Pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak akan naik hingga akhir 2026. Kepastian itu menjadi sinyal bahwa negara tetap memilih melindungi daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global yang belum stabil.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam acara Musyawarah Besar (Mubes) V Kosgoro 1957 di Hotel Merlynn Park, Petojo Utara, Jakarta Pusat. Ia menyebut keputusan itu diambil karena pemerintah ingin tetap berpihak pada kebutuhan dasar rakyat.
Subsidi energi tetap jadi prioritas
Bahlil mengatakan banyak pihak mendorong kenaikan harga energi bersubsidi. Namun, pemerintah memilih menahan kebijakan itu karena situasi global dinilai belum baik dan penuh ketidakpastian.
Menurut dia, arahan Presiden menjadi dasar pemerintah untuk menjaga agar subsidi tidak berubah. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut sejalan dengan sikap Partai Golkar yang berpihak kepada rakyat.
Pernyataan ini penting karena BBM dan LPG subsidi masih menjadi komponen vital bagi rumah tangga dan pelaku usaha kecil. Setiap perubahan harga biasanya langsung memengaruhi biaya hidup dan daya beli masyarakat.
Di tengah tekanan ekonomi global
Bahlil menyoroti bahwa kondisi internasional saat ini tidak memberi ruang yang nyaman bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Karena itu, pemerintah memilih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berpotensi membebani masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa kebijakan mempertahankan subsidi diambil setelah melihat berbagai dinamika yang meminta penyesuaian tarif. Meski demikian, pemerintah menempatkan perlindungan publik sebagai pertimbangan utama.
Sikap ini juga menunjukkan bahwa subsidi energi masih dipakai sebagai instrumen penahan gejolak ekonomi. Dalam situasi seperti ini, stabilitas harga energi dianggap penting agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terjangkau.
Perhatian juga tertuju pada kebocoran penerimaan negara
Di sisi lain, Bahlil menyinggung persoalan lain yang dinilai ikut memengaruhi keuangan negara, yakni praktik transfer pricing dan under invoicing dalam ekspor sumber daya alam. Ia menyebut praktik itu ditemukan dalam aktivitas ekspor komoditas dan merugikan potensi penerimaan pajak.
Bahlil mengatakan harga jual ke perusahaan afiliasi di luar negeri kerap dibuat jauh lebih rendah dari harga pasar. Setelah itu, komoditas yang sama kembali dijual dengan harga yang lebih tinggi di negara tujuan.
Ia memberi contoh skema harga yang menurutnya membuat negara hanya menerima dasar pajak dari nilai yang lebih kecil. Kondisi itu, kata dia, terjadi terus-menerus dan perlu ditertibkan melalui kebijakan satu pintu.
Pesan persatuan di internal Kosgoro
Dalam forum yang sama, Bahlil juga memberi arahan kepada dua bakal calon ketua umum Kosgoro periode 2026-2031, Sari Yuliati dan La Ode Saiful Akbar. Ia meminta keduanya menjaga persatuan dan mengutamakan kebesaran hati dalam proses pemilihan.
Bahlil menekankan bahwa organisasi yang kuat membutuhkan kekompakan dan kerja sama. Ia menyebut kompetisi tetap bisa berlangsung, tetapi harus berujung pada persandingan, bukan perpecahan.
Menurut dia, kedua figur itu sama-sama kader yang baik dan dikenal di internal organisasi. Karena itu, mekanisme pemilihan diserahkan sepenuhnya kepada forum musyawarah untuk menentukan pemimpin berikutnya.
Pernyataan soal BBM dan LPG subsidi menjadi perhatian utama karena menyangkut langsung beban hidup masyarakat. Di saat ekonomi global masih berfluktuasi, kepastian harga hingga akhir 2026 memberi sinyal bahwa pemerintah masih menempatkan perlindungan publik sebagai prioritas kebijakan.
