Prabowo Dorong Garuda-Saudia Patungan Haji, Kursi Kosong Diubah Jadi Efisiensi

Presiden Prabowo Subianto meminta Garuda Indonesia dan Saudia Airlines membentuk perusahaan patungan untuk mengelola penerbangan haji. Arahan itu ia sampaikan karena penerbangan pulang dari Arab Saudi ke Indonesia часто kosong, sehingga dinilai tidak efisien dan memberatkan operasional.

Prabowo menilai skema kerja sama bisa membuat rute haji lebih ekonomis, sekaligus menekan tarif dan mempersingkat waktu perjalanan. Ia juga meminta Direksi Garuda Indonesia segera menindaklanjuti arahan yang sudah ia berikan sekitar dua bulan sebelumnya.

Dorongan Efisiensi di Rute Haji

Dalam taklimat pada rapat kerja pemerintah, Rabu (8/4/2026), Prabowo menyoroti pola penerbangan haji yang selama ini kerap timpang. Pesawat Garuda membawa jemaah ke Arab Saudi, namun banyak yang kembali tanpa penumpang sehingga pendapatan maskapai tidak optimal.

Menurut Prabowo, kondisi itu tidak masuk akal dari sisi bisnis dan logistik. Ia menilai penerbangan haji seharusnya dirancang agar dua arah sama-sama terisi.

Usulan Joint Venture 50:50

Prabowo mengusulkan pembentukan anak usaha bersama dengan komposisi kepemilikan 50 persen Arab Saudi dan 50 persen Indonesia. Dengan skema itu, ia berharap armada yang melayani jemaah haji bisa terisi penuh saat berangkat maupun pulang.

Skema patungan tersebut, menurut Presiden, tidak hanya menyangkut efisiensi bisnis. Ia juga melihat peluang untuk menurunkan biaya tiket haji dan memperbaiki layanan bagi jemaah Indonesia.

Arahan ke Garuda dan Danantara

Prabowo menyebut dirinya telah memberi instruksi kepada Garuda Indonesia sekitar dua bulan lalu agar menjajaki komunikasi dengan Saudia Airlines. Ia meminta Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny Kairupan, segera datang untuk melaporkan perkembangan rencana itu.

Selain Garuda, Prabowo juga meminta Danantara melalui Chief Operating Officer (COO) Dony Oskaria ikut menindaklanjuti kemungkinan kerja sama tersebut. Langkah ini diharapkan mempercepat pembahasan teknis dan memastikan gagasan itu bisa masuk ke tahap implementasi.

Mengapa Skema Ini Dinilai Penting

Penerbangan haji membutuhkan perencanaan yang cermat karena melibatkan jutaan mobilitas penumpang antarnegara. Jika kursi kosong terlalu banyak pada salah satu arah, biaya operasional bisa membengkak dan memengaruhi harga layanan.

1. Mengurangi penerbangan kosong.
2. Meningkatkan efisiensi biaya operasional.
3. Berpotensi menurunkan tarif penerbangan haji.
4. Mendorong waktu perjalanan yang lebih singkat.
5. Memperkuat kerja sama penerbangan Indonesia-Arab Saudi.

Bagi pemerintah, efisiensi ini penting karena layanan haji selalu menjadi perhatian publik setiap musim keberangkatan. Di sisi lain, kerja sama dengan Saudia Airlines berpotensi membuka ruang negosiasi yang lebih luas terkait penjadwalan, rute, dan pengelolaan armada.

Dampak yang Diharapkan bagi Jemaah

Jika perusahaan patungan itu terwujud, pemerintah berharap pelayanan haji bisa menjadi lebih terintegrasi. Armada yang lebih terisi penuh dapat memberi ruang bagi operator untuk menekan ongkos tanpa mengorbankan kualitas layanan.

Prabowo juga menyinggung harapan agar waktu tempuh bisa dipangkas. Dalam praktiknya, hal itu akan sangat bergantung pada pengaturan slot, jadwal, dan koordinasi operasional antara kedua maskapai serta otoritas terkait di Indonesia dan Arab Saudi.

Peluang dan Tantangan di Lapangan

Meski terdengar sederhana, pembentukan perusahaan patungan biasanya memerlukan pembahasan panjang. Proses itu mencakup struktur kepemilikan, pembagian tugas operasional, izin regulator, hingga skema pembiayaan dan profit sharing.

Di sisi lain, kerja sama semacam ini bisa menjadi terobosan jika mampu menyatukan kepentingan bisnis dan pelayanan publik. Dengan jumlah jemaah haji Indonesia yang besar setiap tahun, optimalisasi rute penerbangan menjadi isu strategis yang berpengaruh langsung pada biaya dan kenyamanan perjalanan.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah ingin bergerak cepat agar gagasan itu tidak berhenti di tingkat wacana. Ia berharap Garuda, Saudia, dan Danantara segera membahas skema paling realistis untuk pengelolaan penerbangan haji yang lebih efisien dan menguntungkan kedua negara.