Pertarungan antara bank besar dan industri kripto kini makin terbuka, dan pusat konfliknya adalah Clarity Act. Di Washington, rancangan itu dipandang bukan sekadar aturan baru untuk aset digital, tetapi juga penentu siapa yang boleh menguasai masa depan sistem keuangan.
Jamie Dimon menjadi salah satu wajah paling keras dalam perlawanan itu. Bos JPMorgan Chase itu menyerang Brian Armstrong dan Coinbase secara terbuka, sambil menolak gagasan bahwa perusahaan kripto bisa menikmati perlakuan setara bank tanpa beban pengawasan yang sama.
Adu kepentingan di balik Clarity Act
Dimon sebenarnya tidak menolak semua bentuk regulasi kripto. Namun ia menyorot satu ketentuan yang menurutnya memungkinkan perusahaan seperti Coinbase “secara efektif membayar bunga atas simpanan” tanpa perlindungan yang semestinya.
Ia juga menilai aturan anti-pencucian uang dan know-your-customer dalam RUU itu belum sekuat standar yang sudah lama dipakai bank. Dari sudut pandang bank besar, masalahnya sederhana: jika sebuah perusahaan bertindak seperti bank, maka ia harus tunduk pada aturan bank.
Coinbase menolak anggapan itu. Faryar Shirzad, chief policy officer perusahaan itu, mengatakan produk keuangan berbeda memang diatur berbeda, seperti rekening pialang di Charles Schwab atau kartu Starbucks yang tidak diperlakukan seperti rekening bank.
Mengapa bank ikut gelisah
Bank-bank besar dan American Banking Association secara umum mendukung Clarity Act, tetapi mereka menolak bagian yang memberi ruang bagi crypto firms untuk menawarkan imbalan kepada pelanggan lewat stablecoin. Bagi mereka, itu mirip dengan bunga pada rekening tabungan, tetapi tanpa lapisan perlindungan konsumen yang wajib dipatuhi bank.
Trish Wexler, juru bicara JPMorgan Chase, mengatakan bank mendukung pengesahan RUU itu dengan sejumlah perbaikan. Perbaikan yang mereka dorong mencakup larangan reward atas kepemilikan stablecoin dan penguatan pagar anti-pencucian uang.
Kekhawatiran lain datang dari cara insentif itu bisa memikat nasabah. Bank dan banyak kelompok konsumen menilai crypto exchange dapat menarik dana dengan hadiah besar, lalu mengurangi manfaat tersebut seiring waktu.
Ada juga soal perlindungan simpanan. Dana di crypto exchange tidak diasuransikan pemerintah federal seperti simpanan bank, dan risiko itu dianggap mudah terlewat oleh pelanggan sampai terlambat.
Dimensi politik dan risiko yang lebih luas
Clarity Act kini tidak hanya membuat bank resah, tetapi juga memancing kritik dari para pengawas konsumen. Hilary Allen, profesor hukum di American University yang fokus pada perbankan dan kripto, menyebutnya bukan sekadar kisah kripto, melainkan deregulasi besar atas pasar surat berharga.
Allen menilai dampaknya bisa dirasakan semua orang, termasuk mereka yang tidak berinvestasi di kripto. Menurutnya, jika terjadi krisis keuangan di ruang ini, tidak ada pihak yang benar-benar lolos tanpa dampak.
Senator Elizabeth Warren juga menentang keras RUU itu. Ia menilai rancangan tersebut membuka “musim bebas” bagi investor kripto karena menghapus perlindungan level negara bagian terhadap penipuan.
Apa isi inti RUU itu
Clarity Act disusun untuk menyelesaikan perebutan kewenangan lama antara lembaga pengawas atas aset digital seperti bitcoin dan stablecoin. Intinya, RUU ini ingin menempatkan Commodity Futures Trading Commission sebagai pengawas utama pasar kripto, bukan Securities and Exchange Commission.
Pendukung dari Partai Republik di Komite Perbankan Senat menyebutnya sebagai paket regulasi pasar yang komprehensif untuk aset digital. Secara praktik, RUU ini dimaksudkan untuk memberi aturan main yang lebih jelas agar perusahaan kripto bisa beroperasi sesuai aturan AS, bukan di wilayah abu-abu hukum yang selama ini terpecah-pecah.
RUU itu sudah lolos di DPR dan diperkirakan akan dibawa ke pemungutan suara di lantai Senat dalam beberapa pekan ke depan. Di saat yang sama, rivalitas pribadi antara Dimon dan Armstrong justru membuat perdebatan kebijakan itu makin menyala di ruang publik.
Armstrong sendiri menyebut dirinya bingung dengan serangan Dimon, meski tetap mengatakan bahwa ia menghormati bos JPMorgan itu. Ia juga menilai RUU tersebut pada akhirnya akan “baik untuk bank,” meski bank-bank besar justru sedang bersiap menekan perubahan isi aturan sebelum voting berlangsung.
-
-
-
-
