Peneliti Center of Economic and Law Studies atau Celios, Jeffrey Hutton, menilai pengembangan bioetanol berbasis tebu di Indonesia masih menghadapi banyak kendala struktural. Analisis itu muncul di tengah dorongan pemerintah memperluas penggunaan bioetanol sebagai campuran bahan bakar, termasuk rencana mandatori E10 yang akan diterapkan bertahap di sejumlah wilayah.
Hambatan utama bukan hanya soal teknologi, melainkan juga soal skala investasi, biaya produksi, dan kesiapan industri dalam negeri. Celios membandingkan kondisi Indonesia dengan Brasil, negara yang sukses membangun ekosistem bioetanol tebu melalui kebijakan jangka panjang, infrastruktur kuat, dan konsistensi investasi selama puluhan tahun.
Investasi Brasil jauh lebih besar dan konsisten
Hutton menyebut keberhasilan Brasil tidak lahir secara instan. Negara itu menggelontorkan sekitar US$25 miliar selama 20 tahun sejak akhir 1970-an untuk membangun industri bioetanol berbasis tebu.
Menurut dia, pola serupa belum terlihat di Indonesia. Infrastruktur, rantai pasok, hingga kepastian kebijakan energi nasional dinilai belum memiliki fondasi yang cukup kuat untuk mendorong produksi skala besar secara berkelanjutan.
Kondisi itu membuat proyek bioetanol di Indonesia masih rentan berhenti di tahap awal. Tanpa kepastian investasi jangka panjang, pelaku usaha sulit menambah kapasitas produksi, memperluas lahan bahan baku, dan membangun rantai distribusi yang efisien.
Biaya produksi Indonesia masih lebih mahal
Celios juga menyoroti biaya produksi bioetanol di Indonesia yang lebih tinggi dibanding Brasil. Di tanah air, biaya produksi diperkirakan berada di kisaran US$0,70 hingga US$0,90 per liter.
Sebagai pembanding, biaya produksi di Brasil hanya sekitar US$0,35 sampai US$0,40 per liter. Selisih biaya ini menjadi faktor penting karena menentukan daya saing bioetanol terhadap bahan bakar fosil maupun terhadap bioetanol impor.
Perbedaan biaya itu menunjukkan bahwa Indonesia belum mencapai skala ekonomi yang efisien. Selama ongkos produksi masih tinggi, bioetanol akan sulit tumbuh sebagai komoditas energi massal tanpa dukungan kebijakan yang kuat.
Pasokan domestik belum siap
Masalah lain terletak pada kapasitas produksi nasional yang masih terbatas. Data Asosiasi Produsen Spiritus dan Etanol Indonesia atau Apsendo menunjukkan kapasitas produksi molase menjadi bioetanol di Indonesia mencapai 303.000 kiloliter.
Namun, pada tahun 2024, realisasi produksi baru mencapai 172.000 kiloliter. Dari jumlah itu, 99 persen diserap untuk industri kosmetika, farmasi, dan pangan, sehingga porsi untuk sektor energi masih sangat kecil.
Ketua Umum Apsendo, Izmirta Rachman, mengatakan saat ini hanya empat hingga lima pabrik bioetanol yang aktif dari total 13 pabrik yang ada. Keempat pabrik aktif itu berada di Pulau Jawa dan memiliki total kapasitas gabungan sekitar 50.500 kiloliter untuk sektor energi.
Perbandingan kapasitas Indonesia dan Brasil
| Aspek | Indonesia | Brasil |
|---|---|---|
| Biaya produksi per liter | US$0,70–US$0,90 | US$0,35–US$0,40 |
| Investasi jangka panjang | Belum kuat | US$25 miliar |
| Produksi tahunan | Masih terbatas | 27–30 miliar liter |
| Kondisi pasar | Tahap proyek percontohan | Sudah matang dan kompetitif |
Perbedaan itu membuat pasar bioetanol domestik Indonesia belum mampu menopang program campuran bahan bakar dalam skala besar. Sementara Brasil sudah menjual bioetanol dengan harga lebih murah daripada bensin, Indonesia masih bergantung pada kapasitas produksi yang terbatas dan belum merata.
Mandatori E10 butuh pasokan jauh lebih besar
Di sisi regulasi, pemerintah mulai menyiapkan pemakaian bioetanol sebagai campuran bahan bakar secara bertahap. Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyebut implementasi akan dimulai secara segmental di Jawa Timur, Jawa Barat, DIY, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta sesuai ketersediaan pasokan.
Namun, kebutuhan untuk program mandatori E10 sangat besar. Berdasarkan perhitungan Kementerian ESDM, pasokan bioetanol yang dibutuhkan mencapai sekitar 1,2 juta kiloliter.
Angka itu jauh melampaui kapasitas produksi yang tersedia saat ini. Di pasar ritel, Pertamina juga sudah memasarkan Pertamax Green 95, dengan konsumsi bulanan berada di kisaran 100 hingga 110 kiloliter, yang menunjukkan permintaan awal sudah ada tetapi masih jauh dari skala massal.
Pekerjaan rumah industri bioetanol
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan bioetanol tebu di Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan rencana mandatori. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan bahan baku, kepastian harga, insentif investasi, serta keberlanjutan kebijakan agar industri bisa tumbuh tanpa tergantung pada proyek percontohan.
Selama kapasitas pabrik terbatas, biaya produksi tinggi, dan pasokan belum stabil, target memperluas penggunaan bioetanol akan bergerak lebih lambat dibanding harapan. Tekanan terbesar kini ada pada kemampuan Indonesia membangun ekosistem bioetanol yang tidak hanya layak secara teknis, tetapi juga kompetitif secara ekonomi dan konsisten secara kebijakan.
