Selat Hormuz Mengguncang Dunia, Stok Pupuk Nasional Tetap Aman dan Pabrik Jalan

Stok pupuk nasional dipastikan tetap aman meski konflik di Selat Hormuz mulai mengganggu arus perdagangan global. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menyebut pasokan dalam negeri masih sangat terjaga dengan stok 1,29 juta ton dan seluruh pabrik beroperasi normal.

Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (7/4), di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap gangguan distribusi pupuk dunia. Rahmad menegaskan Indonesia tidak mengalami dampak berarti karena memiliki industri pupuk nasional yang mandiri dan sistem distribusi yang tetap berjalan.

Selat Hormuz dan risiko pasokan global

Selat Hormuz menjadi jalur strategis dalam perdagangan pupuk internasional karena sekitar 30% perdagangan pupuk global tiap bulan melewati kawasan tersebut. Ketegangan di wilayah itu membuat sejumlah negara mulai merasakan tekanan pasokan, termasuk Brasil, India, Australia, Thailand, dan Amerika Serikat.

Meski begitu, kondisi di Indonesia relatif stabil karena pasokan tidak terlalu bergantung pada jalur rawan tersebut. Keadaan ini menunjukkan bahwa kapasitas produksi domestik dan tata kelola distribusi nasional masih mampu menjaga kebutuhan petani di dalam negeri.

Stok dan produksi pabrik tetap terkendali

Rahmad menegaskan stok pupuk nasional berada pada level aman dan perusahaan menjaga operasional pabrik agar tetap optimal. Ia menyebut tidak ada gangguan berarti pada rantai pasok internal yang bisa memengaruhi penyaluran ke petani.

“Alhamdulillah stok aman, kita memiliki 1,29 juta ton stok, dan pabrik seluruhnya beroperasi dengan baik. Artinya ini akan terus kita pertahankan di level ini, tidak ada masalah,” kata Rahmad.

Kondisi ini menjadi penting karena pupuk termasuk kebutuhan utama dalam musim tanam. Jika pasokan terganggu, dampaknya bisa langsung terasa pada biaya produksi pertanian dan ketersediaan pangan.

Reformasi tata kelola pupuk sejak 2025

Pemerintah disebut telah melakukan reformasi besar dalam tata kelola pupuk sejak 2025 melalui dua regulasi, yakni Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025. Rahmad menilai kebijakan itu mempercepat distribusi sekaligus membuat sistem lebih efisien.

Berikut poin penting dari perubahan tersebut:

1. Deregulasi alur penyaluran agar pupuk lebih cepat sampai ke petani.
2. Penyederhanaan proses agar pupuk yang sudah tersedia di pabrik dan gudang bisa langsung ditebus.
3. Ruang modernisasi pabrik untuk meningkatkan efisiensi operasional.
4. Penyesuaian tata kelola yang berdampak pada penurunan harga pupuk.

Rahmad menjelaskan, sebelumnya pupuk kerap tertahan pada prosedur administrasi yang panjang. Kini, penyaluran bisa dilakukan lebih cepat ketika ada instruksi dari Kementerian Pertanian.

Harga turun, penebusan pupuk naik

Rahmad juga menyebut kebijakan baru berdampak langsung pada keterjangkauan harga pupuk bagi petani. Menurut dia, harga eceran tertinggi pupuk telah diturunkan 20%, sehingga penebusan pupuk meningkat pada 2025 hingga 2026.

Ia mengaitkan peningkatan penebusan itu dengan naiknya penyerapan gabah oleh Bulog, yang menunjukkan adanya hubungan langsung antara ketersediaan pupuk dan produksi pertanian. Dalam pandangannya, ketika petani lebih mudah mendapatkan pupuk, hasil panen juga cenderung ikut membaik.

“Karena petani mudah menebus pupuk dan harganya turun, maka penebusan pupuk di tahun 2025 dan 2026 ini terus meningkat. Ini juga terbukti dari penyerapan gabah oleh Bulog yang terus meningkat,” ujarnya.

Pupuk sebagai input strategis pangan

Rahmad menegaskan bahwa pupuk bukan sekadar komoditas biasa, melainkan input strategis yang menentukan produktivitas pertanian. Ia menyebut subsidi pupuk berbeda dengan subsidi konsumtif karena langsung mendukung produksi dan ketahanan pangan.

Ia menilai keberhasilan menjaga stok dan distribusi pupuk tidak lepas dari arahan Presiden Prabowo Subianto, pelaksanaan teknis oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta dukungan Komisi IV DPR RI. Menurut dia, koordinasi itu membuat sistem pangan nasional lebih siap menghadapi gejolak eksternal.

Dalam situasi ketika banyak negara terdampak gangguan perdagangan global, Indonesia masih mampu menjaga stabilitas pupuk untuk petani. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ketahanan sektor pertanian nasional punya fondasi yang cukup kuat, terutama saat jalur pasokan dunia sedang tidak pasti.