitas. Kedua, kekhawatiran terhadap eksploitasi data oleh analitik berbasis AI untuk kepentingan komersial. Ketiga, kebutuhan perusahaan kripto dalam menjaga kerahasiaan praktik bisnis. Keempat, perlindungan bagi individu kaya dan tokoh publik yang rentan menjadi target kejahatan maupun tekanan rezim otoriter.
Teknologi Privasi Blockchain yang Dibahas
Berdasarkan diskusi yang difasilitasi oleh UK Home Office dan National Economic Crime Centre, laporan ini mengidentifikasi beberapa teknologi privasi blockchain yang berkembang pesat, seperti zero-knowledge proofs, stablecoins yang bersifat rahasia, dan privacy pools. Teknologi tersebut diakui membantu meningkatkan privasi tanpa mengorbankan transparansi secara berlebihan.
Ancaman Pelarangan Total terhadap Alat Privasi
Meskipun pelaku kriminal cenderung memanfaatkan inovasi privasi untuk beraksi, para peserta diskusi menekankan pentingnya tidak melarang teknologi tersebut. Pelarangan justru dapat memicu para pelaku kejahatan beralih ke layanan yang tidak diatur, sehingga mempersulit upaya penegakan hukum dalam memperoleh informasi penting untuk investigasi.
Laporan RUSI menegaskan, “Banning the technology would result in illicit actors using unregulated services.” Dengan kata lain, larangan teknologi ini justru akan mengurangi akses aparat penegak hukum terhadap entitas yang dapat diawasi.
Pentingnya Kolaborasi antara Pemerintah dan Penyedia Teknologi
Sebaliknya, laporan merekomendasikan perluasan kerja sama antara regulator, aparat penegak hukum, dan pengembang teknologi privasi untuk mengintegrasikan fitur kepatuhan (compliance) dalam solusi yang dikembangkan. Pendekatan ini diharapkan mampu membantu penegak hukum dalam mendeteksi aktivitas ilegal tanpa mengorbankan hak privasi pengguna yang sah.
Allison Owen, penulis laporan dan Associate Fellow RUSI, menyatakan pentingnya dialog berkelanjutan antara pembuat kebijakan, penegak hukum, dan pengembang teknologi. Ia menjelaskan bahwa perusahaan yang menggabungkan teknologi privasi dengan fitur kepatuhan bersedia bekerja sama dengan sektor publik.
Kebutuhan Integrasi Fitur Kepatuhan dalam Teknologi Privasi
Meski kejahatan akan selalu ada, Owen menegaskan agar keberadaan pelaku jahat tidak menutupi potensi positif teknologi ini untuk kemanfaatan sosial. Untuk itu, integrasi fitur kepatuhan secara mendalam sangat diperlukan guna membangun kepercayaan yang lebih besar terhadap solusi privasi di dunia kripto.
Pemicu Penggunaan Privasi yang Sah
Laporan juga menyoroti fenomena serangan “wrench attacks” yang meningkat signifikan hingga mencapai kerugian sebanyak $41 juta di tahun ini. Serangan ini menjadi alasan nyata mengapa perlindungan privasi semakin dibutuhkan. Selain itu, perusahaan kripto semakin menggunakan teknologi privasi untuk merahasiakan gaji berbasis kripto serta menjaga kerahasiaan aliran dana dan strategi bisnis dari pesaing.
Perkembangan dan Prediksi Masa Depan
Para peserta diskusi umumnya optimis bahwa mekanisme peningkatan privasi akan terus berkembang pesat. Zero-knowledge proofs diproyeksikan menjadi fitur utama yang diadopsi secara luas dalam praktik bisnis menjelang akhir tahun ini. Namun, Owen menegaskan bahwa kolaborasi yang luas dan mendalam antara sektor swasta dan publik harus dijalankan dengan serius agar kepercayaan masyarakat terhadap teknologi privasi kripto dapat mencapai titik kritis.
Teknologi privasi yang dibarengi dengan kepatuhan dapat memperluas penerimaan sekaligus melindungi hak pengguna yang sah, memperkuat keamanan dan integritas industri cryptocurrency di tengah tantangan global yang terus berubah.
