Perdebatan terkait RUU penting soal regulasi cryptocurrency kembali menemui kebuntuan baru setelah sejumlah bank menolak kompromi yang diusulkan Gedung Putih. Situasi ini memunculkan keraguan serius mengenai masa depan RUU tersebut dan kemungkinannya untuk disahkan dalam tahun ini.
Presiden Donald Trump, yang sebelumnya menunjukkan dukungan terhadap industri kripto, mengkritik keras pihak perbankan melalui platform Truth Social. Ia menuduh lembaga keuangan berupaya melemahkan agenda kripto pemerintahannya.
Konteks Regulasi Cryptocurrency
Perusahaan kripto selama ini beroperasi dalam kerangka regulasi yang tidak jelas, yang menurut para eksekutif menghambat perkembangan bisnis mereka. RUU yang dikenal dengan Clarity Act bertujuan memberi kepastian hukum agar adopsi kripto bisa meluas di pasar.
Namun, RUU ini sempat terhenti sejak Januari akibat penolakan bank atas klausul yang memperbolehkan penerbit stablecoin dan perusahaan kripto menawarkan produk dengan imbal hasil atau insentif. Bank berargumen hal ini berpotensi menggerus simpanan mereka dan membuat pendanaan pinjaman menjadi sulit.
Dinamika Kepentingan antara Bank dan Perusahaan Kripto
Pihak perusahaan kripto, seperti Coinbase, menyatakan pentingnya kemampuan untuk memberikan hadiah sebagai cara menarik pelanggan. Standard Chartered bahkan memperkirakan stablecoin bisa menarik simpanan senilai 500 miliar dolar dari bank AS pada akhir 2028.
Gedung Putih berusaha menengahi dengan menawarkan kompromi yang membolehkan pemberian hadiah dalam konteks pembayaran peer-to-peer, tetapi melarangnya pada saldo menganggur. Meskipun perusahaan kripto menyambut baik kompromi ini, pihak bank tetap menolaknya karena khawatir risiko pengurangan simpanan masih terlalu besar.
Beberapa senator mendukung sikap bank, berharap dapat memperoleh kesepakatan yang lebih ketat. Asosiasi Bankir Amerika menyatakan pihak bank sudah mengusulkan solusi membangun agar RUU tidak mengancam kestabilan ekonomi dan keuangan.
Hambatan Politik dan Proyeksi Pengesahan
Kebuntuan ini menimbulkan keraguan apakah RUU akan disahkan tahun ini. Selain konflik kepentingan bank dan kripto, terdapat juga perbedaan pendapat antar senator mengenai penanganan etika dan pencegahan kejahatan keuangan dalam RUU tersebut.
Waktu menjadi kendala karena sesi legislatif akan berakhir menjelang musim kampanye pemilu pertengahan masa jabatan. Jika Partai Demokrat menambah kursi di Kongres, peluang pengesahan RUU akan kian berkurang karena perpecahan di internal mereka soal regulasi kripto.
Adrian Wall dari Digital Sovereignty Alliance menilai jika RUU tidak selesai sebelum Juli, kesempatan untuk mengesahkannya pada periode ini akan hilang, yang bisa jadi kemunduran besar bagi industri kripto.
Langkah Menuju Kesepakatan
Selama bertahun-tahun, industri kripto berjuang untuk regulasi yang jelas tentang klasifikasi token sebagai sekuritas atau komoditas. Tahun lalu, sebuah RUU yang melarang stablecoin menawarkan bunga mulai diberlakukan, tetapi bank menganggap ada celah yang memungkinkan exchange kripto memberikan hadiah, yang ingin ditutup oleh Clarity Act.
Berbagai pihak termasuk Coinbase, Ripple, dan asosiasi kripto seperti Blockchain Association terlibat dalam pembicaraan intensif. CEO Blockchain Association menyatakan bahwa kesepakatan semakin terlihat mungkin dibandingkan beberapa waktu lalu.
Tantangan Lanjutan dalam Proses Legislasi
RUU ini membutuhkan dukungan setidaknya dari tujuh senator Demokrat. Namun, sebagian dari mereka menuntut aturan yang mencegah pejabat terpilih mendapat keuntungan dari usaha kripto, yang ditujukan pada kasus keluarga Trump, sehingga akan sulit bagi presiden untuk menyetujui RUU tersebut.
Ada pula permintaan untuk memperketat aturan anti pencucian uang. Setelah itu, draf RUU di Komite Perbankan harus disinkronkan dengan draf dari Komite Pertanian dan bersaing mendapatkan waktu di Senat dengan RUU prioritas lain seperti reformasi kebijakan perumahan.
Situasi geopolitik, termasuk konflik di Iran, juga menambah kompleksitas agenda legislatif sehingga waktu menjadi faktor penghambat lain.
Pembahasan RUU regulasi kripto di AS kini memasuki fase yang sangat menantang dengan kebutuhan kompromi antar pemangku kepentingan dan dinamika politik yang sangat memengaruhi peluang keberhasilan. Proses selanjutnya akan menentukan apakah kebijakan baru dapat amat memperjelas regulasi di sektor ini dan mendorong perkembangan cryptocurrency secara lebih luas.
