Presiden China Xi Jinping menegaskan pengembangan kecerdasan buatan atau AI tidak boleh dikuasai oleh satu negara. Pesan itu muncul di tengah persaingan teknologi yang makin tajam antara China, Amerika Serikat, dan Eropa.
Xi meminta negara-negara dan lembaga internasional memperluas kerja sama agar negara berkembang memiliki kesempatan yang adil untuk membangun kapasitas AI. Ia menilai akses teknologi yang timpang berisiko memperlebar ketidakadilan global.
Pernyataan tersebut disampaikan saat pembukaan World Artificial Intelligence Conference atau WAIC 2026 di Shanghai pada Jumat, 17 Juli. Dalam pidatonya, Xi menempatkan China sebagai pihak yang siap membuka peluang kolaborasi lebih luas di sektor AI.
“Pengembangan AI tidak boleh menjadi panggung solo bagi satu negara saja, melainkan sebuah simfoni dari kerja sama internasional,” kata Xi, seperti dikutip Al Jazeera. Ia juga menyerukan penolakan terhadap penggunaan alasan keamanan nasional secara berlebihan dalam bidang AI.
Persaingan Chip dan Akses Teknologi
Seruan Xi datang ketika Amerika Serikat dan Eropa membatasi impor teknologi asal China dengan alasan keamanan nasional. Ketegangan itu terutama berkaitan dengan akses China terhadap semikonduktor canggih yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem AI modern.
Pada Mei, Departemen Perdagangan AS mempertegas pembatasan pengiriman semikonduktor kepada anak perusahaan China di luar negeri. Kebijakan itu diambil karena Washington khawatir ada celah hukum dalam aturan kontrol ekspor yang berlaku.
Pedoman tersebut menyatakan persyaratan izin ekspor untuk chip AI canggih berlaku bagi bisnis yang berkantor pusat atau memiliki perusahaan induk di China. Pembatasan ini menjadi salah satu hambatan bagi China untuk mengakses semikonduktor paling mutakhir.
Meski demikian, model AI buatan China mulai mengejar kemampuan teknologi serupa dari AS. Produk tersebut juga menarik pengguna global karena ditawarkan dengan biaya yang lebih terjangkau, menurut laporan CNN Indonesia.
Manusia Harus Tetap Memegang Kendali
Xi menekankan bahwa pengembangan AI harus berpusat pada manusia dan tidak boleh lepas dari pengawasan. Ia meminta penerapan hukum, regulasi pemantauan teknologi, sistem peringatan dini, serta mekanisme tanggap darurat.
“Kita harus menerapkan hukum dan regulasi pemantauan teknologi, sistem peringatan dini, serta sistem tanggap darurat guna memastikan AI selalu berada di bawah kontrol manusia,” ujarnya. Kekhawatiran terhadap AI mencakup pemanfaatannya dalam pertempuran militer hingga potensi penyalahgunaan oleh peretas dan pelaku kriminal.
Dalam beberapa tahun terakhir, China menjadikan AI sebagai pilar strategis kebijakan industrinya. Pemerintah mendorong investasi besar untuk membangun ekosistem domestik, dari produksi chip hingga penggunaan teknologi di tingkat konsumen.
Pejabat yang dikutip media pemerintah menyebut konsumsi harian token AI di China melonjak hingga seribu kali lipat dalam dua tahun terakhir. Token merupakan satuan yang digunakan industri untuk mengukur penggunaan sistem AI.
Energi Menjadi Kekuatan China
Di tengah keterbatasan akses chip mutakhir, China memiliki keunggulan dalam memasok listrik bagi pusat data raksasa. Kebutuhan energi menjadi faktor penting karena infrastruktur komputasi AI mengonsumsi daya dalam skala sangat besar.
| Jenis Infrastruktur | Kebutuhan Listrik | Perbandingan |
|---|---|---|
| Pusat data standar | Setara 100.000 rumah tangga | Menurut IEA |
| Pusat data hyperscale generasi berikutnya | Setara 2 juta rumah tangga | Menurut IEA |
Badan Energi Internasional atau IEA menyebut pusat data standar dapat mengonsumsi listrik setara 100.000 rumah tangga. Fasilitas hyperscale generasi berikutnya bahkan bisa menyerap daya setara dua juta rumah tangga.
China dinilai berada pada posisi kuat karena memiliki pasokan listrik murah dan melimpah untuk mendukung pusat data tersebut. Kapasitas produksi listrik China saat ini disebut telah lebih dari dua kali lipat dibandingkan AS, sementara pemerintah terus berinvestasi memperkuat jaringan energi nasional.