Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa pengelolaan ruang digital tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Ia menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan supaya kebijakan bisa berdampak nyata di lapangan.
Menurut Meutya, regulasi tanpa kepatuhan tidak akan berarti banyak, dan kebijakan hanya efektif jika ada keterlibatan aktif dari seluruh pihak terkait. Pernyataan ini disampaikannya dalam sebuah forum yang membahas penanganan gangguan layanan telekomunikasi akibat bencana banjir di Sumatra.
Respon Cepat Operator Telepon Seluler di Masa Darurat
Dalam forum tersebut, Meutya memberikan apresiasi khusus kepada Telkomsel, Indosat, dan XLSmart atas respons cepat mereka sejak hari pertama bencana terjadi. Ketiga operator tersebut tidak hanya memberikan laporan teknis, tetapi juga menurunkan tim ke lapangan untuk melakukan pemulihan layanan secara segera dan berkelanjutan.
Dampak dari kerja sama ini telah terlihat dari hasil pemulihan jaringan yang mencapai sekitar 99 persen di Sumatra Barat dan hampir 98 persen di Sumatra Utara. Sedangkan di Aceh, pemulihan fisik infrastruktur telekomunikasi sudah mendekati angka 90 persen.
Meutya menegaskan bahwa angka ini menggambarkan harapan dan kebutuhan masyarakat yang bergantung pada layanan komunikasi. Ia menyatakan, "Di balik setiap persentase, ada warga yang menunggu sinyal untuk berkomunikasi dengan keluarga, mengakses informasi, bahkan menyelamatkan diri."
Sinergi yang Menjadi Kunci Pemulihan dan Penguatan Infrastruktur
Pengalaman di lapangan ini menjadi refleksi penting bahwa koordinasi antara pemerintah dan operator harus berjalan intens melalui komunikasi harian berbasis data real time. Fokus pemerintah dan operator saat ini bukan hanya sekadar memenuhi laporan teknis, tetapi memastikan layanan telekomunikasi aktif secepat mungkin di wilayah terdampak.
Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kemkomdigi, Wayan Toni Supriyanto, menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur digital tidak boleh hanya terpaku pada aspek teknis. Infrastruktur harus dibangun sampai menjangkau daerah-daerah yang selama ini sulit terhubung agar pemerataan layanan tetap terjaga.
Wayan menegaskan, "Konektivitas yang kuat adalah fondasi untuk akses belajar, bekerja, dan berusaha seluruh masyarakat. Tanpa pondasi digital yang kuat, transformasi digital nasional tidak akan berjalan."
Target Pembangunan Infrastruktur Digital 2025-2029
Kementerian Komunikasi dan Digital menetapkan tahun 2025 sebagai titik awal penguatan pondasi digital menuju visi Indonesia Digital 2045. Pada periode 2025 hingga 2029, fokus utama diarahkan pada pembangunan infrastruktur dengan kapasitas stabil dan tinggi.
Beberapa target yang telah dicanangkan meliputi:
- Fiber optik yang menjangkau 90 persen dari seluruh kecamatan di Indonesia.
- Mobile broadband yang mencakup 98 persen populasi Indonesia.
- Kecepatan akses internet tetap dan seluler yang mencapai 100 Mbps pada tahun 2029.
Pencapaian target tersebut diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekosistem digital yang inklusif dan terbuka. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah dan operator seperti Telkomsel, Indosat, dan XLSmart menjadi kunci keberhasilan transformasi digital nasional.
Pandangan Meutya Hafid dan data progres pemulihan ini menunjukkan bahwa sinergi antara regulator dan pelaku industri telekomunikasi sangat vital untuk menjaga keberlanjutan layanan, terutama ketika krisis atau bencana melanda. Kerja sama praktis di lapangan dapat menjadi cermin bagi kebijakan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital.
