Partai oposisi di Korea Selatan berinisiatif menghapus pajak kripto secara permanen. Rencana awal penerapan pajak yang semula dijadwalkan mulai berlaku pada 2027 kini mendapat tantangan serius setelah korporasi dan trader memindahkan modal senilai 110 miliar dolar AS ke luar negeri.
Partai People Power (PPP) mengajukan rancangan undang-undang untuk menghapus pengenaan pajak atas aset digital dari Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sementara itu, Partai Demokrat yang memegang mayoritas parlemen, yang sebelumnya hanya menyetujui penundaan, kini mulai mempertimbangkan opsi penghapusan total pajak kripto.
Alasan Besarnya Kapital Keluar
Capital flight senilai 110 miliar dolar AS terjadi karena para pelaku pasar berusaha menghindari pajak 22% yang dikenakan pada keuntungan investasi di atas 2,5 juta won (sekitar 1.781 dolar AS). Besaran pajak ini sangat memberatkan dibandingkan dengan threshold bebas pajak di pasar saham domestik yang mencapai 50 juta won (sekitar 35.600 dolar AS).
Ketimpangan besar ini memicu anggapan bahwa pajak kripto di Korea Selatan bersifat diskriminatif terhadap perkiraan 6 juta trader kripto domestik. PPP bahkan menyebut kebijakan ini sebagai bentuk perlakuan tidak adil yang memecah ekosistem investasi.
Dampak Pajak bagi Investor Ritel
Para investor ritel, yang dikenal sebagai ‘Ants’ di pasar Korea, menghadapi tekanan signifikan karena pajak tersebut. Penghapusan pajak dipandang sebagai upaya untuk menciptakan kesetaraan insentif antara pasar kripto dan pasar saham lokal, yang selama ini memiliki threshold bebas pajak jauh lebih tinggi.
Jika pajak dihapus, para ‘Ants’ diharapkan akan mengembalikan modalnya ke platform dalam negeri, yang dapat memulihkan volume transaksi yang saat ini mengalami penurunan karena perpindahan modal ke bursa asing.
Respons Politik dan Regulasi Global
Langkah legislatif ini bukan sekadar reaksioner, melainkan didorong oleh data nyata yang menunjukkan bahwa ekosistem kripto domestik tengah mengalami kebocoran modal besar. Selain itu, Korea Selatan juga mencermati arah kebijakan regulasi kripto internasional khususnya di Amerika Serikat yang mulai menunjukkan sikap ramah terhadap aset digital.
Ketegangan antara kebijakan pajak domestik yang ketat dan lingkungan global yang terbuka mengancam posisi Korea Selatan sebagai pusat kripto di Asia. Jika kebijakan pajak tidak segera diperbaiki, negara ini berisiko kehilangan daya saing dalam ekonomi digital global.
Tantangan Menuju Penghapusan Pajak
Meski PPP membawa rancangan penghapusan, keputusan akhir masih ada di tangan Partai Demokrat yang memegang kursi mayoritas di Majelis Nasional. Sampai ada keputusan resmi, jadwal implementasi pajak pada tahun 2027 masih berlaku secara hukum.
Selain itu, pemerintah Korea Selatan telah menginvestasikan sekitar 3 miliar won untuk pengembangan sistem pelacakan transaksi kripto berbasis kecerdasan buatan. Jika pajak dihapus, investasi ini tidak dapat dimanfaatkan maksimal, menimbulkan dilema fiskal.
Indikator Pasar dan Implikasi Masa Depan
Fenomena “kimchi premium” — perbedaan harga aset kripto antara bursa Korea dan bursa global — menjadi indikator penting dalam menilai dampak kebijakan pajak. Pajak yang tinggi menyebabkan premium ini melebar sebagai cara investor menghindari pajak. Dengan eliminasi pajak, diharapkan volume perdagangan normal kembali dan premium dapat berfungsi sebagai indikator sentimen pasar yang sebenarnya.
Langkah penghapusan pajak kripto akan menjadi momen krusial yang menentukan nasib modal serta posisi Korea Selatan di arena digital global. Para pelaku pasar kripto dan legislator terus mengawasi pergerakan politik terkait agar keputusan yang diambil dapat menyelamatkan dan menguatkan ekosistem digital domestik.
