Banjir disinformasi di media sosial menjadi tantangan serius dalam penanganan bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Informasi tidak akurat dan narasi yang menyesatkan kerap bermunculan, mengganggu pemahaman publik tentang proses tanggap darurat yang sedang berjalan.
Aktivis dari 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menilai bahwa fokus pemerintah yang lebih memprioritaskan penyelamatan dan penanganan langsung di lapangan menjadi salah satu penyebab minimnya komunikasi publik yang efektif. Hal ini memicu kebingungan dan spekulasi negatif di ruang digital.
Tantangan Komunikasi saat Darurat
Menurut Haris, pemerintah lebih terkonsentrasi pada upaya penanganan bencana dan penyelamatan korban sehingga belum maksimal dalam menyampaikan informasi secara detail kepada masyarakat. "Pemerintah memprioritaskan aspek operasional, tidak memprioritaskan komunikasi publik terkait tahapan dan pencapaian penanganan bencana," ujarnya.
Situasi darurat membuat penyebaran informasi resmi kerap tertinggal dari arus konten di media sosial. Ekspektasi masyarakat untuk mendapatkan berita cepat dan visual menarik sulit dipenuhi karena petugas di lapangan bukanlah pembuat konten. Mereka fokus pada tugas kemanusiaan, bukan produksi narasi digital.
Peran Petugas dan Relawan di Lapangan
Haris menegaskan bahwa aparat BNPB, TNI/Polri, pemerintah daerah, kementerian, dan relawan tidak berfungsi sebagai influencer. Mereka bertugas secara langsung di lokasi bencana, sehingga tidak bisa menghasilkan konten media sosial dalam skala besar. "Bencana dan penderitaan rakyat bukan objek untuk konten," tegasnya.
Ketiadaan informasi detail dari sumber resmi memicu munculnya asumsi dan rumor yang sulit dikontrol. Ini menyebabkan publik mendapat gambaran salah tentang efektivitas penanganan bencana.
Klarifikasi Pemerintah dan Dukungan Nasional
Meski begitu, Haris mengapresiasi langkah Pemerintahan Presiden Prabowo yang telah merespons berbagai disinformasi tersebut. Pemerintah menetapkan wilayah terdampak bencana di Sumatera sebagai prioritas nasional dengan pengalokasian sumber daya yang maksimal.
Lewat kepemimpinan langsung pemerintah pusat, anggaran negara telah digelontorkan untuk mendukung tahap tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal ini membuktikan komitmen serius pemerintah dalam menangani dampak bencana secara menyeluruh.
Distribusi Bantuan di Beberapa Daerah
Selain fokus pada penanganan bencana, kegiatan sosial juga berlangsung, seperti penyaluran 8.000 paket sembako dalam program Tali Kasih Natal dari Bantuan Presiden dan BUMN. Paket ini didistribusikan di sejumlah wilayah terdampak dan daerah lain seperti Jabodetabek, Kota Ambon, Kupang, dan Langowan.
Berikut lokasi dan jumlah paket sembako yang dibagikan:
- Jabodetabek (Bekasi) – 1.000 paket
- Kota Ambon – 2.000 paket
- Kota Kupang (NTT) – 2.000 paket
- Langowan (Sulawesi Utara) – 2.000 paket
Selain itu, dukungan juga datang dari Pelindo dan BUMN Angkasa Pura untuk memperkuat distribusi bantuan di lapangan.
Pemaparan ini menunjukkan bahwa walaupun komunikasi publik dalam situasi bencana mengalami hambatan, pemerintah tetap berupaya optimal dalam menyelesaikan proses penanganan darurat dan pemulihan secara sistematis. Selain menjaga kestabilan informasi, keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam gotong royong membantu mempercepat proses pemulihan bagi warga terdampak.
