Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menyoroti kerugian PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) atau Sugar Co yang disebut mencapai Rp 680 miliar. Ketua Umum APTRI, Soemitro Samadikoen, menilai angka itu bukan sekadar masalah teknis, melainkan tanda adanya persoalan besar dalam tata kelola industri gula nasional.
Soemitro menegaskan, kerugian tersebut harus dibaca sebagai alarm keras bagi pemerintah. Ia menilai, kegagalan swasembada gula yang berulang selama bertahun-tahun menunjukkan adanya kebijakan yang tidak rasional dan jauh dari realitas di tingkat petani.
Kerugian SGN dinilai bukan semata karena impor
Dalam keterangannya, Soemitro membantah anggapan bahwa kerugian SGN otomatis disebabkan oleh gula impor. Ia menyebut akar persoalan justru ada pada manajemen yang tidak kreatif dan tidak mampu merespons kondisi industri secara tepat.
“Taruhlah sekarang misalnya PT SGN rugi Rp 680 miliar. Kenapa? Karena gula impor? Ya enggak lah. Ya karena nggak bisa, manajemennya nggak bisa kerja,” ujarnya dalam pernyataan yang dikutip dari sumber referensi.
Pandangan itu memperlihatkan bahwa APTRI melihat masalah industri gula sebagai persoalan struktural. Bagi petani, kebijakan pengelolaan, kualitas bahan baku, dan efektivitas operasional memiliki pengaruh besar terhadap kinerja perusahaan pelat merah tersebut.
PT SGN dianggap memegang amanah rakyat
Soemitro juga menyoroti posisi SGN sebagai BUMN yang dinilai memikul kepentingan publik. Ia mempertanyakan bagaimana perusahaan milik negara bisa mencatat kerugian sebesar itu tanpa evaluasi yang memadai di setiap periode kerja.
“SGN itu kan milik rakyat. Kenapa bisa rugi sebanyak itu? Apakah di setiap periode atau interval waktu tidak diadakan evaluasi?” katanya.
Pernyataan itu menegaskan tuntutan APTRI agar pemerintah tidak melihat kerugian ini sebagai angka akuntansi semata. Menurut mereka, ada tanggung jawab publik yang harus dijaga karena sektor gula berkaitan langsung dengan petani tebu, pabrik gula, dan ketahanan pangan nasional.
Evaluasi total dinilai lebih penting daripada sekadar mencari kambing hitam
Soemitro mendorong pemerintah melakukan evaluasi total terhadap kinerja PT SGN dan ekosistem industri gula. Ia menilai pembenahan harus menyentuh manajemen, regulasi, dan arah kebijakan agar produksi gula nasional bisa meningkat secara nyata.
Ia menyebut, selama ini kebijakan yang diterapkan justru sering mengabaikan kondisi lapangan. Akibatnya, target swasembada gula tidak kunjung tercapai meski program dan wacana terus bergulir dari tahun ke tahun.
Berikut poin utama kritik APTRI terhadap situasi yang terjadi:
- Manajemen dinilai kurang kreatif dalam menghadapi tekanan industri.
- Kebijakan tidak cukup berpihak pada kondisi nyata petani.
- Evaluasi berkala terhadap kinerja BUMN gula dinilai lemah.
- Kualitas bahan baku dan tata kelola produksi belum tertangani optimal.
- Target swasembada gula belum didukung langkah operasional yang efektif.
Rencana impor bahan baku gula oleh BUMN ikut dipertanyakan
APTRI juga menanggapi wacana pemerintah yang ingin mengalihkan impor bahan baku gula dari swasta ke BUMN. Soemitro mengaku skeptis terhadap langkah itu jika tidak dibarengi kemampuan produksi yang kuat dan sistem distribusi yang jelas.
Ia memperingatkan bahwa BUMN bisa saja hanya menjadi perantara jika tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk mengolah raw sugar menjadi gula berkualitas. Dalam pandangannya, skema seperti itu belum tentu memberi manfaat langsung bagi petani tebu.
“Nanti malah jadi broker aja. Dia broker, dia impor raw sugar habis itu dijual. Untungnya untuk siapa? BUMN. Belum tentu kembali untuk petani,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan kekhawatiran bahwa perubahan jalur impor tidak otomatis menyelesaikan masalah utama. Tanpa perbaikan rantai pasok, dukungan produksi, dan kepastian serapan hasil petani, kebijakan baru dikhawatirkan hanya memindahkan masalah dari satu pelaku ke pelaku lain.
Industri gula nasional masih menghadapi tantangan lama
Masalah yang diangkat APTRI sejalan dengan tantangan lama industri gula nasional, mulai dari produktivitas tebu, efisiensi pabrik, hingga konsistensi kebijakan. Dalam banyak kasus, petani masih menghadapi tekanan biaya produksi, sementara pabrik dan BUMN belum sepenuhnya mampu menutup kesenjangan antara kebutuhan konsumsi dan kapasitas produksi dalam negeri.
Kondisi ini membuat perdebatan soal impor, tata kelola BUMN, dan peran petani terus berulang. Di sisi lain, kerugian besar seperti yang disebut pada SGN menambah tekanan publik agar pemerintah memperjelas peta jalan perbaikan industri gula secara menyeluruh.
Yang kini menjadi sorotan publik
- Seberapa jauh evaluasi pemerintah terhadap kinerja SGN akan dilakukan.
- Apakah pembenahan manajemen akan menyentuh akar masalah di lapangan.
- Bagaimana kebijakan impor bahan baku gula akan memengaruhi petani.
- Apakah target swasembada gula bisa dikejar dengan model tata kelola saat ini.
Dengan situasi tersebut, kritik APTRI menempatkan kerugian SGN sebagai ujian serius bagi pemerintah dalam membenahi sektor gula nasional. Bagi petani, yang paling penting bukan hanya siapa yang mengelola impor atau produksi, melainkan apakah kebijakan yang diambil benar-benar mampu memperbaiki kinerja industri dari hulu hingga hilir dan memberi manfaat nyata bagi rakyat.
