Rencana mengategorikan pengemudi ojek online sebagai UMKM memicu penolakan dari Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI). Serikat ini menilai masalah utama para driver bukan akses pinjaman, melainkan pengakuan sebagai pekerja dengan hak yang jelas.
Ketua SPAI Lily Pujiati menegaskan hubungan pengemudi dengan perusahaan aplikasi adalah hubungan kerja, bukan hubungan usaha biasa. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 1 ayat 15, yang memuat unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
SPAI Sebut Unsur Hubungan Kerja Sudah Ada di Aplikasi
Menurut Lily, tiga unsur itu sudah terlihat dalam kerja harian pengemudi ojol, taksi online, dan kurir kargo. Unsur pekerjaan muncul lewat pengantaran penumpang, barang, dan makanan, sementara upah hadir dalam bentuk pendapatan dari order yang diselesaikan.
Adapun unsur perintah, kata dia, tampak dari mekanisme suspend dan pemutusan mitra ketika order tidak dijalankan pengemudi. Dalam keterangan tertulis yang diterima CNBC Indonesia, Lily menyebut kondisi itu menunjukkan adanya relasi kerja yang semestinya diakui.
Menolak KUR dan Status UMKM
SPAI juga menolak narasi bahwa pengemudi ojol membutuhkan fasilitas pinjaman seperti KUR. Menurut serikat itu, yang dibutuhkan para pengemudi adalah perlindungan hukum, upah minimum yang layak, dan kepastian pendapatan bulanan.
Lily menilai insentif pajak juga tidak banyak membantu karena pendapatan rata-rata pengemudi masih berada di bawah batas kena pajak. Ia menyebut rata-rata pendapatan driver sekitar Rp100.000 per hari atau masih di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak, yakni di bawah Rp4.500.000 per bulan.
SPAI menilai jika pengemudi dikategorikan sebagai UMKM, platform justru bisa lepas dari kewajibannya memberi hak pekerja. Hak yang dimaksud mencakup upah minimum, jam kerja 8 jam, THR, upah lembur, cuti haid dan melahirkan, dukungan disabilitas, jaminan sosial, hingga hak membentuk serikat pekerja.
Komitmen Pemerintah dan Dorongan Ratifikasi ILO
SPAI mengingatkan komitmen Presiden Prabowo saat May Day terkait perlindungan pengemudi ojol melalui Perpres 27/2006 tentang Pelindungan Pekerja Transportasi Online. Serikat itu juga merujuk pada hasil sesi International Labour Conference ke-114 di sidang ILO pada Juni lalu.
Dalam forum itu, Kementerian Ketenagakerjaan disebut telah setuju atas pengesahan Konvensi ILO 193 mengenai Pekerja Platform. Konvensi tersebut dinilai perlu segera diratifikasi agar perlindungan bagi ojol, taksol, dan kurir kargo memiliki dasar hukum yang lebih kuat.
| Poin Utama | Sikap SPAI | Alasan |
|---|---|---|
| Status pengemudi ojol | Menolak dikategorikan sebagai UMKM | Dianggap memiliki hubungan kerja dengan platform |
| Kebutuhan utama | Pengakuan sebagai pekerja | Untuk memperoleh hak kerja dan kepastian pendapatan |
| KUR dan insentif pajak | Tidak dianggap solusi utama | Pendapatan rata-rata masih rendah dan di bawah PTKP |
SPAI meminta Kementerian Ketenagakerjaan dan Komisi IX DPR memasukkan pengemudi ojol sebagai pekerja dalam revisi UU Ketenagakerjaan yang baru. Serikat itu menilai langkah tersebut lebih mendesak dibanding memberi status usaha mikro transportasi online.
Di sisi lain, Menteri UMKM Maman Abdurrahman sebelumnya memastikan pemerintah akan mengategorikan ojol sebagai pelaku usaha mikro transportasi online. Dengan status itu, para driver akan memperoleh insentif dan fasilitas UMKM, termasuk akses pembiayaan KUR.
Maman juga menyebut pengemudi ojol akan mendapatkan insentif perpajakan, dengan alasan mayoritas pendapatan driver masih di bawah Rp500 juta per tahun sehingga tidak dikenakan pajak atau tarif pajaknya 0%. Pemerintah, kata dia, juga menyiapkan program pemberdayaan agar para pengemudi bisa berkembang ke usaha lain.
SPAI menolak arah kebijakan tersebut dan menilai yang paling mendesak adalah pengakuan status pekerja. Bagi serikat itu, pengemudi ojol, taksol, dan kurir kargo membutuhkan kepastian hak, bukan sekadar fasilitas pinjaman atau program pemberdayaan yang tidak menjawab relasi kerja.