
Pemerintah Iran mulai menerapkan skema pembayaran baru untuk kapal yang melintas di Selat Hormuz. Dalam kebijakan ini, tarif dikenakan sebesar US$1 atau sekitar Rp17.122 per barel minyak muatan kapal, dan pembayarannya wajib menggunakan aset kripto, terutama bitcoin.
Langkah tersebut muncul di tengah tekanan sanksi internasional dari Amerika Serikat yang terus membatasi ruang gerak ekonomi Iran. Hamid Hosseini, Juru Bicara Serikat Eksportir Minyak, Gas, dan Produk Petrokimia Iran, mengatakan skema ini dipakai untuk memanfaatkan instrumen keuangan yang berada di luar jangkauan otoritas AS.
Skema Baru di Jalur Pelayaran Strategis
Selat Hormuz memegang peran penting dalam perdagangan energi global karena menjadi jalur utama pengangkutan minyak dari kawasan Teluk. Kebijakan tarif baru Iran di jalur ini tidak hanya berdampak pada biaya operasional kapal, tetapi juga menambah dimensi baru pada penggunaan kripto dalam transaksi lintas batas.
Menurut penjelasan Hosseini kepada Financial Times, kapal yang hendak melintas harus terlebih dahulu mengirimkan email kepada otoritas Iran. Isi email itu harus memuat informasi lengkap tentang jenis muatan yang dibawa agar proses penilaian dapat dilakukan.
Setelah data diterima, otoritas akan memverifikasi isi muatan dan menentukan tarif yang harus dibayar. Mekanisme ini menunjukkan bahwa Iran ingin mempertahankan kontrol atas arus kapal yang melewati selat strategis tersebut, sambil tetap menyesuaikan diri dengan tekanan sanksi.
Bitcoin Dipilih untuk Mempercepat dan Menyulitkan Pelacakan
Iran mewajibkan pembayaran dilakukan menggunakan bitcoin dalam waktu sangat singkat, yakni “beberapa detik,” kata Hosseini. Cara ini didesain agar transaksi tidak mudah dilacak, dibekukan, atau disita oleh pihak luar.
Sistem pembayaran berbasis kripto juga memberi Iran alternatif di luar perbankan internasional yang dibatasi sanksi. Dalam praktiknya, langkah ini memperlihatkan bagaimana aset digital kini mulai dipakai bukan hanya sebagai instrumen investasi, tetapi juga sebagai alat pembayaran dalam situasi geopolitik yang sensitif.
Berikut inti mekanisme yang diberlakukan Iran:
- Kapal mengirim email berisi detail muatan ke otoritas Iran.
- Otoritas memverifikasi informasi dan menilai isi kapal.
- Tarif dihitung berdasarkan volume muatan minyak.
- Pembayaran dilakukan memakai bitcoin dalam hitungan detik.
- Kapal yang lolos penilaian dapat melanjutkan pelayaran.
Fokus Iran: Menghindari Sanksi dan Menjaga Arus Perdagangan
Penerapan pembayaran kripto ini mencerminkan upaya Iran mencari jalur transaksi yang lebih tahan terhadap tekanan luar. Dengan memindahkan pembayaran ke aset digital, pemerintah Iran berusaha mengurangi risiko pemblokiran transaksi yang biasa terjadi dalam sistem keuangan konvensional.
Di saat yang sama, proses penilaian muatan juga berfungsi sebagai penyaring. Otoritas Iran disebut ingin memastikan kapal yang lewat tidak membawa senjata, meskipun produk lain termasuk minyak tetap diperbolehkan melintas.
Dampak ke Perdagangan Energi Global
Kebijakan ini berpotensi menarik perhatian pelaku pasar energi karena Selat Hormuz tetap menjadi titik kritis bagi distribusi minyak dunia. Setiap perubahan biaya, aturan lintas, atau metode pembayaran di jalur ini dapat memengaruhi persepsi risiko pengiriman dan rantai pasok energi internasional.
Penggunaan bitcoin dalam skema lintas selat juga memperkuat tren bahwa kripto makin sering masuk ke area yang sebelumnya hanya dikuasai sistem keuangan tradisional. Di sisi lain, langkah Iran bisa memicu respons lebih lanjut dari regulator global yang sudah lama mengawasi penggunaan aset digital untuk transaksi lintas negara yang sulit dilacak.









