Rehabilitasi Pascabencana Dorong Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi di Aceh dan Sumbar

Proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Pakar ekonomi dari Universitas Andalas (Unand), Efa Yonnedi, menjelaskan bahwa tahap pemulihan ini meningkatkan aktivitas ekonomi terutama melalui belanja pemerintah di berbagai sektor.

Dalam jangka pendek, bencana seperti banjir bandang dan tanah longsor di akhir 2025 memang mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Namun, pengalaman Sumatera Barat pascagempa 2009 menunjukkan bahwa tahap rehabilitasi dan rekonstruksi mampu memicu pemulihan ekonomi, meskipun awalnya terjadi tekanan akibat kerusakan.

Efa menegaskan, meski fase awal pascabencana biasanya ditandai dengan perlambatan ekonomi, implementasi program rehabilitasi dan rekonstruksi membuka peluang untuk peningkatan belanja yang berdampak positif. Hal ini sejalan dengan proses pemulihan infrastruktur dan layanan publik yang menjadi penopang utama aktivitas ekonomi di daerah terdampak.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur dan fasilitas yang rusak, termasuk pembangunan hunian sementara (huntara) di daerah-daerah yang terdampak parah. Misalnya, pembangunan huntara di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, telah mencapai 50 persen pada akhir 2025, menandakan kemajuan nyata dalam pemulihan pascabencana.

Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, terutama di wilayah dengan tingkat kerusakan berat seperti Kabupaten Aceh Tamiang. Menurut Efa, daerah-daerah tersebut membutuhkan intervensi kebijakan lebih kuat dan waktu yang lebih lama, diperkirakan hingga tiga tahun, agar logistik dan infrastruktur ekonomi kembali normal.

Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus memfokuskan upaya pemulihan ekonomi dengan langkah-langkah berikut:

1. Mengoptimalkan distribusi anggaran untuk rehabilitasi infrastruktur jalan, jembatan, dan fasilitas umum.
2. Mempercepat pembangunan hunian sementara untuk korban bencana agar kehidupan sosial ekonomi segera stabil.
3. Melaksanakan program pemberdayaan ekonomi lokal untuk mendukung usaha mikro, kecil dan menengah.
4. Melakukan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat pemulihan jaringan logistik dan transportasi.
5. Mengawasi pelaksanaan program rehabilitasi agar tepat sasaran dan efisien.

Pemulihan ekonomi di wilayah terdampak bencana tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik. Faktor sosial ekonomi masyarakat serta kesiapan sumber daya manusia juga menjadi penentu keberhasilan. Oleh karena itu, pemerintah mengupayakan pelatihan keterampilan dan dukungan modal usaha agar masyarakat dapat bangkit secara mandiri.

Pengalaman di Sumatera Barat setelah gempa 2009 membuktikan bahwa keterlibatan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci pemulihan. Pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan tanda positif saat proses rehabilitasi berjalan lancar dan berdampak langsung terhadap sektor perdagangan, jasa, dan konstruksi.

Dengan pendekatan yang terintegrasi, rehabilitasi pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar diharapkan tidak sekadar memulihkan keadaan tetapi juga mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Hal ini akan memantapkan pondasi ekonomi regional sekaligus meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana di masa depan.