Kementerian Keuangan resmi memberlakukan pembebasan bea masuk untuk barang bawaan jemaah haji asal Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2025. Kebijakan ini ditujukan untuk memperlancar proses kepulangan jemaah dari Tanah Suci ke Indonesia tanpa hambatan administratif yang berlebihan di bandara.
Aturan baru ini menjadi perubahan atas PMK Nomor 203/PMK.04/2017 tentang impor barang bawaan penumpang. Penyesuaian tersebut juga dimaksudkan agar layanan kepabeanan lebih efektif saat arus kedatangan jemaah meningkat.
Fasilitas berbeda untuk jemaah reguler dan khusus
Ketentuan pembebasan bea masuk tidak berlaku seragam untuk semua jemaah. Pemerintah membedakan fasilitas berdasarkan kategori keberangkatan, yakni jemaah haji reguler dan jemaah haji khusus.
Jemaah haji reguler mendapat fasilitas paling longgar karena barang bawaan pribadi mereka dibebaskan dari bea masuk tanpa batasan nilai tertentu. Syarat utamanya, barang itu harus benar-benar untuk keperluan pribadi dan tidak ditujukan untuk diperjualbelikan.
Jemaah haji khusus juga tetap memperoleh pembebasan, tetapi ada batas nilai pabean yang harus dipatuhi. Ketentuan yang berlaku menetapkan batas paling banyak FOB USD 2.500 per orang untuk setiap kedatangan.
Jika nilai barang bawaan melebihi batas itu, selisihnya akan dikenakan bea masuk dan pajak impor sesuai aturan yang berlaku. Skema ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap memberi kemudahan, namun menjaga pengawasan atas potensi penyalahgunaan fasilitas.
Kemudahan pelaporan di bandara
Salah satu poin penting dalam PMK baru ini adalah penyederhanaan prosedur pemberitahuan barang bawaan. Berdasarkan Pasal 9 PMK 34 Tahun 2025, jemaah haji reguler dapat menyampaikan pemberitahuan secara lisan saat tiba di bandara.
Artinya, mereka tidak selalu harus mengisi formulir tertulis atau elektronik dalam kondisi tertentu. Kebijakan ini diharapkan mempercepat proses pemeriksaan dan mengurangi antrean di jalur kedatangan.
Berikut ringkasan fasilitas yang disebut dalam aturan tersebut:
- Jemaah haji reguler mendapat pembebasan bea masuk tanpa batasan nilai untuk barang pribadi.
- Jemaah haji khusus mendapat pembebasan dengan batas FOB USD 2.500 per orang.
- Barang yang melebihi batas nilai akan dikenai bea masuk dan pajak impor.
- Jemaah reguler dapat menyampaikan pemberitahuan barang bawaan secara lisan.
- Barang yang memenuhi ketentuan juga dibebaskan dari PPN dan dikecualikan dari PPh.
Syarat administrasi tetap ketat
Meski fasilitasnya lebih longgar, pemerintah tetap menetapkan syarat administratif yang harus dipenuhi jemaah. Salah satunya, keberangkatan harus menggunakan kuota visa Indonesia resmi.
Selain itu, identitas jemaah wajib tercatat dalam Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu atau SISKOHAT. Data ini menjadi dasar verifikasi agar fasilitas hanya diberikan kepada jemaah yang benar-benar berhak.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga menegaskan bahwa barang yang mendapat fasilitas pembebasan harus berstatus milik pribadi. Ketentuan ini penting untuk mencegah penggunaan maskapai dan jalur kepulangan haji sebagai sarana membawa barang dagangan.
Tidak terkena PPN dan PPh
Pemerintah menegaskan bahwa barang bawaan yang memenuhi ketentuan pembebasan bea masuk tidak akan dipungut Pajak Pertambahan Nilai. Barang tersebut juga dikecualikan dari Pajak Penghasilan.
Bagi jemaah, kebijakan ini menurunkan beban biaya saat kembali ke Tanah Air setelah menunaikan ibadah haji. Di sisi lain, aturan tersebut memberi kepastian hukum bagi petugas bandara dalam memproses barang bawaan secara lebih cepat dan terukur.
Pengawasan tetap menjadi bagian penting dari pelaksanaan kebijakan ini. Bea dan Cukai akan memastikan fasilitas tidak dipakai untuk kepentingan komersial, termasuk mencegah masuknya barang yang hendak diperdagangkan secara ilegal.
Dengan aturan baru tersebut, kepulangan jemaah haji Indonesia diharapkan berlangsung lebih lancar, tertib, dan efisien. Pemerintah menempatkan kemudahan layanan sebagai prioritas, tanpa mengendurkan kontrol atas barang bawaan yang masuk ke wilayah pabean Indonesia.
