Alphabet, induk Google, resmi masuk ke daftar raksasa teknologi yang meneken kontrak dengan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat pada 2026. Kesepakatan ini menandai langkah baru Google ke wilayah AI pertahanan yang makin sensitif, terutama karena menyangkut penggunaan model kecerdasan buatan untuk informasi rahasia.
Kontrak itu memberi Pentagon akses legal untuk memakai tool AI Google bagi berbagai tujuan pemerintah. Di saat yang sama, kerja sama ini juga memunculkan kembali perdebatan lama soal batas penggunaan AI oleh militer dan risiko penyalahgunaan teknologi tersebut.
Dorongan Pentagon ke AI rahasia
Menurut sumber yang familiar dengan masalah ini, kesepakatan terbaru Google terkait penggunaan AI untuk jaringan terklasifikasi. Jaringan semacam ini dipakai untuk menangani pekerjaan sensitif, termasuk perencanaan misi dan penargetan senjata.
Google bukan satu-satunya perusahaan yang masuk skema ini. Pentagon juga meneken kerja sama serupa dengan OpenAI dan xAI milik Elon Musk, dan semuanya diminta menyuplai tool AI untuk penggunaan rahasia.
Sebelumnya, Pentagon juga telah meneken kesepakatan senilai kisaran US$200 juta untuk tiap lab AI pada 2025, termasuk untuk Anthropic, OpenAI, dan Google. Reuters melaporkan bahwa Pentagon juga menekan OpenAI dan Anthropic agar tool AI mereka tersedia di jaringan terklasifikasi tanpa standar batasan yang biasa berlaku untuk pengguna umum.
Isi kontrak dan batas yang dipasang
Perjanjian terbaru Google mewajibkan perusahaan membantu menyesuaikan pengaturan dan filter keamanan AI atas permintaan pemerintah. Menurut The Information, klausul itu menjadi bagian penting dari kerja sama karena menyangkut cara tool AI digunakan dalam lingkungan sensitif.
Kontrak tersebut juga memuat larangan eksplisit. Teks perjanjian menyebut tool AI tidak dimaksudkan untuk dan tidak boleh digunakan dalam pengawasan massal domestik atau senjata otonom, termasuk pemilihan target, tanpa pengawasan dan kontrol manusia yang tepat.
Namun, perjanjian itu juga menegaskan bahwa Google tidak memperoleh hak untuk mengendalikan atau memveto pengambilan keputusan operasional pemerintah yang sah. Artinya, perusahaan tetap punya peran teknis, tetapi tidak diberi kuasa untuk menghentikan keputusan operasional lembaga negara.
Reaksi internal dan tekanan publik
Kerja sama Google dengan pemerintah AS di bidang AI militer bukan tanpa penolakan internal. Ratusan karyawan Google sebelumnya mengirim surat terbuka kepada CEO Sundar Pichai untuk menghentikan kerja sama tersebut, termasuk lebih dari 20 direktur, direktur senior, dan wakil presiden.
Di antara penandatangan juga ada peneliti senior Google DeepMind, unit bisnis Google yang berfokus pada AI. Langkah ini menunjukkan bahwa kekhawatiran soal keterlibatan perusahaan dalam proyek pertahanan bukan hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam perusahaan sendiri.
Sikap Google dan pemerintah AS
Departemen Pertahanan AS, yang kini disebut Departemen Perang oleh Presiden Donald Trump, menolak berkomentar mengenai masalah ini. Sikap itu membuat rincian kerja sama tetap terbatas pada informasi yang beredar dari pihak-pihak yang mengetahui pembahasannya.
Google sendiri menyatakan bahwa pihaknya mendukung lembaga pemerintah di seluruh proyek rahasia dan non-rahasia. Seorang juru bicara perusahaan menegaskan bahwa Google tetap berpegang pada konsensus bahwa AI tidak boleh digunakan untuk pengawasan massal domestik atau persenjataan otonom tanpa pengawasan manusia yang tepat.
Juru bicara Google juga menyebut penyediaan akses API ke model komersial perusahaan, termasuk di infrastruktur Google, dengan praktik dan ketentuan standar industri sebagai pendekatan yang bertanggung jawab untuk mendukung keamanan nasional. Dengan kontrak baru ini, Google kini resmi berada di pusat persaingan penyedia AI untuk kebutuhan keamanan Amerika Serikat.
