Pesatnya pembayaran digital di Indonesia mendorong layanan keuangan bergerak lebih cepat, tetapi perkembangan itu juga memperluas ruang serangan bagi pelaku kejahatan siber. Analisis regional dari TrustDecision menyebut penipu kini memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI untuk menjalankan skema adaptif yang mampu menembus sistem pengendalian tradisional.
Perubahan ini terlihat seiring meluasnya infrastruktur real-time seperti BI-FAST dan penggunaan QRIS yang makin masif. Hingga akhir 2025, pengguna QRIS disebut telah mencapai 59 juta dengan volume transaksi 13,66 miliar sepanjang tahun, sementara Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan pembayaran digital akan melonjak hingga hampir 30 persen pada 2026.
AI membuat penipuan bergerak lebih cepat
Dr. Simon Liu, Chief Data and AI Officer di TrustDecision, menilai AI mengubah pola serangan menjadi lebih lincah dan sulit diprediksi. Menurut dia, penyerang kini bisa menguji, mempelajari, lalu mengubah taktik dengan kecepatan yang tidak mudah diimbangi sistem berbasis aturan.
Pola serangan juga menjadi lebih terstruktur. Pelaku sering memakai transaksi uji coba bernilai rendah untuk membaca respons sistem, lalu menyusun aksi terkoordinasi yang dirancang agar lolos dari pengawasan sebelum mengejar keuntungan yang lebih besar.
Celah baru di ekosistem yang tumbuh cepat
Pertumbuhan pembayaran digital memang memudahkan masyarakat bertransaksi, tetapi juga menciptakan lebih banyak titik interaksi yang harus diawasi. Dalam situasi seperti ini, penipuan tidak lagi selalu tampil sebagai aksi tunggal, melainkan bisa muncul bertahap dan memanfaatkan celah antarproses.
Kondisi itu membuat lembaga keuangan perlu menjaga kemampuan deteksi dan pengambilan keputusan agar tetap efektif. Tantangannya bukan hanya mengenali transaksi mencurigakan, tetapi juga memahami pola yang berubah dengan cepat saat pelaku memodifikasi metode serangan.
Respons regulator dan industri
Menanggapi risiko tersebut, Otoritas Jasa Keuangan merilis pedoman tata kelola kecerdasan buatan bagi perbankan Indonesia pada 29 April 2025. Aturan itu menekankan tiga prinsip utama, yakni keandalan, akuntabilitas, dan pengawasan manusia, dengan fokus pada tata kelola menyeluruh sepanjang siklus hidup AI.
Di sisi industri, sejumlah lembaga keuangan mulai mengarah pada pendekatan yang lebih terpadu. Strategi ini menggabungkan kecerdasan perangkat, analisis perilaku, dan visibilitas tingkat jaringan dalam satu kerangka pengambilan keputusan untuk mendukung fungsi penipuan, kredit, dan kepatuhan.
Menjaga kepercayaan di tengah pertumbuhan transaksi
Pendekatan berlapis dinilai penting karena perlindungan kini harus dimulai dari verifikasi identitas hingga pemantauan transaksi. Dengan kombinasi teknologi canggih dan kepatuhan regulasi, sektor keuangan diharapkan bisa menahan laju penipuan adaptif sekaligus menjaga kepercayaan publik di tengah ekspansi pesat pembayaran digital di Indonesia.