Kementerian Keuangan Korea Selatan berkomitmen untuk melakukan reformasi besar dalam pengelolaan aset digital setelah terungkap sejumlah kegagalan pengelolaan aset kripto yang disita oleh pemerintah. Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan dan Ekonomi, Koo Yun-cheol, menyatakan pemerintah akan segera meninjau ulang cara penyimpanan dan pengelolaan aset digital di berbagai institusi publik.
Pernyataan ini muncul menyusul laporan bahwa kepolisian dan otoritas pajak di Korea Selatan gagal mengelola aset kripto hasil penyitaan dengan benar. Koo menegaskan pemerintah akan bekerja sama dengan Komisi Layanan Keuangan dan Otoritas Pengawas Keuangan untuk melakukan inspeksi terkait status dan praktik pengelolaan aset digital yang dimiliki dan dikelola oleh lembaga-lembaga pemerintah melalui penyitaan maupun tindakan hukum lainnya.
Kelemahan Sistem Pengelolaan Aset Digital Pemerintah
Kegagalan pengelolaan ini menonjolkan risiko operasional tinggi yang dihadapi pemerintah dalam mengamankan aset kripto, terutama dari sisi teknis dan pengawasan. Salah satu kasus mencuat dari laporan bahwa aparat kepolisian di distrik Gangnam, Seoul, kehilangan akses terhadap 22 Bitcoin senilai sekitar 1,4 juta dolar AS pada saat itu akibat tidak mengikuti pedoman penyimpanan yang benar.
Dalam kasus tersebut, polisi mempercayakan pengelolaan kripto hasil penyitaan kepada pihak ketiga tanpa mempertahankan kunci privat. Akibatnya, aset digital tersebut hilang pada tahun sebelumnya. Dua tersangka telah ditangkap dan sedang diperiksa terkait dugaan suap yang mungkin terkait dengan kasus ini.
Tanggapan Pemerintah dan Langkah Ke Depan
Menteri Koo membedakan antara aset digital hasil penyitaan dengan aset milik negara secara umum, menekankan bahwa negara hanya memiliki aset kripto yang diperoleh melalui tindakan penegakan hukum seperti penyitaan karena pajak yang belum dibayar atau investigasi kriminal. Namun, kementerian belum merinci secara spesifik langkah-langkah pengamanan baru yang akan diterapkan.
Guna mencegah kasus serupa terulang, pemerintah Korea Selatan berencana memperkuat keamanan aset digital melalui reformasi menyeluruh. Peninjauan ulang ini diharapkan dapat meningkatkan keandalan mekanisme pengamanan dan akuntabilitas lembaga-lembaga publik dalam mengelola kripto hasil penyitaan.
Kontroversi dan Intensifikasi Pengawasan
Kegagalan pengelolaan aset digital publik ini menambah tekanan terhadap regulator, terutama setelah terungkapnya kesalahan sistem internal di bursa Bithumb yang secara keliru mengkreditkan Bitcoin senilai miliaran dolar kepada pengguna. Insiden tersebut memicu kecaman keras dari anggota parlemen dan meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan aset digital sektor publik.
Pemerintah saat ini diharapkan bisa merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih ketat agar risiko kehilangan atau penyalahgunaan aset digital dapat diminimalisasi. Reformasi ini menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik serta mendukung stabilitas pasar kripto yang semakin berkembang di Korea Selatan.
Upaya perbaikan dan pengawasan yang lebih ketat di sektor aset digital publik ini akan diawasi secara ketat oleh berbagai pihak, termasuk otoritas keuangan dan lembaga pengawas terkait. Penerapan standar pengelolaan yang lebih baik diharapkan menjadi titik awal untuk menyelesaikan masalah internal dan meningkatkan transparansi pengelolaan aset kripto.
