Trump Larang Penggunaan Anthropic di Semua Lembaga Federal, Drama Sengketa AI Memuncak di Tengah Isu Senjata Otonom

Keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, melarang seluruh lembaga federal menggunakan seluruh produk dan layanan dari Anthropic menjadi sorotan utama dalam diskusi kebijakan teknologi pemerintah. Pernyataan langsung Trump di Truth Social menginstruksikan pemberhentian penggunaan teknologi Anthropic oleh agensi pemerintah tanpa pengecualian dan berlaku segera. Langkah ini diambil setelah proses negosiasi yang cukup panjang antara Departemen Pertahanan dan Anthropic terkait batasan pemanfaatan kecerdasan buatan di lingkungan militer AS.

Kebijakan pelarangan ini menjadi puncak dari perselisihan antara pemerintah AS dengan Anthropic. Masalah utamanya adalah perbedaan prinsip mengenai penggunaan kecerdasan buatan, khususnya terkait larangan pengawasan massal domestik dan penggunaan untuk senjata otonom yang bersifat mematikan.

Latar Belakang Konflik AS-Anthropic

Perseteruan ini berawal dari kontrak kerja sama senilai 200 juta dollar AS antara Departemen Pertahanan dan Anthropic. Melalui kerja sama tersebut, model AI milik Anthropic dipakai untuk mendukung operasi pertahanan demi penerapan AI yang bertanggung jawab. Namun, Anthropic sejak awal bersikeras meminta dua syarat utama: tidak digunakan untuk pengawasan domestik skala besar dan tidak diperbolehkan untuk senjata otonom yang memutuskan sendiri soal penggunaan kekuatan.

Departemen Pertahanan melalui Sekretaris Pertahanan, Pete Hegseth, menuntut agar seluruh teknologi AI yang diimplementasikan pemerintah bisa dimanfaatkan untuk "setiap tujuan hukum yang relevan." Sikap ini bertolak belakang dengan posisi Anthropic, sehingga kerja sama diwarnai tarik-ulur selama beberapa bulan.

Puncak konflik terjadi ketika Hegseth memberikan batas waktu hingga pukul 17:01 kepada Anthropic untuk menerima seluruh ketentuan pemerintah. Di saat yang sama, Departemen Pertahanan meminta evaluasi menyeluruh terhadap produk Claude milik Anthropic sebagai bagian dari persiapan status "supply chain risk," status yang biasanya disematkan kepada vendor dari negara lawan seperti Tiongkok.

Risiko dan Status "Supply Chain Risk"

Pemberian status "supply chain risk" pada sebuah perusahaan di Amerika Serikat sangat jarang terjadi. Anthropic dalam pernyataannya menilai langkah ini adalah preseden berbahaya dan "secara hukum tidak tepat." Penetapan status ini sebelumnya hanya dilakukan pada perusahaan asing dari negara yang dianggap sebagai lawan AS. Menurut Anthropic, penetapan status tersebut dapat membahayakan seluruh ekosistem perusahaan teknologi AS yang tengah bekerja sama dengan pemerintah, serta menimbulkan ancaman besar terhadap inovasi dan keamanan nasional jangka panjang.

Anthropic juga menyatakan belum pernah menerima komunikasi resmi dari Departemen Pertahanan atau Gedung Putih perihal penghentian kerja sama. Pihak Anthropic juga menegaskan akan menggugat di pengadilan jika status pemasok berisiko itu resmi diberikan.

Pandangan Beragam di Pemerintahan

Reaksi dari pejabat pemerintah cukup keras terhadap sikap CEO Anthropic, Dario Amodei. Emil Michael selaku Undersecretary of Defense menggunakan platform X untuk menyebut Amodei sebagai "pembohong yang punya sindrom Tuhan" serta menuding dirinya ingin "mengontrol militer AS." Sementara juru bicara Pentagon, Sean Parnell, menyebut tuntutan pemerintah adalah permintaan yang sangat masuk akal: setiap kecerdasan buatan harus bisa digunakan untuk keperluan hukum negara.

Transisi ke OpenAI

Setelah keputusan Trump, CEO OpenAI Sam Altman mengonfirmasi kerja sama baru antara OpenAI dan Department of War. Kerja sama ini menggantikan posisi Anthropic di lingkungan jaringan rahasia milik pemerintah AS. Altman juga menegaskan, OpenAI akan menerapkan larangan ketat terhadap pengawasan massal dan memastikan penggunaan AI tetap dalam kendali manusia, bahkan untuk sistem senjata otonom sekalipun.

Menurut Altman, berbagai "pengaman teknis" telah disiapkan OpenAI untuk memastikan AI digunakan secara benar sesuai harapan pemerintah AS. Artinya, pemerintah kini sepenuhnya mengalihkan pengembangan dan penerapan AI strategis kepada OpenAI, meninggalkan Anthropic yang sebelumnya menjadi mitra utama sejak Juni.

Dampak dan Situasi Terkini

Situasi ke depan antara pemerintah AS dan Anthropic belum sepenuhnya jelas. Status pemasok berisiko yang sedang digodok pemerintah dapat menjadi titik balik dalam sejarah hubungan pemerintah dan sektor teknologi domestik. Anthropic sendiri menyatakan tetap percaya bahwa AI dapat digunakan untuk membela demokrasi dan mengalahkan pihak otoriter, namun menolak jika harus mengorbankan prinsip utama mereka tentang batasan etis dan legal.

Langkah tegas Trump serta reposisi pemerintah kepada OpenAI menandai dinamika baru dalam kebijakan teknologi dan keamanan nasional AS. Konflik ini juga mengirim pesan penting pada seluruh perusahaan rintisan teknologi dalam dan luar negeri terkait risiko kerja sama dengan pemerintah yang diwarnai pertentangan prinsip dasar.