Kritik Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai biaya pembiayaan bank syariah yang dianggap lebih mahal dibandingkan bank konvensional menjadi sorotan penting untuk pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Ekonom Center of Sharia Economic Development (CSED) Indef, Handi Risza, menilai pernyataan ini harus dipahami secara proporsional agar tidak memicu respons negatif terhadap kemajuan perbankan syariah.
Handi menjelaskan bahwa anggapan tersebut tidak sepenuhnya salah, namun juga tidak bisa langsung ditolak. Ia menegaskan bahwa akad-akad utama dalam perbankan syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah sesungguhnya mengusung prinsip keadilan dan pembagian risiko yang adil antara bank dan nasabah.
Faktor Penyebab Biaya Pembiayaan Bank Syariah Lebih Tinggi
Salah satu penyebab biaya pembiayaan di perbankan syariah lebih mahal adalah kondisi struktural industri yang masih menghadapi sejumlah tantangan. Sebagian besar bank syariah berada dalam kategori KBMI 1-2 atau setara BUKU 2-3 dengan hanya Bank Syariah Indonesia (BSI) yang menyentuh kategori KBMI 4. Total aset perbankan syariah hingga Oktober 2025 mencapai sekitar Rp 1.028 triliun, yang masih relatif kecil dibandingkan industri konvensional.
Skala permodalan yang terbatas ini berdampak pada tingginya biaya operasional per unit produk. Menurut Handi, modal yang memadai sangat dibutuhkan agar bank bisa berinvestasi pada teknologi, sistem informasi, dan pengembangan sumber daya manusia yang dapat meningkatkan efisiensi serta inovasi produk perbankan.
Struktur Dana Pihak Ketiga (DPK) juga menjadi faktor penting. Bank syariah saat ini masih didominasi oleh tabungan dan deposito yang biaya dananya cenderung lebih tinggi. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang memperoleh dana murah dalam porsi signifikan, seperti dari rekening giro pemerintah.
Dari sisi produk, penggunaan model murabahah dengan margin tetap atau fixed rate menjadikan angsuran di awal periode lebih tinggi daripada kredit bunga floating yang umum di bank konvensional. Meski demikian, produk bank syariah memberikan kepastian cicilan hingga akhir tenor dan bebas denda keterlambatan sebagai pendapatan bank.
Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Jaminan Kualitas Produk
Seluruh produk perbankan syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang berperan sebagai perpanjangan tangan Dewan Syariah Nasional (DSN). Pengawasan ini memastikan produk sesuai dengan prinsip syariah dan menjaga nilai keadilan ekonomi bagi nasabah dan bank.
Dana denda keterlambatan yang diterima bank syariah tidak menjadi pendapatan bank. Sebaliknya, dana tersebut dialokasikan untuk kepentingan sosial, sebuah mekanisme yang membedakan bank syariah dari bank konvensional.
Momentum Perbaikan Ekosistem Perbankan Syariah
Kritik dari Menkeu Purbaya diharapkan menjadi titik awal bagi pemerintah untuk memperkuat ekosistem perbankan syariah melalui beberapa langkah strategis:
- Penempatan dana pemerintah secara lebih proporsional pada bank syariah.
- Pemberian insentif pajak untuk mendorong pertumbuhan sektor ini.
- Pembentukan bank syariah BUMN baru sebagai penguatan struktur industri.
- Penguatan permodalan pada bank syariah BUMN agar mampu bersaing dengan bank konvensional.
Kebijakan kebijakan tersebut diharapkan dapat menurunkan biaya dana (cost of fund) bank syariah sehingga produk pembiayaan menjadi lebih kompetitif tanpa meninggalkan nilai-nilai keadilan dan maqashid syariah.
Dengan dukungan kebijakan yang lebih setara dan pengembangan modal yang memadai, bank syariah akan mampu menekan biaya operasional dan meningkatkan inovasi produk. Hal ini sangat penting untuk menarik minat nasabah dan mempercepat pertumbuhan industri syariah di Indonesia.
Penting bagi pemerintah dan pelaku industri untuk melihat kritik ini sebagai peluang meningkatkan kualitas layanan dan daya saing bank syariah. Langkah kongkret yang diambil akan menentukan masa depan industri yang berperan signifikan dalam keuangan inklusif dan ekonomi berkeadilan di tanah air.
Baca selengkapnya di: www.beritasatu.com
