Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo mendesak pemerintah segera memberi insentif ekonomi dan perlindungan fiskal untuk meredam dampak lonjakan harga minyak dunia. Tekanan ini muncul ketika biaya BBM industri naik dan rupiah melemah, sehingga beban produksi di banyak sektor ikut terdorong naik.
Permintaan itu mencerminkan kekhawatiran pelaku usaha atas daya saing industri nasional yang makin tertekan. Jika biaya energi terus naik tanpa penyangga fiskal, dunia usaha menilai risiko penurunan produksi, pelemahan margin, hingga gangguan pada rantai pasok akan semakin besar.
Beban biaya makin menekan dunia usaha
Wakil Ketua Apindo DIY, Timotius Apriyanto, menilai pemerintah perlu menjaga stabilitas dukungan energi melalui penyesuaian anggaran yang lebih cepat. Ia menyebut opsi seperti diskon pajak, subsidi upah, subsidi BBM, dan subsidi listrik layak dipertimbangkan untuk menjaga keberlangsungan usaha.
Menurut Timotius, kondisi ekonomi yang tidak stabil bisa berujung pada gejolak sosial jika negara lambat merespons. Ia menegaskan perlunya penghitungan ulang kapasitas fiskal agar langkah penyelamatan ekonomi nasional bisa dilakukan secara terukur.
Lonjakan harga minyak mentah yang disebut sudah menembus lebih dari 100 dolar AS per barel memberi efek berantai pada industri. Bagi sektor yang memakai bahan turunan minyak, kenaikan harga tidak berhenti di energi, tetapi ikut mengerek ongkos bahan baku dan distribusi.
Dampak merembet ke manufaktur dan UMKM
Apindo menilai tekanan ini tidak hanya dirasakan perusahaan besar, tetapi juga usaha kecil dan menengah. Ketika biaya operasional naik bersamaan dengan permintaan yang belum sepenuhnya pulih, ruang gerak pelaku usaha menjadi semakin sempit.
Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo, Chandra Wahjudi, juga menyoroti beban ganda yang kini dihadapi pengusaha. Dalam penjelasannya kepada Kontan, pelaku usaha terjepit antara tren kenaikan harga energi global dan fluktuasi nilai tukar rupiah yang tidak menentu.
Situasi tersebut membuat perencanaan bisnis menjadi lebih sulit. Banyak perusahaan harus menyesuaikan harga jual, mengurangi beban produksi, atau menunda ekspansi agar arus kas tetap aman.
Efek ke harga bahan baku dan inflasi
Pakar Ekonomi Energi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dessy Rachmawatie, menilai kondisi ini sebagai cost-push inflation. Istilah itu merujuk pada inflasi yang muncul karena biaya produksi naik, bukan semata karena permintaan yang menguat.
Dessy menjelaskan bahwa sektor petrokimia sangat bergantung pada energi, sehingga kenaikan harga minyak langsung mendorong kenaikan harga lebih luas. Dampaknya tidak hanya terasa di manufaktur, tetapi juga di sektor lain yang terhubung dengan rantai pasok bahan kimia dan plastik.
Kenaikan harga bahan baku plastik bahkan disebut mencapai 100 persen di tingkat ritel. Kondisi ini membuat pelaku usaha harus menghitung ulang strategi pengadaan barang, produksi, dan penetapan harga agar tidak kehilangan pasar.
Opsi kebijakan yang didorong pelaku usaha
Berikut sejumlah insentif yang dinilai paling relevan untuk meredam tekanan biaya:
- Diskon pajak atau relaksasi pajak untuk menjaga likuiditas usaha.
- Subsidi BBM agar biaya logistik dan produksi tidak melonjak terlalu tinggi.
- Subsidi listrik untuk sektor padat energi.
- Subsidi upah guna membantu perusahaan mempertahankan tenaga kerja.
- Realokasi anggaran negara agar perlindungan fiskal bisa diberikan lebih cepat.
Di sisi lain, pelaku usaha berharap pemerintah tidak hanya fokus pada bantuan jangka pendek. Kepastian pasokan energi, stabilitas kurs, dan kebijakan fiskal yang adaptif dinilai sama pentingnya untuk menjaga iklim investasi.
Tekanan harga minyak dunia kini menjadi ujian bagi ketahanan industri nasional, terutama ketika dunia usaha masih berusaha pulih dari berbagai hambatan biaya. Karena itu, arah respons fiskal pemerintah akan sangat menentukan apakah tekanan ini hanya memicu perlambatan sementara atau berkembang menjadi gangguan yang lebih luas bagi produksi, tenaga kerja, dan harga barang di pasar.
