Limbah Sawit Bisa Gantikan Pupuk Impor, Indonesia Masih Membiarkannya Terbuang

Pemanfaatan limbah cair pabrik kelapa sawit atau LCPKS dinilai bisa menjadi salah satu jalan untuk menekan ketergantungan Indonesia pada pupuk kimia impor. Pakar ilmu tanah IPB University, Basuki Sumawinata, menyebut volume limbah sawit di Indonesia sangat besar dan menyimpan kandungan hara yang selama ini belum dimanfaatkan optimal.

Indonesia menghasilkan sekitar 100 juta ton LCPKS per tahun dari sekitar 50 juta ton minyak sawit. Limbah ini juga memiliki nilai Biological Oxygen Demand atau BOD rata-rata 25.000 ppm, yang menunjukkan kandungan bahan organik sangat tinggi dan berpotensi menjadi sumber nutrisi bagi tanah.

Limbah sawit sebagai sumber hara

Basuki menegaskan bahwa LCPKS bukan sekadar limbah yang perlu dibuang, melainkan sumber unsur hara penting. Kandungannya mencakup nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, hingga unsur mikro yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh.

Menurut Basuki, jika dikelola dengan pendekatan ilmiah yang tepat, LCPKS bisa menggantikan sebagian kebutuhan pupuk kimia nasional. Hal ini menjadi relevan karena kebutuhan pupuk di Indonesia masih banyak bergantung pada pasokan impor.

Mengapa bahan organik penting bagi tanah

Kandungan bahan organik dalam LCPKS memiliki peran besar sebagai sumber karbon bagi tanah. Tanah yang kekurangan bahan organik akan kehilangan daya dukung biologisnya, sehingga produktivitas kebun sawit dapat turun dalam jangka panjang.

Kondisi tersebut juga mendorong petani atau perusahaan untuk semakin bergantung pada pupuk kimia. Jika siklus ini terus berlangsung, biaya produksi meningkat sementara kualitas tanah terus menurun.

Kritik terhadap pengolahan yang terlalu agresif

Basuki mengkritik praktik pengolahan LCPKS hingga BOD sangat rendah, yakni di bawah 100 mg/l. Menurut dia, langkah itu justru menghilangkan sebagian besar nilai ekonomis limbah karena karbon organik hampir habis.

Ia menyebut, jika seluruh LCPKS di Indonesia diolah hingga BOD di bawah 100 mg/l, maka kondisi itu dapat dipandang sebagai pemborosan. Alasannya, hampir seluruh kebutuhan pupuk di Indonesia masih berasal dari pupuk impor.

Pengolahan yang terlalu ekstrem juga tidak selalu aman bagi lingkungan. LCPKS dengan BOD rendah masih dapat mengandung amonia atau nitrat yang berbahaya bagi biota air, terutama bila volume sungai tidak cukup untuk pengenceran.

Model pengelolaan yang dinilai lebih efektif

Basuki mendorong agar LCPKS diproses hingga BOD berada pada kisaran 3.000 sampai 5.000 mg/l sebelum diaplikasikan ke lahan. Pada level itu, bahan organik masih cukup stabil dan masih memiliki manfaat bagi tanah.

Pendekatan ini juga dinilai lebih selaras dengan ekonomi sirkular karena nutrisi dikembalikan lagi ke proses produksi. Selain itu, risiko bau dan gangguan lingkungan dapat ditekan dibandingkan bila limbah dibiarkan tanpa pengelolaan yang memadai.

1. Menjaga kandungan karbon organik tetap tersedia.
2. Mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia impor.
3. Menekan risiko pencemaran air permukaan dan air tanah.
4. Mendukung kesehatan tanah dan produktivitas kebun sawit.

Pengawasan perlu ikut diperkuat

Basuki juga menekankan pentingnya pengendalian kondisi tanah agar tidak terlalu reduktif. Jika kondisi itu terjadi, gas metana bisa terbentuk dan memicu persoalan lingkungan lain yang tidak diinginkan.

Karena itu, pemerintah diminta tidak hanya menetapkan batas mutu limbah. Aturan juga perlu mengatur volume aplikasi per hektare, periode pemberian, dan sistem pemantauan lapangan agar pemanfaatan LCPKS tetap aman.

Tabel sederhana berikut menggambarkan arah pengelolaan yang lebih rasional:

Dengan volume limbah sawit yang sangat besar dan kandungan hara yang lengkap, LCPKS memiliki peluang menjadi salah satu bahan baku penting untuk mendukung pertanian yang lebih efisien. Pemanfaatan yang tepat dapat membantu menekan impor pupuk sekaligus menjaga keberlanjutan tanah perkebunan sawit di Indonesia.