Pemerintah mulai menempatkan riset nasional dalam arah baru yang lebih dekat dengan kebutuhan industri dan agenda strategis negara. Fokusnya kini bergeser ke penguatan teknologi dalam negeri untuk mendukung hilirisasi, pengembangan energi, dan pengurangan ketergantungan pada teknologi impor.
Perubahan arah itu terlihat dari kolaborasi antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Dewan Energi Nasional, serta pelaku industri. Pemerintah mendorong riset berbasis problem statement, yakni penelitian yang dimulai dari persoalan nyata di lapangan, bukan semata dari tema akademik.
Riset tidak lagi berdiri sendiri
Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemendiktisaintek, Fauzan Azizan, menegaskan bahwa pola riset nasional harus menjawab kebutuhan konkret sektor industri. Ia menyebut problem statement kini tidak hanya datang dari kampus, tetapi juga dari industri, BUMN, dan DEN.
“Problem statement itu tidak hanya datang dari kampus, tetapi juga dari industri, BUMN, dan Dewan Energi Nasional. Apa yang menjadi perhatian DEN dan industri seperti MIND ID, itulah yang kami dorong menjadi fokus penelitian,” ujar Fauzan dalam sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 di Jakarta.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin riset menghasilkan solusi yang bisa langsung dipakai. Dengan begitu, hasil penelitian tidak berhenti di jurnal, tetapi masuk ke proses produksi, efisiensi industri, dan pengembangan teknologi strategis.
Anggaran riset naik, targetnya lebih terukur
Pemerintah juga memperbesar dukungan fiskal untuk sektor riset nasional. Pada 2025, anggaran riset naik dari Rp8 triliun menjadi Rp12 triliun, atau meningkat sekitar 50 persen.
Kenaikan ini diarahkan untuk memperkuat inovasi teknologi domestik agar Indonesia tidak terus berada pada posisi sebagai eksportir bahan mentah. Di saat yang sama, pemerintah ingin menekan ketergantungan pada teknologi impor yang selama ini masih dominan di banyak sektor industri.
Fauzan menilai penguasaan teknologi menjadi syarat penting bagi kemandirian industri nasional. Ia menyebut sektor mineral dan energi membutuhkan fondasi teknologi yang kuat agar hilirisasi bisa berjalan lebih efektif dan memberikan nilai tambah di dalam negeri.
Arah kebijakan yang ingin dicapai pemerintah
Berikut beberapa fokus utama dari transformasi riset nasional yang sedang didorong pemerintah:
- Menghubungkan riset kampus dengan kebutuhan industri dan BUMN.
- Memperkuat teknologi dalam negeri untuk sektor energi dan mineral.
- Mendorong hilirisasi agar nilai tambah tetap berada di Indonesia.
- Mengurangi ketergantungan pada teknologi impor.
- Menyiapkan SDM yang mampu mengikuti perubahan teknologi global.
Pemerintah melihat riset dan teknologi tidak bisa dipisahkan dari pembangunan manusia. Karena itu, penguatan sumber daya manusia di bidang strategis ikut disiapkan bersamaan dengan pengembangan teknologi.
SDM dan teknologi harus berjalan bersamaan
Fauzan menegaskan bahwa pengembangan SDM harus bergerak seiring dengan penguatan teknologi. Menurut dia, teknologi tidak akan optimal bila tidak ditopang oleh tenaga ahli yang mampu mengembangkan, mengoperasikan, dan mengadaptasinya.
“Pengembangan SDM di bidang strategis harus berjalan beriringan dengan penguatan teknologi. Teknologi dan manusianya harus dibangun secara bersamaan,” kata Fauzan.
Pernyataan itu menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya mengejar hasil riset, tetapi juga membangun ekosistem yang memungkinkan inovasi tumbuh secara berkelanjutan. Dalam praktiknya, ekosistem ini membutuhkan sinergi antara perguruan tinggi, lembaga negara, industri, dan BUMN.
Kolaborasi industri jadi kunci hilirisasi
Kemitraan dengan industri seperti MIND ID disebut menjadi bagian penting dari strategi baru ini. Pemerintah ingin riset perguruan tinggi tersambung langsung dengan kebutuhan sektor pertambangan, energi, dan manufaktur yang menyokong hilirisasi nasional.
Model seperti ini dinilai lebih relevan dibanding riset yang berjalan sendiri tanpa rujukan kebutuhan pasar atau kebutuhan negara. Dengan kolaborasi yang lebih erat, hasil penelitian berpeluang masuk ke tahap uji coba, pengembangan teknologi, lalu digunakan dalam skala industri.
Fauzan juga menekankan bahwa kebijakan energi nasional harus berdiri di atas fondasi ilmiah yang bisa diterapkan. Artinya, riset tidak hanya berfungsi sebagai pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan dan alat percepatan industri.
Mengapa arah baru ini penting
Transformasi riset nasional muncul di tengah kebutuhan Indonesia untuk memperkuat daya saing ekonomi. Hilirisasi sumber daya alam masih menjadi agenda besar, sementara penguasaan teknologi lokal dinilai belum merata di sektor-sektor strategis.
Jika riset bisa lebih terhubung dengan kebutuhan industri, Indonesia berpotensi mempercepat transfer teknologi, meningkatkan efisiensi produksi, dan memperkuat ketahanan energi. Di sisi lain, langkah ini juga dapat membuka ruang lebih besar bagi talenta lokal untuk terlibat dalam pengembangan solusi teknologi nasional.
Pemerintah kini menempatkan riset sebagai bagian dari strategi pembangunan yang lebih luas, bukan lagi sebagai aktivitas pendukung semata. Dengan arah baru ini, hasil penelitian diharapkan hadir lebih cepat ke industri, lebih relevan bagi kebutuhan negara, dan lebih kuat menopang kemandirian teknologi Indonesia.
