Pemerintah Indonesia kembali memberi sinyal tegas kepada Wikimedia Foundation setelah platform itu belum juga mendaftarkan diri sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik atau PSE lingkup privat. Jika kewajiban tersebut tetap diabaikan dalam tujuh hari kerja, akses ke layanan Wikimedia di Indonesia bisa diblokir, termasuk Wikipedia Indonesia dan Wikimedia Commons.
Peringatan ini menempatkan Wikimedia dalam sorotan karena dampaknya tidak hanya menyangkut kepatuhan administratif, tetapi juga akses publik terhadap salah satu sumber referensi digital yang paling sering dipakai. Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa aturan berlaku untuk semua platform tanpa pengecualian, baik lokal maupun global.
Peringatan terakhir dari Kemkomdigi
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, menyampaikan bahwa pemerintah telah memberi waktu yang cukup bagi Wikimedia untuk menyelesaikan pendaftaran PSE. Ia menegaskan bahwa perpanjangan waktu sudah diberikan beberapa kali sejak 2025, namun kewajiban itu belum juga dipenuhi.
“Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan komitmen dalam menegakkan tata kelola ruang digital yang tertib dan adil bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (15/04/2026).
Alexander juga menyatakan bahwa perpanjangan terakhir hanya diberikan selama tujuh hari. Jika tidak ada kepatuhan pada tenggat itu, pemerintah siap mengambil langkah tegas berupa pemblokiran layanan.
Mengapa pendaftaran PSE diwajibkan
PSE atau Penyelenggara Sistem Elektronik merupakan kewajiban bagi semua platform digital yang beroperasi di Indonesia. Ketentuan ini diatur dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 dan berlaku juga bagi organisasi non-profit seperti Wikimedia.
Pendaftaran PSE disebut penting untuk menjamin perlindungan data pengguna, menciptakan tata kelola ruang digital yang aman, serta memberi kepastian hukum bagi platform. Pemerintah juga menegaskan bahwa proses pendaftaran tidak dipungut biaya.
Dengan dasar itu, pemerintah memandang kepatuhan sebagai bagian dari upaya menjaga ruang digital yang tertib dan adil. Sikap ini, menurut Kemkomdigi, juga dimaksudkan untuk melindungi publik sekaligus memberi kepastian hukum bagi penyelenggara layanan digital.
Jejak peringatan sebelum ancaman blokir
Sengketa kepatuhan Wikimedia terhadap aturan PSE tidak muncul dalam satu tahap saja. Berdasarkan data Kemkomdigi, notifikasi awal terkait kewajiban pendaftaran sudah dikirim pada 14 November 2025.
Setelah itu, Wikimedia meminta perpanjangan waktu pada periode November hingga Desember 2025. Ketika batas waktu final pertama pada Januari 2026 tidak dipenuhi, pemerintah mulai mengambil langkah lebih tegas.
Pemblokiran terbatas disebut mulai diterapkan pada Februari 2026, lalu komunikasi lanjutan kembali dilakukan pada April 2026. Hingga peringatan terakhir pada 15 April 2026, Wikimedia masih disebut belum menyelesaikan proses pendaftaran PSE.
Dampak jika akses dibatasi
Jika pemblokiran benar-benar diberlakukan, pengguna internet di Indonesia akan merasakan dampaknya secara langsung. Wikipedia selama ini dikenal luas sebagai salah satu sumber informasi yang sering dipakai pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum untuk mencari referensi cepat.
Pembatasan akses terhadap Wikimedia juga berpotensi memunculkan perdebatan yang lebih luas tentang hubungan antara penegakan regulasi digital dan akses informasi global. Di titik ini, pemerintah menekankan bahwa kebijakan tersebut bukan bentuk perlakuan khusus terhadap satu platform, melainkan penerapan aturan yang sama bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik.
Alexander menutup dengan penegasan bahwa penegakan aturan dilakukan untuk menjaga ekosistem digital tetap tertib sekaligus memberi perlindungan hukum. Dalam pandangan pemerintah, kepatuhan terhadap PSE bukan hanya soal administrasi, tetapi juga bagian dari tata kelola ruang digital yang dianggap harus berjalan setara untuk semua pihak.
