Langkah cepat OpenAI dalam merespons kerjasama dengan Departemen Pertahanan AS mendapat sorotan besar dari publik. Tak lama setelah pengumuman kesepakatan tersebut, jumlah pengguna yang menghapus aplikasi ChatGPT di AS melonjak hampir 300 persen dalam satu hari.
Perubahan reaksi pasar ini dipicu oleh sentimen negatif warganet yang menganggap keputusan OpenAI terlalu terburu-buru dan kurang transparan. Situasi tersebut terjadi tak lama setelah Anthropic, rival OpenAI, kehilangan kontrak serupa karena menolak melepas perlindungan etik pada teknologinya. Data Sensor Tower menunjukkan pada tanggal 28 Februari, angka uninstal ChatGPT naik signifikan sementara Claude, chatbot milik Anthropic, justru meningkat unduhannya hingga 51 persen dan sempat menduduki posisi teratas di Apple App Store wilayah AS.
Alasan dan Kronologi Kesepakatan OpenAI dengan Pentagon
CEO OpenAI, Sam Altman, mengakui pihaknya bergerak cepat untuk mencegah konflik lebih lanjut antara komunitas AI dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Altman menilai keputusan tersebut memang terlihat “opportunistic serta sloppy” dan akan menjadikannya pelajaran penting untuk kebijakan di masa mendatang. Ia menjelaskan, “Pelajaran berharga untuk pengambilan keputusan level tinggi di masa depan.”
OpenAI berusaha memastikan agar perjanjian tersebut tak dipersepsikan sebagai ancaman bagi perusahaan AI lain, terutama Anthropic. Altman menegaskan Anthropic bukanlah risiko rantai pasok bagi pemerintah AS dan mengharapkan pihak berwenang memberikan perlakuan setara pada perusahaan sejenis.
Dampak Langsung Terhadap ChatGPT dan Claude
Kasus ini segera berdampak pada perilaku pengguna. Berikut rangkuman data utama yang dirangkum dari Sensor Tower terkait perubahan aplikasi AI di AS:
- Persentase kenaikan uninstall ChatGPT: 295 persen dalam hitungan hari.
- Peningkatan unduhan Claude dari Anthropic: hingga 51 persen dalam periode yang sama.
- Claude berhasil jadi aplikasi AI terpopuler di Apple App Store wilayah AS sementara ChatGPT alami penurunan.
Tak hanya masyarakat umum, tokoh publik seperti Katy Perry turut mengekspresikan dukungan pada tindakan Anthropic, menambah tekanan sosial terhadap OpenAI.
Perbaikan Kontrak oleh OpenAI
Menjawab kritik yang muncul, OpenAI merevisi poin-poin penting dalam kontrak dengan Pentagon. Sam Altman dalam memo internal menyampaikan bahwa sistem OpenAI dilarang digunakan untuk pengawasan massal terhadap warga AS. Poin ini merujuk langsung pada regulasi penting di AS seperti Fourth Amendment, National Security Act, dan FISA Act.
Beberapa pembaruan utama dalam kontrak OpenAI dengan Departemen Pertahanan, antara lain:
- Larangan penggunaan untuk pemantauan dan pelacakan warga atau penduduk AS secara sistematis.
- Penegasan perlindungan kebebasan sipil dan privasi data, khususnya pada informasi komersial.
- Pembatasan akses bagi lembaga intelijen, seperti NSA, untuk menggunakan sistem OpenAI, kecuali ada perubahan perjanjian berikutnya.
- Penolakan tegas dari Sam Altman untuk menerima perintah tidak konstitusional, sekalipun ada risiko pribadi.
Altman menyatakan, “Departemen memahami bahwa pembatasan ini mencegah pelacakan, pengawasan, atau monitoring secara sengaja terhadap warga dan penduduk AS.” Tekanan untuk menjaga keamanan serta etika penggunaan AI mendapat prioritas tinggi di tubuh OpenAI.
Fokus pada Transparansi dan Etika AI
Situasi ini menonjolkan pentingnya prinsip transparansi dan etika dalam pengembangan serta implementasi kecerdasan buatan. OpenAI menunjukkan sikap terbuka untuk mengoreksi langkah strategis yang dinilai publik terlalu mengutamakan kepentingan jangka pendek. Pernyataan Altman menegaskan teknologi AI belum siap menghadapi segala kemungkinan risiko, apalagi terkait penggunaan di bidang militer atau pengawasan massal.
Kejadian ini memberikan pelajaran bagi perusahaan AI dan regulator untuk meningkatkan komunikasi serta keterbukaan saat menjalin kerjasama sensitif dengan lembaga pemerintahan. Upaya revisi kontrak dan penguatan syarat penggunaan AI dapat menjadi acuan bagi industri teknologi global untuk menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan hak sipil masyarakat.
