Pengadilan Distrik Pusat Seoul menjatuhkan vonis 30 tahun penjara kepada mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol atas skandal yang terkait pengiriman drone militer ke Korea Utara. Putusan ini langsung menjadi salah satu kasus paling dramatis dari Semenanjung Korea karena menyentuh isu spionase, darurat militer, dan penyalahgunaan wewenang tertinggi negara.
Majelis hakim menilai Yoon memerintahkan pengiriman armada pesawat tanpa awak secara ilegal ke ruang udara Korea Utara. Mengutip CNA, Jumat (12/6/2026), langkah itu dinilai bukan operasi intelijen biasa, melainkan bagian dari skenario yang dirancang untuk memicu konflik bersenjata demi kepentingan politik domestik.
Rencana darurat militer yang gagal
Berdasarkan dokumen persidangan, jaksa penuntut khusus menyebut misi drone itu dibuat untuk memuluskan rencana deklarasi darurat militer yang sebelumnya gagal pada akhir 2024. Tujuannya adalah menciptakan kesan bahwa Korea Selatan berada di ambang perang, sehingga pembungkaman terhadap lembaga legislatif bisa dibenarkan.
Hakim menegaskan bahwa penyalahgunaan komando militer tertinggi untuk memicu perang fiktif merupakan pelanggaran konstitusi yang tidak bisa ditoleransi. Pengadilan juga menilai tindakan itu membahayakan keselamatan jutaan warga sipil di kedua sisi perbatasan dan merusak fondasi keamanan nasional.
Drone jatuh dan intelijen bocor
Skandal ini semakin berat setelah salah satu drone penyusup dilumpuhkan dan jatuh di wilayah yang dikuasai Kim Jong Un. Insiden itu memicu kebocoran informasi pertahanan Korea Selatan dalam skala besar, termasuk data internal drone yang disita pihak militer Korea Utara.
Informasi yang terekstraksi dari perangkat tersebut dilaporkan memuat rincian teknologi mutakhir dan peta kemampuan taktis pasukan Seoul. Dampaknya bukan hanya memalukan bagi militer Korea Selatan di mata internasional, tetapi juga mengubah dinamika strategi pertahanan di kawasan perbatasan.
Hukuman berlapis untuk Yoon
Vonis 30 tahun ini menambah panjang daftar hukuman yang harus dihadapi Yoon Suk Yeol. Pada Februari 2026, ia lebih dulu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas dakwaan memimpin pemberontakan bersenjata untuk melumpuhkan Majelis Nasional.
Dengan putusan berlapis tersebut, hak-hak politik Yoon dicabut sepenuhnya. Juru bicara pengadilan menyatakan bahwa putusan ini menunjukkan hukum di Korea Selatan berlaku tanpa pandang bulu, termasuk kepada mantan kepala negara.
Pembelaan yang terus dilawan
Tim penasihat hukum Yoon tetap menolak kesimpulan pengadilan. Mereka menyatakan klien mereka tidak pernah memberi perintah langsung maupun persetujuan tertulis terkait misi drone itu.
Pihak pembela juga berargumen bahwa penerbangan tersebut merupakan aksi balasan taktis yang sah terhadap teror balon sampah yang dikirim Pyongyang. Di sisi lain, Yoon masih mengajukan banding atas kasus makar pertamanya dan tetap menyatakan bahwa tindakan kontroversialnya dilakukan demi menyelamatkan kedaulatan bangsa.
Kasus ini menempatkan Yoon dalam posisi hukum yang semakin terjepit karena ia kini menghadapi hukuman seumur hidup dan tambahan 30 tahun penjara. Putusan terbaru itu juga menegaskan bahwa pengiriman drone ke Korea Utara bukan sekadar insiden militer, tetapi bagian dari rangkaian tuduhan yang mengguncang politik dan keamanan Korea Selatan.