BPH Migas memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi di Sumatera Barat melalui inspeksi mendadak bersama Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara. Langkah ini difokuskan untuk memastikan Jenis BBM Tertentu (JBT) Biosolar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Tim gabungan turun langsung ke sejumlah SPBU untuk memeriksa jalur distribusi dari sisi administrasi hingga teknis di pompa pengisian. Mereka juga melakukan uji tera mendadak agar takaran BBM yang diterima konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pengawasan diperketat di titik distribusi
Pemeriksaan menyeluruh seperti ini menjadi bagian dari upaya menjaga subsidi negara agar tidak keluar dari jalur yang semestinya. BPH Migas menilai pengawasan lapangan perlu dilakukan secara konsisten karena distribusi BBM subsidi selalu berhadapan dengan potensi penyimpangan di tingkat penyaluran.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menegaskan bahwa pengawasan bersama Pertamina dan SPBU harus terus diperkuat. Ia menyampaikan, “Kami akan terus memperkuat kolaborasi dengan Pertamina serta mendorong SPBU agar konsisten menyalurkan BBM subsidi kepada konsumen yang berhak.”
Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menekankan pentingnya sistem digital dalam menjaga distribusi tetap aman dan tertib. Executive General Manager Sunardi mengatakan stok dalam kondisi aman dan distribusi berjalan dengan dukungan sistem yang terintegrasi.
Nelayan kecil merasakan manfaat langsung
Di Teluk Bayur, Padang, penggunaan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi dinilai memudahkan nelayan kecil mendapatkan bahan bakar secara lebih tertib. Fasilitas itu ditujukan untuk kapal nelayan di bawah 30 GT dengan kebutuhan bahan bakar rata-rata 600 hingga 1.200 liter untuk melaut selama lima hingga tujuh hari.
Sejumlah nelayan menyampaikan apresiasi atas kemudahan tersebut karena kebutuhan BBM menjadi salah satu penopang utama kegiatan melaut. Azwin, pemilik kapal ikan, menyebut bantuan ini sangat membantu nelayan kecil di Kota Padang dalam memenuhi kebutuhan operasional.
Ketua Usaha Bersama (UB) Bagan Setra Abadi, Erwin BL, juga menyampaikan bahwa kebijakan itu memberi dukungan nyata bagi keberlanjutan usaha nelayan kecil. Menurutnya, ketersediaan BBM subsidi membuat aktivitas melaut bisa berjalan lebih stabil.
Nelayan lainnya, Jasrizal, menilai setiap liter BBM harus dijaga agar tidak terbuang percuma. Ia menekankan harapan agar distribusi tetap lancar dan tidak menghadapi kendala di kemudian hari.
Rekomendasi dan sistem digital jadi kunci
Wahyudi Anas menyebut surat rekomendasi efektif membuat penyaluran lebih tepat sasaran sekaligus menjaga ketertiban saat pengambilan BBM subsidi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelian BBM subsidi di Sumatera Barat juga dilaporkan berjalan lancar dan sesuai ketentuan.
Dukungan dari nelayan menunjukkan bahwa mekanisme rekomendasi bukan sekadar prosedur administratif, tetapi juga alat untuk memastikan hak penerima subsidi tetap terjaga. Dengan sistem seperti ini, pengawasan dapat dilakukan lebih mudah karena ada jejak dan pembatasan yang lebih jelas pada proses pembelian.
BPH Migas menegaskan bahwa kolaborasi lintas pihak akan terus menjadi dasar dalam penyempurnaan strategi distribusi subsidi ke depan. Pengawasan yang dilakukan di Sumatera Barat menjadi bagian dari komitmen agar subsidi negara benar-benar dinikmati masyarakat yang membutuhkan.
Pencegahan penyalahgunaan tetap jadi perhatian
Pengawasan yang diperketat juga penting untuk merespons potensi penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan. Dalam laporan lain, sempat disebut adanya dugaan praktik pengisian solar subsidi menggunakan jerigen di wilayah Batui, termasuk kendaraan pick up bermuatan puluhan jerigen yang dilayani tanpa pembatasan ketat.
Temuan seperti itu memperlihatkan bahwa celah penyimpangan masih perlu diwaspadai agar distribusi tidak merugikan konsumen yang berhak. Pertamina pun mengimbau masyarakat untuk melaporkan bila menemukan ketidaksesuaian distribusi di lapangan agar segera bisa ditindaklanjuti.
-
-
-
-
