Pengadilan Amerika Serikat menolak gugatan terorisme yang diajukan terhadap Binance, bursa kripto terbesar di dunia. Gugatan ini diajukan oleh 535 penggugat yang merupakan korban dan keluarga korban dari 64 serangan teroris yang terjadi antara 2016 dan 2024.
Para penggugat menuduh Binance melanggar aturan sanksi dan peraturan anti-pencucian uang serta pendanaan terorisme. Tuduhan tersebut menyebut Binance sengaja memungkinkan ratusan juta dolar mengalir ke kelompok teroris seperti Hamas, Hezbollah, IRGC, al-Qaeda, PIJ, dan ISIS. Namun, hakim Jeannette A. Vargas dari Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York menyatakan klaim tersebut tidak cukup kuat.
Alasan Penolakan Gugatan
Hakim Vargas menyatakan bahwa penggugat gagal menunjukkan hubungan langsung antara tindakan Binance dengan serangan teroris spesifik. Meskipun Binance dianggap "secara umum sadar" terkait aktivitas pendanaan terorisme, bukti ini tidak cukup menurut undang-undang Justice Against Sponsors of Terrorism Act (JASTA). Aturan ini mensyaratkan adanya niat membantu pencucian dana untuk mendukung serangan teror secara langsung.
Penggugat diberi waktu 60 hari untuk mengajukan perbaikan gugatan. Mereka diminta menyebutkan kepemilikan dompet digital dan tanggal transaksi yang dapat menguatkan keterkaitan spesifik antara akun Binance dan insiden teror.
Respon dari Binance dan Pimpinan
Eleanor Hughes, penasihat hukum Binance, menganggap putusan tersebut sebagai pembebasan atas semua tuduhan yang dianggap salah. Binance yakin bahwa amandemen gugatan yang diajukan tidak akan bisa mengatasi kelemahan substantif yang diidentifikasi pengadilan.
Changpeng Zhao, pendiri dan mantan CEO Binance, menegaskan bahwa berita palsu hanya bersifat sementara dan kebenaran akan terungkap. Ia menolak adanya motif bagi bursa kripto terpusat untuk terlibat dengan teroris. Zhao menambahkan, pelaku teroris mungkin mencoba menggunakan platform untuk menyetor dan menarik dana secara cepat namun tidak mencari keuntungan.
Konteks Hukum dan Perkembangan Lain
Sebelumnya, pada November lalu, Zhao mengaku bersalah atas kegagalannya menegakkan aturan AML dan sanksi di Binance. Ia pun mengundurkan diri sebagai CEO dan membayar denda sebesar 50 juta dolar. Di kemudian hari, Zhao dihukum penjara selama empat bulan, dan setelah menjalani masa hukuman, ia pindah ke Dubai. Presiden AS saat itu memberikan grasi kepadanya.
Hubungan bisnis Binance dengan keluarga Trump juga sempat menjadi sorotan. Misalnya, stablecoin USD1 dari usaha kripto keluarga Trump, World Liberty Financial, dikabarkan terkait investasi 2 miliar dolar dari MGX Abu Dhabi untuk Binance. Beberapa senator Demokrat, termasuk Elizabeth Warren, terus meminta penyelidikan soal kaitan ini.
Dampak Putusan Terhadap Industri Kripto
Putusan pengadilan ini menjadi preseden penting bagi industri cryptocurrency. Hal ini menegaskan bahwa perusahaan kripto tidak dapat langsung dipersalahkan tanpa bukti konkret keterlibatan langsung dalam aktivitas teror. Namun, regulasi ketat dan pengawasan tetap diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan platform digital bagi aktivitas ilegal.
Binance sendiri mengklaim sudah melakukan upaya signifikan menurunkan eksposur terhadap transaksi yang berpotensi melanggar sanksi, dengan penurunan sebesar 96,8% sejak Januari. Langkah tersebut menunjukkan komitmen bursa terhadap kepatuhan hukum global dan transparansi.
Pengadilan masih membuka peluang bagi penggugat untuk mengajukan bukti lebih detail terkait keterlibatan dompet digital Binance dalam pendanaan teror. Kasus ini menjadi sorotan global terkait bagaimana hukum menyesuaikan diri dengan teknologi keuangan baru yang terus berkembang.
