Bank bjb menyalurkan pembiayaan senilai Rp52 miliar untuk mendukung Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS yang resmi diluncurkan bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di SMAN 1 Katapang, Kabupaten Bandung. Skema ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Jawa Barat.
Langkah tersebut juga diarahkan untuk mendorong perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH agar berubah menjadi hunian yang lebih aman dan sehat. Selain itu, program ini dirancang agar perputaran ekonomi di daerah ikut bergerak melalui penggunaan material bangunan dan penyerapan tenaga kerja lokal.
Dukungan pembiayaan untuk rumah dan usaha
Sebagaimana dilansir dari Detik Finance, bank bjb membentuk pipeline pembiayaan melalui Kredit Program Perumahan atau KPP sebanyak 118 nasabah dengan plafon total mencapai Rp52 miliar. Angka ini menunjukkan tingginya minat pelaku usaha dan masyarakat terhadap pembiayaan yang terhubung dengan kebutuhan hunian maupun pengembangan usaha.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut KPP tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Ia menekankan bahwa skema ini dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan skala bisnis sekaligus memperkuat sektor perumahan.
Program BSPS sendiri menempatkan warga sebagai bagian dari proses gotong royong untuk memperbaiki rumah. Model ini membuat bantuan tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga menciptakan keterlibatan sosial di lingkungan sekitar.
Mendorong efek ekonomi di daerah
Pelaksanaan BSPS diproyeksikan memberi dampak berlapis pada ekonomi lokal. Pembelian material bangunan dari vendor daerah dapat menjaga arus uang tetap berputar di wilayah setempat, sementara kebutuhan tenaga kerja mendorong peluang pendapatan bagi masyarakat sekitar.
Berikut sejumlah sasaran utama program yang disorot dalam peluncuran tersebut:
- memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi hunian layak dan sehat
- memperluas akses pembiayaan perumahan bagi MBR
- menguatkan aktivitas UMKM melalui fasilitas KPP
- menyerap tenaga kerja lokal dalam proses perbaikan rumah
- mendorong pembelian bahan bangunan dari vendor daerah
Pendekatan ini selaras dengan kebutuhan masyarakat yang tidak hanya memerlukan rumah layak, tetapi juga akses modal usaha yang fleksibel. Karena itu, program perumahan dan pembiayaan usaha ditempatkan dalam satu ekosistem yang saling mendukung.
Respons calon debitur dan pelaku usaha
Sejumlah calon debitur menyambut positif skema pembiayaan yang ditawarkan bank bjb. Alan, pemilik toko bangunan di Soreang, menyebut proses permohonan kredit berjalan cepat dan komunikasi dalam kelengkapan berkas berlangsung lancar dan komunikatif.
Pelaku usaha lain, Fitriah, juga tengah mengajukan KPP senilai Rp1 miliar untuk mengembangkan unit kontrakannya. Minat ini memperlihatkan bahwa program pembiayaan perumahan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan produktif, bukan hanya renovasi rumah personal.
Edukasi kelayakan kredit dan penguatan literasi finansial
Dalam rangkaian acara, bank bjb turut memberikan edukasi mengenai pentingnya Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK OJK. Informasi ini dipandang penting untuk menjaga kredibilitas finansial calon debitur sekaligus membantu lembaga keuangan menilai kelayakan kredit secara lebih akurat.
Perwakilan bank bjb, Taufik I Maulana, menjelaskan fungsi SLIK dalam meminimalkan risiko kredit. Ia juga memperkenalkan program PESAT sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat terpadu, yang diarahkan agar pembiayaan bisa memberi manfaat yang lebih luas daripada sekadar penyaluran dana.
Peluncuran BSPS dan dukungan pembiayaan dari bank bjb dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, jajaran direksi bank bjb, serta ratusan pelaku usaha UMKM. Kehadiran banyak pihak dalam acara ini menegaskan bahwa pembiayaan perumahan kini semakin diposisikan sebagai bagian dari strategi pembangunan sosial dan ekonomi daerah.
-
-
-
-
