Pemerintah memastikan bantuan sosial tetap mengalir ke 22 juta keluarga penerima manfaat meski sedang menjalankan pemangkasan anggaran besar-besaran di berbagai kementerian dan lembaga. Kebijakan ini disiapkan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi sekaligus memperkuat ruang fiskal negara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut penyaluran bantuan langsung tunai mitigasi risiko akan berlangsung pada Maret dan April 2026 dengan total nilai Rp3,9 triliun. Ia menegaskan pemerintah tidak akan mengurangi komitmen terhadap perlindungan sosial meski belanja negara sedang direfokuskan ke program yang lebih prioritas.
Bansos tetap jalan di tengah efisiensi anggaran
Pemerintah menempatkan bantuan sosial sebagai instrumen utama untuk menjaga konsumsi rumah tangga. Airlangga menyampaikan bahwa BLT mitigasi risiko itu menyasar 22 juta keluarga penerima manfaat atau KPM, dan pencairannya dirancang berlangsung dalam dua bulan berturut-turut.
Langkah ini muncul saat pemerintah melakukan efisiensi anggaran secara besar-besaran di banyak lembaga. Nilai prioritisasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga disebut berada pada kisaran Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun.
Pemangkasan diarahkan pada belanja yang dinilai tidak berdampak langsung ke masyarakat. Pemerintah mengalihkan dana dari perjalanan dinas, rapat, belanja non-operasional, dan kegiatan seremonial ke program yang lebih produktif.
Pos anggaran yang dipangkas
Berikut beberapa jenis belanja yang menjadi sasaran penghematan:
- Perjalanan dinas.
- Rapat dan pertemuan non-esensial.
- Belanja non-operasional.
- Kegiatan seremonial.
- Pengeluaran lembaga yang tidak menjadi prioritas utama.
Pemerintah menilai penyisiran pos belanja seperti ini bisa mendorong penggunaan anggaran yang lebih efektif. Dana yang dihemat kemudian diarahkan untuk menjaga program fiskal yang menyentuh masyarakat secara langsung.
Work From Home dan penghematan energi
Selain memangkas belanja lembaga, pemerintah juga menerapkan efisiensi energi melalui kebijakan Work From Home bagi aparatur sipil negara. Kebijakan ini dibarengi pembatasan penggunaan kendaraan dinas dan pengurangan mobilitas agar beban anggaran dan konsumsi bahan bakar turun.
Airlangga menyebut kebijakan Work From Home berpotensi memberi penghematan langsung ke APBN sebesar Rp6,2 triliun dari kompensasi BBM. Pemerintah juga melihat langkah ini dapat menekan pengeluaran masyarakat terkait transportasi dan konsumsi bahan bakar.
Di sisi lain, pemerintah mendorong kebijakan energi yang lebih hemat dan berkelanjutan. Salah satunya adalah implementasi biodiesel B50 untuk menekan subsidi energi dan mengurangi tekanan pada anggaran negara.
Tujuan fiskal di balik pemangkasan
Efisiensi anggaran tidak hanya dipandang sebagai langkah penghematan jangka pendek. Pemerintah menyebut kebijakan itu sebagai bagian dari transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan berdaya tahan.
Dalam konteks ini, perlindungan sosial tetap dijaga agar gejolak ekonomi global tidak menekan kelompok rentan. Pemerintah menilai bantuan tunai perlu tetap disalurkan karena konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang penting pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan Makan Bergizi Gratis juga masuk dalam desain belanja yang lebih produktif. Program tersebut disebut menjadi bagian dari upaya optimalisasi anggaran agar manfaatnya lebih terasa ke masyarakat.
Fokus pemerintah pada daya beli masyarakat
Pemerintah menegaskan bahwa pemangkasan belanja non-prioritas tidak berarti pengetatan total terhadap seluruh program. Yang terjadi justru pergeseran alokasi ke program yang dinilai lebih mendesak dan berdampak luas.
Airlangga menekankan bahwa penghematan perlu dilakukan agar negara tetap punya ruang untuk membantu masyarakat saat dibutuhkan. Dengan begitu, bansos dan berbagai program perlindungan sosial tetap bisa berjalan tanpa terganggu oleh efisiensi anggaran.
Dalam situasi ekonomi yang masih dipengaruhi tekanan global, pemerintah memilih menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal dan dukungan sosial. Langkah itu membuat anggaran negara dipakai lebih selektif, tetapi tetap memberi bantalan bagi 22 juta keluarga penerima manfaat yang menunggu pencairan bantuan pada Maret dan April 2026.
Baca selengkapnya di: www.suara.com
