Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan bahwa kepercayaan publik kini menjadi aset paling berharga dalam komunikasi kebijakan pemerintah. Dalam era digital yang penuh dinamika, menyampaikan informasi yang jelas, akurat, dan bertanggung jawab menjadi kunci utama agar kebijakan dapat diterima dan dipahami masyarakat dengan baik.
Nezar Patria menuturkan banyak kebijakan yang sebenarnya bermanfaat malah gagal diterima karena kurang tepat dalam komunikasi. Oleh sebab itu, pemerintah harus mampu membaca situasi publik dan merespons dengan strategi komunikasi yang efektif guna menjaga kepercayaan.
Komunikasi Efektif di Era Digital
Wamenkomdigi menjelaskan bahwa dengan derasnya arus informasi dari berbagai platform media sosial, setiap orang bisa menjadi produsen sekaligus konsumen informasi. Kondisi ini membuat lanskap komunikasi menjadi sangat ramai dan rentan terhadap disinformasi. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memastikan bahwa informasi yang disampaikan tepat waktu dan dapat dipercaya.
Ia menekankan pentingnya konsistensi dan transparansi dalam menyampaikan fakta, terutama saat terjadi krisis. “Trust is the new currency. Kepercayaan adalah mata uang baru di tengah ketidakpastian. Jaga kepercayaan publik. Jangan lip service,” ujarnya tegas.
Peran Pejabat dalam Membangun Kepercayaan
Kepercayaan publik tidak hanya terbentuk dari pesan komunikasi saja, tetapi juga dari sikap dan tindakan pejabat pemerintah. Cara pejabat hadir, membuat keputusan, dan berinteraksi dengan masyarakat menjadi cerminan integritas yang memengaruhi kepercayaan tersebut.
Karena itu, Wamenkomdigi menekankan pentingnya penguatan kapasitas aparatur di bidang komunikasi kebijakan. Pemerintah harus mampu menyampaikan kebijakan secara mudah dipahami dan meyakinkan agar publik merasa mendapat informasi yang transparan dan terpercaya.
Pelatihan dan Penguatan Kapasitas Komunikasi Kebijakan
Sebagai bagian dari upaya memperbaiki komunikasi kebijakan, Kementerian Komunikasi dan Digital menyelenggarakan Pelatihan Komunikasi Kebijakan Pemerintah bagi pejabat eselon I dan II. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan penyampaian kebijakan secara sistematis dan terstruktur.
Selain itu, diluncurkan buku "Komunikasi Kebijakan" sebagai panduan bagi aparatur pemerintah. Kemkomdigi juga bekerja sama dengan FISIPOL UGM mengembangkan Learning Management System (LMS) Pembelajaran Komunikasi Kebijakan yang bisa diakses oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia.
Tantangan Menghadapi Disinformasi
Dalam menghadapi tantangan disinformasi yang marak di media sosial, pemerintah berupaya menyediakan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemkomdigi juga menggandeng sejumlah unit khusus untuk menangkal ancaman digital yang semakin kompleks.
Langkah-langkah tersebut memperlihatkan komitmen pemerintah dalam menjaga kepercayaan masyarakat dengan menyediakan komunikasi yang efektif, transparan, dan responsif.
Dengan strategi komunikasi kebijakan yang terencana dan penguatan kapasitas aparatur, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan mendorong partisipasi publik secara positif di era digital. Kepercayaan sebagai mata uang baru ini diharapkan menjadi fondasi utama demi tercapainya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
-
-
-
-
