Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru saja meresmikan rumah susun (Rusun) khusus untuk aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Keuangan di Denpasar, Bali. Proyek ini menggunakan anggaran Rp 54 miliar yang bersumber dari APBN 2024 dan rampung dalam waktu 270 hari kalender.
Rusun yang terletak di kawasan Balai Diklat Keuangan (BDK) Renon ini terdiri dari dua gedung dengan total 120 unit. Setiap unit dapat menampung hingga 4 orang, sehingga secara keseluruhan mampu menampung 480 penghuni.
Biaya sewa untuk tiap penghuninya cukup terjangkau, yakni hanya Rp 300 ribu per bulan. Nominal tersebut dipakai untuk biaya pemeliharaan bangunan, sehingga ASN dapat mendapatkan hunian nyaman dengan harga yang bersahabat.
Purbaya menegaskan bahwa pembangunan fasilitas ini bertujuan meringankan beban para ASN Kemenkeu yang ada di Bali. Ia mengisyaratkan tidak hanya berhenti pada dua gedung saja, rencananya akan ada penambahan gedung baru.
Pemerintah berencana membangun satu atau dua tower rusun tambahan untuk memperluas kapasitas hunian. Namun, Menkeu berharap desain kamar pada gedung berikutnya memiliki ukuran lebih besar.
Ukuran standar kamar yang akan dibangun nantinya adalah sekitar 36 meter persegi. Purbaya menilai ukuran ini cukup untuk keluarga kecil, tetapi jika anak-anak sudah besar, ruang tersebut terasa sempit untuk kebutuhan belajar.
Dia juga menegaskan prioritas rusun saat ini memang untuk ASN Kemenkeu. Pembangunan untuk warga selain ASN masih akan dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan dan kapasitas yang tersedia di kemudian hari.
Menurut Menkeu, langkah ini tidak hanya menyediakan hunian, tetapi juga mendukung produktivitas pegawai dengan tempat tinggal yang memadai. Dengan begitu, ASN di Bali dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas tanpa harus khawatir tentang tempat tinggal.
Berikut rincian utama mengenai Rusun ASN Kemenkeu di Bali:
1. Total anggaran pembangunan: Rp 54 miliar dari APBN 2024
2. Lokasi: Kawasan Balai Diklat Keuangan (BDK) Renon, Denpasar, Bali
3. Jumlah unit: 120 unit rusun
4. Kapasitas penghuni: 480 orang
5. Sewa bulanan: Rp 300 ribu untuk pemeliharaan
6. Rencana pengembangan: Penambahan 1-2 tower dengan kamar ukuran 36 m²
Pembangunan rumah susun ini diharapkan dapat menjadi solusi hunian yang layak dan terjangkau bagi ASN Kemenkeu di Bali. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai di daerah strategis seperti Bali.
Menkeu Purbaya juga terus memantau kebutuhan pegawai Kemenkeu lainnya yang belum mendapatkan tempat tinggal. Jika masih ada kekurangan, maka perluasan dan pengembangan fasilitas hunian akan terus dilakukan.
Inisiatif ini menunjukkan perhatian serius pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar ASN sekaligus mendukung kinerja optimal sektor keuangan negara. Rusun ASN Kemenkeu di Bali menjadi contoh nyata dari investasi strategis yang mengedepankan aspek keberlanjutan dan kesejahteraan pegawai negeri sipil.
Baca selengkapnya di: www.suara.com