Defisit APBN Makin Dalam, Ancaman Serius Bagi Stabilitas Ekonomi Nasional

Defisit APBN yang mencapai Rp135,7 triliun dalam dua bulan pertama tahun anggaran memberi sinyal bahwa tekanan fiskal Indonesia sedang meningkat. Pada saat yang sama, penerimaan negara justru terkontraksi Rp94,3 triliun, sehingga ruang gerak pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi menjadi semakin sempit.

Kondisi ini tidak hanya bicara soal angka defisit, tetapi juga soal daya tahan APBN dalam menghadapi risiko global dan pelemahan ekonomi domestik. Jika tren ini berlanjut, pemerintah akan menghadapi tantangan lebih besar untuk menjaga belanja produktif, kualitas layanan publik, dan kepercayaan pasar.

Defisit yang melebar cepat jadi perhatian

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Erik Hermawan, menilai defisit yang melebar dalam waktu singkat menandakan adanya tekanan struktural dalam fiskal nasional. Ia menyebut persoalan ini tidak bisa dibaca sebagai gejala musiman semata.

“Defisit yang melebar dalam waktu singkat menunjukkan bahwa kapasitas fiskal kita sedang tertekan. Ini bukan hanya persoalan siklus, tetapi sudah mengarah pada tekanan struktural yang harus segera direspons secara komprehensif,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (6/4).

Kondisi itu memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya berhadapan dengan lemahnya penerimaan, tetapi juga dengan kebutuhan belanja yang tetap tinggi. Di tengah situasi tersebut, pengelolaan anggaran yang disiplin menjadi semakin penting agar tekanan fiskal tidak berubah menjadi risiko yang lebih luas.

Beban bunga utang kian menekan ruang fiskal

Salah satu indikator yang dinilai paling mengkhawatirkan adalah naiknya rasio beban bunga utang terhadap penerimaan negara, terutama pajak. Ketika porsi penerimaan besar terserap untuk membayar bunga utang, kemampuan APBN membiayai program pembangunan otomatis menyusut.

Erik menegaskan bahwa kondisi itu mempersempit fiscal space atau ruang fiskal pemerintah. “Ketika APBN lebih banyak terserap untuk debt servicing, maka ruang untuk investasi publik menjadi terbatas. Ini berisiko menekan pertumbuhan jangka panjang,” katanya.

Dalam praktiknya, ruang fiskal yang mengecil akan memengaruhi kemampuan negara membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program perlindungan sosial. Situasi ini juga bisa menunda proyek strategis yang dibutuhkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi jangka menengah.

Stimulus likuiditas harus benar-benar mengalir ke sektor riil

Pemerintah sebelumnya menempuh langkah ekspansi fiskal melalui stimulus dan intervensi likuiditas, termasuk penempatan dana Rp200 triliun di perbankan nasional. Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong perputaran kredit dan membantu aktivitas ekonomi.

Namun, Erik mengingatkan bahwa kebijakan tersebut harus disertai transmisi yang efektif ke sektor riil. Jika dana hanya berhenti di sistem keuangan tanpa mendorong produksi dan konsumsi produktif, maka manfaatnya bagi ekonomi bisa terbatas.

Ia juga mengingatkan risiko inflasi jika jumlah uang beredar naik lebih cepat daripada output barang dan jasa. “Jika ekspansi likuiditas tidak diimbangi dengan peningkatan output, maka kita menghadapi risiko demand-pull inflation bahkan potensi hiperinflasi dalam skenario ekstrem,” ujarnya.

Pertumbuhan tidak cukup jika kualitasnya rapuh

Di tengah dorongan mengejar pertumbuhan ekonomi, Erik menilai pemerintah perlu berhati-hati terhadap model pertumbuhan yang terlalu bergantung pada utang atau stimulus jangka pendek. Ia menyebut pola debt-fueled growth bisa menjadi beban baru bagi APBN di masa mendatang.

Masalahnya bukan hanya seberapa tinggi pertumbuhan yang dicatat, tetapi seberapa sehat fondasi pertumbuhan itu dibangun. Jika pertumbuhan tidak diikuti peningkatan produktivitas, perluasan lapangan kerja, dan penguatan basis penerimaan, maka APBN akan terus berada dalam tekanan.

Berikut sejumlah risiko yang muncul bila kualitas pertumbuhan lemah:

1. Penerimaan pajak tidak naik sebanding dengan kebutuhan belanja.
2. Beban utang meningkat lebih cepat daripada kapasitas bayar negara.
3. Program stimulus berisiko hanya memberi efek sesaat.
4. Ketahanan fiskal melemah saat terjadi guncangan eksternal.

Penurunan TKD berisiko memicu tekanan di daerah

Dalam pembahasan APBN 2026, Erik juga menyoroti penurunan signifikan Transfer ke Daerah (TKD). Ia menilai langkah konsolidasi fiskal itu berpotensi memunculkan fiscal shock di tingkat daerah bila tidak diimbangi dengan penyesuaian kapasitas belanja dan sumber pendanaan lain.

Daerah selama ini memegang peran penting dalam penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, dan penggerak ekonomi lokal. Jika ruang fiskal daerah menyempit terlalu dalam, pelayanan publik bisa melambat dan inovasi ekonomi lokal terhambat.

“Sentralisasi belanja harus diimbangi dengan penguatan peran daerah. Jika tidak, maka akan terjadi ketimpangan dalam distribusi pembangunan,” ujarnya.

Asumsi makro harus realistis agar APBN kredibel

Erik juga menyoroti pentingnya asumsi makro yang realistis, termasuk target pertumbuhan 5,4 persen, nilai tukar rupiah, dan harga komoditas. Menurutnya, perencanaan fiskal yang terlalu optimistis dapat membuat postur APBN rentan terhadap deviasi dari realisasi.

Ketika asumsi makro meleset jauh dari kenyataan, risiko yang muncul tidak hanya pada sisi penerimaan, tetapi juga pada kebutuhan belanja negara. Dalam situasi seperti ini, kredibilitas kebijakan fiskal sangat bergantung pada akurasi proyeksi dan disiplin implementasi.

Pemerintah perlu menjaga agar APBN tetap fleksibel menghadapi perubahan global, termasuk gejolak harga energi, perlambatan ekonomi mitra dagang, dan volatilitas pasar keuangan. Tanpa penyesuaian yang cepat, tekanan pada fiskal bisa menjalar ke stabilitas makroekonomi secara lebih luas.

Arah kebijakan fiskal perlu lebih hati-hati

Dorongan untuk memperkuat ekonomi tetap penting, tetapi respons fiskal harus lebih prudent, adaptif, dan berbasis risiko. Pendekatan ini diperlukan agar pemerintah tidak terjebak pada solusi jangka pendek yang justru menambah beban di kemudian hari.

Optimalisasi instrumen pembiayaan di luar APBN juga menjadi opsi yang semakin relevan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan. Dalam konteks ini, sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil menjadi kunci untuk menahan tekanan defisit agar tidak berkembang menjadi masalah stabilitas yang lebih besar.