Kenaikan harga BBM nonsubsidi yang diberlakukan per 18 April 2026 dinilai pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, sebagai langkah yang tepat. Menurut dia, penyesuaian itu merupakan koreksi atas kebijakan sebelumnya yang menahan harga di bawah mekanisme pasar, padahal harga minyak dunia sedang melonjak.
Fahmy menilai penyesuaian ini juga menunjukkan Indonesia bergerak lebih lambat dibanding sejumlah negara lain yang sudah lebih dulu naikkan harga BBM sejak Maret 2026. Singapura, Malaysia, India, hingga negara-negara di Eropa disebut lebih awal menyesuaikan harga ketika tekanan pasar minyak global mulai meningkat.
Kenaikan BBM nonsubsidi dinilai mengikuti pasar
Fahmy menjelaskan, BBM nonsubsidi terutama untuk RON 92 ke atas memang seharusnya bergerak mengikuti kondisi ekonomi. Saat harga minyak dunia naik, harga BBM nonsubsidi juga semestinya ikut terkerek, meski penurunannya nanti tidak selalu sama ketika harga minyak global turun.
Ia menilai keputusan sebelumnya yang tidak menaikkan harga BBM nonsubsidi kurang tepat. Karena itu, penyesuaian harga pada 18 April disebutnya sebagai langkah korektif yang kembali menyesuaikan harga dengan dinamika pasar.
Menurut Fahmy, dampak kenaikan BBM nonsubsidi terhadap masyarakat tidak akan besar. Alasannya, konsumsi BBM nonsubsidi relatif lebih kecil dibanding pengguna Pertalite dan solar, serta tidak banyak dipakai untuk angkutan kebutuhan pokok.
Ia menambahkan, situasinya berbeda jika yang dinaikkan adalah BBM subsidi. Kenaikan Pertalite dan solar, kata dia, akan langsung memicu inflasi dan menekan daya beli masyarakat.
Dampak ke ekonomi dinilai terbatas
Pengamat ekonomi Universitas Negeri Manado, Robert Winerungan, juga mendukung keputusan pemerintah menaikkan BBM nonsubsidi sambil menahan harga BBM subsidi. Menurut dia, langkah itu membantu menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah, sekaligus mengendalikan inflasi.
Robert menilai konsumsi BBM nonsubsidi banyak berasal dari kelompok masyarakat kelas atas, sehingga pengaruhnya terhadap inflasi tidak sebesar BBM subsidi. Di sisi lain, ia mengingatkan pemerintah tetap perlu waspada terhadap kemungkinan peralihan konsumsi ke BBM subsidi.
Ia mendorong adanya pengaturan yang lebih tegas agar BBM subsidi tidak digunakan kendaraan yang seharusnya tidak berhak. Salah satu contoh yang ia sebut ialah pembatasan bagi kendaraan bernilai di atas Rp500 juta agar tidak memakai BBM bersubsidi.
Risiko perpindahan konsumen dinilai kecil
Fahmy juga menilai risiko pengguna BBM nonsubsidi berpindah ke BBM subsidi tergolong kecil. Karakter pengguna BBM nonsubsidi umumnya pemilik mobil pribadi, bahkan mobil mewah, yang cenderung tidak mudah beralih ke BBM oktan lebih rendah karena bisa berdampak pada mesin kendaraan.
Selain itu, pemerintah tidak menaikkan harga Pertamax dan Pertamax Green 95. Karena itu, menurut Fahmy, masyarakat tidak akan langsung beralih ke Pertalite meski harga beberapa jenis BBM nonsubsidi lain sudah disesuaikan.
Di tengah penyesuaian harga tersebut, data dari MyPertamina menunjukkan sejumlah BBM nonsubsidi memang naik cukup tinggi. Pertamax Turbo per 18 April dibanderol Rp19.400 per liter dari sebelumnya Rp13.100 per liter, Dexlite menjadi Rp23.600 per liter dari Rp14.200 per liter, dan Pertamina Dex naik ke Rp23.900 per liter dari Rp14.500.
Sementara itu, Pertamax dengan RON 92 tetap di Rp12.300 per liter dan Pertamax Green berada di Rp12.900 per liter. Kebijakan mempertahankan harga dua jenis BBM itu dipandang sebagai bantalan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan harga energi global.
Source: mediaindonesia.com-
-
-
-
