Kebijakan imigrasi baru Presiden Donald Trump bisa mendorong lebih banyak orang ke jalur keuangan kripto, terutama stablecoin dan Bitcoin ATM. Di saat akses ke bank tradisional dipersempit, sebagian pengguna berisiko mencari cara yang lebih cepat, lebih sederhana, dan lebih sulit diawasi untuk mengirim atau menyimpan uang.
Langkah itu datang lewat perintah eksekutif pada 19 Mei yang bertujuan “mengembalikan integritas sistem keuangan Amerika.” Aturan tersebut meminta regulator federal, termasuk Departemen Keuangan, meninjau pengawasan yang lebih ketat atas penyaringan penipuan dan mitigasi risiko terkait layanan untuk imigran tanpa dokumen.
Tekanan baru pada akses perbankan
Gedung Putih menyebut celah dalam praktik identifikasi nasabah telah memberi ruang bagi teroris, pengedar narkoba, pencuci uang, dan jaringan kriminal lain untuk memanfaatkan lembaga keuangan AS. Pemerintah menilai pengetatan protokol sudah lama tertunda.
Bagi kalangan industri kripto, kebijakan ini memunculkan ironi baru. Pada era Presiden Joe Biden, isu “debanking” menjadi seruan besar setelah muncul tuduhan “Operation Chokepoint 2.0,” yang dikaitkan dengan tekanan terhadap bank agar memutus hubungan dengan perusahaan kripto.
Di bawah skema itu, regulator diduga memberi tekanan di balik layar kepada bank untuk memutus kerja sama dengan perusahaan kripto dan menyebut sektor tersebut sebagai “risiko reputasi.” Tuduhan itu memicu investigasi kongres dan rilis dokumen regulator internal.
Jejak politik di balik narasi debanking
Trump kini menempatkan dirinya di sisi yang berbeda dari debat itu. Perintah barunya menyoroti ketegangan antara perlindungan terhadap sistem perbankan dan pertarungan industri kripto melawan debanking, sekaligus menciptakan kemiripan dengan polemik era Biden yang dulu dipakai untuk membangun narasi industri kripto.
Keluarga Trump sendiri pernah mengaitkan pengalaman debanking dengan langkah mereka masuk ke kripto. Sejak World Liberty Financial didirikan pada 2024, Eric Trump dan Donald Trump Jr. menyebut kesulitan dari bank sebagai pendorong utama usaha kripto keluarga itu.
Trump Jr. bahkan mengatakan dalam sebuah konferensi bahwa keluarga mereka masuk ke kripto “karena kebutuhan” setelah “didebanking.” Pernyataan itu kini tampak kontras dengan dorongan kebijakan yang bisa membuat kelompok lain menghadapi tekanan serupa.
Stablecoin dan Bitcoin ATM sebagai jalur alternatif
Perintah eksekutif tersebut juga meminta Departemen Keuangan menyusun panduan yang menyoroti penggunaan platform pembayaran peer-to-peer untuk memfasilitasi pembayaran upah “off-the-books.” Stablecoin yang umumnya dipatok ke dolar AS berpotensi ikut masuk dalam cakupan perhatian itu.
Bagi sebagian imigran tanpa dokumen, opsi lain sudah tersedia lewat Bitcoin ATM yang memungkinkan penukaran uang tunai ke kripto. Namun, jalur ini juga punya keterbatasan, terutama saat aset digital harus dikonversi kembali ke mata uang lokal.
Tom Feltner dari Americans for Financial Reform mengatakan stablecoin dan Bitcoin ATM tidak memiliki perlindungan yang diwajibkan federal bagi penyedia remitansi. Ia menyoroti tidak adanya standar perlindungan seragam, termasuk kemampuan membatalkan pembayaran dalam jendela 30 menit tanpa pertanyaan.
Menurut Feltner, sistem seperti itu justru mendorong orang masuk ke “shadow banking system” yang selama ini seharusnya dihindari oleh layanan remitansi. Ia menilai kebijakan semacam ini menekan orang ke jalur yang lebih berisiko, bukan lebih aman.
Kripto sebagai “escape hatch”
Nicholas Anthony dari Cato Institute menilai perintah Trump pada dasarnya menempatkan bank sebagai pelaksana penegakan imigrasi. Ia juga memperingatkan bahwa kebijakan itu dapat menciptakan suasana ala “Big Brother” di sektor keuangan.
Anthony mengatakan sebagian imigran tanpa dokumen akan mencari kripto sebagai penyelamat, sementara lainnya mungkin memakai jaringan kejahatan terorganisir seperti kartel untuk mengirim uang ke rumah. Menurut dia, banyak orang akan memandang sistem keuangan dengan rasa takut atau permusuhan, lalu melihat alternatif sebagai “lifeline” atau “escape hatch.”
Ia juga menilai kebijakan itu pada dasarnya menggambarkan sistem perbankan sebagai tempat yang bermusuhan. Pandangan serupa muncul di Kongres ketika isu pengawasan keuangan dan kebebasan sipil dibahas lebih luas.
Batas praktis adopsi kripto
Meski kripto dipromosikan sebagai alternatif tanpa perantara yang bisa dipakai lewat ponsel, para analis memperingatkan bahwa adopsi dalam situasi seperti ini tidak lahir dari preferensi. Mereka menilai dorongan itu lebih banyak dipicu oleh tekanan dan kebutuhan.
Dilip Ratha, mantan ekonom Bank Dunia yang lama meneliti remitansi, mengatakan konversi aset digital ke mata uang lokal tetap menjadi hambatan nyata. Ia menambahkan bahwa stablecoin sudah menunjukkan adopsi yang menonjol di jalur pengiriman uang dengan akses perbankan yang tidak andal, termasuk Sudan dan Nigeria.
Ratha juga mengingatkan bahwa sejak peristiwa 11 September 2001, aturan perbankan semakin ketat. Menurut dia, banyak imigran akhirnya memperoleh dokumen yang memadai atau kehilangan akses ke sistem perbankan.
Aturan lama, pembatasan baru, dan risiko politik
Trump membuat kebijakan ini di saat regulator perbankan juga mengubah pendekatan. Bulan lalu, lembaga seperti Office of the Comptroller of the Currency menghapus reputational risk sebagai alat pengawasan.
Di sisi lain, Operation Chokepoint generasi awal pada masa Presiden Barack Obama memang pernah menyasar industri yang dianggap tidak disukai secara politik, termasuk penjual senjata dan pemberi pinjaman payday. Nic Carter dari Castle Island Ventures mengatakan ia tidak nyaman menyebut langkah Trump sebagai “Operation Chokepoint 3.0,” karena targetnya adalah individu, bukan bisnis legal.
Namun Carter tetap menilai perlu ada kewaspadaan terhadap perluasan pengawasan pemerintah. Ia memperingatkan bahwa kebijakan yang hari ini diarahkan ke imigran ilegal bisa menjadi pola bagi administrasi yang berbeda di masa depan.
