Pemerintah telah menetapkan tiga skema bantuan bagi warga yang huniannya terdampak bencana di wilayah Sumatera. Bantuan ini bertujuan mempercepat pemulihan dan memastikan warga segera memiliki hunian layak sesuai tingkat kerusakan rumah mereka.
Skema pertama adalah bantuan biaya perbaikan rumah rusak ringan dan sedang. Pemerintah memberikan dukungan sebesar Rp15 juta untuk rumah rusak ringan dan Rp30 juta untuk rusak sedang. Dana ini disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna membantu warga memperbaiki hunian yang masih memungkinkan diperbaiki.
Untuk rumah rusak berat, pemerintah menyiapkan hunian sementara sebagai solusi cepat. Warga dapat memilih menempati hunian sementara yang disediakan atau tinggal sementara di rumah keluarga. Langkah ini dilakukan sambil menunggu pembangunan hunian tetap selesai, agar pemulihan berlangsung secara berkelanjutan.
Pembangunan hunian tetap dilaksanakan melalui tiga skema utama. Pertama, pembangunan 15.000 unit hunian oleh perusahaan swasta Danantara. Kedua, pembangunan lebih banyak unit melalui APBN yang dikerjakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ketiga, skema gotong royong yang melibatkan berbagai pihak untuk mempercepat proses pembangunan.
Selain bantuan hunian, pemerintah juga memberikan bantuan pendukung lain. Kementerian Sosial menyalurkan bantuan perabotan senilai Rp3 juta per keluarga, disusul bantuan pemulihan ekonomi sebesar Rp5 juta dan bantuan lauk pauk senilai Rp15.000 per hari selama tiga bulan. Bantuan ini bertujuan mendukung pemulihan kehidupan sehari-hari warga terdampak.
Kecepatan penyaluran bantuan sangat tergantung pada kelengkapan data warga terdampak. Pemerintah daerah bertugas menyusun data by name by address untuk rumah rusak ringan, sedang, dan berat. Untuk mempercepat proses, BNPB dan Badan Pusat Statistik turut membantu mengumpulkan dan melengkapi data tersebut.
Data yang terkumpul akan divalidasi oleh kepolisian, kejaksaan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Validasi ini penting agar penyaluran bantuan dapat berjalan cepat dan transparan, tanpa salah sasaran. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi jumlah pengungsi secara signifikan.
Berdasarkan data sementara, tercatat 68.855 rumah rusak ringan, 37.520 rumah rusak sedang, dan 56.108 rumah rusak berat tersebar di 18 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Total rumah terdampak mencapai 213.432 unit. Pemerintah berharap dua pertiga rumah rusak segera mendapatkan bantuan perbaikan.
Dengan pemberian bantuan langsung dan dukungan kebutuhan sehari-hari, diharapkan pengungsi dapat berkurang hingga 60 persen. Sisa warga yang tidak bisa kembali segera akan dibangun hunian sementara dan hunian tetap sesuai skema yang sudah disiapkan pemerintah.
Pemerintah juga mengimbau agar proses pengurusan dokumen bagi korban bencana dilakukan gratis dan diawasi ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Kementerian Dalam Negeri diminta mengawasi proses ini agar tidak ada oknum yang mengambil keuntungan secara tidak benar.
Bantuan ini menjadi upaya penting pemerintah dalam penanganan pascabencana di Sumatera. Dengan koordinasi lintas instansi dan dukungan berbagai pihak, warga terdampak diharapkan dapat segera pulih dan menata kehidupan kembali dengan hunian layak dan bantuan sosial yang memadai.
-
-
-
-
