Perdebatan mengenai pengaturan cryptocurrency kembali memanas dengan hadirnya Clarity Act, sebuah rancangan undang-undang yang mengatur struktur pasar aset digital di Amerika Serikat. Undang-undang ini muncul setelah beberapa bulan disahkannya Genius Act yang menetapkan regulasi untuk stablecoin.
Genius Act mengakui stablecoin sebagai mekanisme pembayaran resmi di Amerika Serikat. Roy Ben-Hur, pimpinan layanan keuangan aset digital di Deloitte, menyatakan bahwa undang-undang ini menjadi dasar bagi penerbitan dan penggunaan stablecoin secara legal. Namun, Clarity Act melangkah lebih jauh dengan membagi regulasi antara token sebagai sekuritas dan sebagai komoditas digital.
Menurut Deborah Kovsky-Apap, mitra di firma hukum Troutman Pepper Locke, Clarity Act menentukan kapan sebuah token diklasifikasikan sebagai sekuritas dan kapan sebagai komoditas digital. Hal ini juga mengatur pembagian kewenangan antara Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Stablecoin sendiri adalah cryptocurrency yang nilainya terkait dengan mata uang fiat seperti dolar AS. Ini membuatnya lebih stabil dibandingkan mata uang digital yang lebih volatil seperti Bitcoin. Clarity Act yang telah disetujui di Dewan Perwakilan Rakyat saat ini masih dibahas di dua komite Senat AS.
Perbedaan versi undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat mengharuskan pelaku perdagangan aset digital memenuhi persyaratan pendaftaran dan pengungkapan yang sama seperti perdagangan aset atau komoditas lain. Roy Ben-Hur menjelaskan bahwa jika sebuah aset masuk di bawah SEC, maka dianggap sebagai kontrak investasi dan tunduk pada yurisdiksi SEC.
Berbeda dengan Genius Act yang fokus pada stablecoin, Clarity Act menangani berbagai jenis aset digital dan token, termasuk Bitcoin maupun stablecoin. Namun, bagaimana regulator memutuskan token mana yang masuk pengawasan CFTC dan mana yang di bawah SEC masih menjadi persoalan kompleks.
Alejandro Latorre dari Ernst and Young menyebut proses klasifikasi aset digital tersebut melibatkan serangkaian tes rumit. Secara sederhana, jika aset digital terkait dengan nilai sebuah perusahaan, aset tersebut masuk kategori SEC. Sebaliknya, token yang diperdagangkan secara bebas di pasar dan tidak terkait perusahaan biasanya dikategorikan sebagai komoditas oleh CFTC.
Deborah Kovsky-Apap menambahkan bahwa status regulasi sebuah cryptocurrency dapat berubah sepanjang waktu. Misalnya, sebuah aset yang awalnya masuk di bawah SEC dapat berubah menjadi komoditas jika dapat diperdagangkan luas di pasar umum.
Tujuan Clarity Act adalah menemukan keseimbangan regulasi yang tepat atau “zona Goldilocks,” sesuai kata Patrick Witt, direktur eksekutif President’s Council of Advisors for Digital Assets. Regulasi ini harus cukup jelas agar pelaku pasar memahami aturan, namun tidak terlalu memberatkan sehingga menghambat inovasi.
Namun, status hukum Clarity Act masih belum pasti. Undang-undang ini terjebak di antara kepentingan pendukung cryptocurrency dan lembaga perbankan. Kontroversi terbesar muncul dari ketentuan terkait hasil imbalan atau yield pada stablecoin.
Genius Act melarang pemberian yield pada stablecoin, tetapi terdapat celah hukum yang memungkinkan terciptanya yield melalui mekanisme “reward.” Bank khawatir skema ini membuat konsumen memilih berinvestasi di stablecoin daripada menabung di bank.
Ricardo Correia dari Bain & Company menjelaskan bahwa hadiah yang disebut “reward” sebenarnya sama dengan bunga yang diberikan secara tidak langsung. Perbedaan istilah ini menjadi perhatian utama bank yang ingin menutup celah tersebut dalam Clarity Act.
Sementara itu, pendukung kripto ingin menghapus ketentuan penutupan celah tersebut agar inovasi dan persaingan tetap terjaga. Hingga batas akhir yang ditetapkan dalam perdebatan politik telah berlalu tanpa tercapai kesepakatan, masa depan Clarity Act masih penuh ketidakpastian.
Regulasi aset digital diperkirakan akan terus berkembang seiring meningkatnya kompleksitas dan keanekaragaman token serta kebutuhan perlindungan konsumen dan keamanan pasar. Clarity Act menjadi contoh nyata upaya legislasi untuk menyeimbangkan inovasi teknologi dan stabilitas pasar keuangan.