Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menyerap anggaran sebesar Rp 36,6 triliun per 21 Februari 2026. Angka ini mencerminkan sekitar 10,9 persen dari total pagu anggaran MBG dalam APBN 2026 yang mencapai Rp 335 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa hingga akhir Februari, program MBG sudah menjangkau 60,24 juta penerima di seluruh Indonesia. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan jumlah penerima pada akhir 2025 yang tercatat sebanyak 53,8 juta orang.
Program MBG dijalankan melalui 23.678 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah. Suahasil menjelaskan bahwa sebaran penerima MBG meliputi berbagai daerah, termasuk Sumatra dengan 12,3 juta penerima dan Sulawesi sebanyak 4,4 juta penerima. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah dalam memastikan distribusi manfaat program merata ke seluruh Indonesia.
Penyerapan anggaran yang relatif cepat tercermin dari realisasi serapan pada Januari 2026 yang sudah mencapai Rp 19,5 triliun. Dampaknya juga terlihat pada peningkatan total belanja barang negara yang pada bulan Januari tercatat sebesar Rp 25,9 triliun. Suahasil menegaskan bahwa peningkatan belanja barang tersebut terutama didorong oleh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
Data ini memperlihatkan keberhasilan awal program MBG dalam mengatasi masalah gizi nasional sekaligus mendorong aktivitas ekonomi melalui konsumsi bahan makanan bergizi. Pemerintah terus memantau pelaksanaan agar anggaran yang dialokasikan dapat terserap dengan tepat sasaran.
Berikut rincian penyerapan anggaran dan cakupan program MBG per 21 Februari 2026:
1. Anggaran terserap: Rp 36,6 triliun
2. Jumlah penerima manfaat: 60,24 juta orang
3. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG): 23.678 unit
4. Sebaran regional: Sumatra (12,3 juta penerima), Sulawesi (4,4 juta penerima)
5. Belanja barang total Januari 2026: Rp 25,9 triliun
Penyaluran MBG yang terus meningkat merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam peningkatan kualitas gizi masyarakat, yang berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah juga berkomitmen menjaga transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran untuk memastikan manfaat program sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
Dengan capaian ini, Kemenkeu memperlihatkan kesiapan menjalankan program prioritas dalam APBN 2026. Pemantauan berkelanjutan tetap dilakukan guna memastikan serapan anggaran tetap optimal dan target nasional tercapai sesuai rencana.
Baca selengkapnya di: www.suara.com
