Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak tawaran utang dari Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia saat menghadiri pertemuan di Washington DC, Amerika Serikat, pada 13-17 April 2026. Penolakan itu muncul karena kondisi fiskal Indonesia dinilai masih kuat dan belum membutuhkan bantuan pinjaman dari lembaga internasional tersebut.
Purbaya menjelaskan, pemerintah tidak melihat alasan mendesak untuk mengambil utang baru karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN masih terjaga. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah sudah menyiapkan langkah pengamanan fiskal, termasuk efisiensi belanja dan dukungan pendapatan dari sektor sumber daya mineral.
Diskusi soal defisit APBN
Dalam pertemuan itu, pembahasan sempat mengarah pada komitmen Indonesia menjaga defisit APBN tetap di bawah 3 persen. Purbaya menyebut diskusi berlangsung cukup intens karena pihak IMF dan Bank Dunia ingin mengetahui cara pemerintah menutup kebutuhan pembiayaan jika defisit naik.
“Itu debat seru, mempertanyakan apa policy kita dan kita jelaskan seperti apa. Salah satu yang ditanya adalah defisitnya di 3%, subsidinya naik, gimana cara nutupnya? Ya kita jelaskan,” kata Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).
Penjelasan itu menegaskan bahwa pemerintah punya strategi fiskal yang sudah disiapkan untuk menjaga ruang aman anggaran. Pemerintah juga menilai kondisi keuangan negara masih cukup stabil meski ada risiko dari perubahan harga minyak global.
Efisiensi dan pendapatan tambahan jadi penopang
Purbaya mengatakan, pemerintah menahan tekanan fiskal melalui penghematan di berbagai sektor. Selain itu, ada tambahan penerimaan dari sumber daya mineral yang ikut memperkuat posisi keuangan negara.
“Kita jelasin ada penghematan sana-sini, terus ada pendapatan tambahan dari sumber daya mineral. Terus kita juga bilang nggak usah takut, kalau ada apa-apa kita masih aman,” ucap Purbaya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin menjaga ketahanan anggaran dengan mengandalkan sumber daya internal terlebih dahulu. Sikap itu juga menjadi dasar mengapa tawaran bantuan finansial dari lembaga global belum dipandang relevan untuk diambil.
Tawaran dana US$ 20 miliar sampai US$ 30 miliar
Menurut Purbaya, IMF dan Bank Dunia sempat menawarkan bantuan finansial dalam kisaran US$ 20 miliar hingga US$ 30 miliar. Dana itu disebut disiapkan untuk negara-negara yang membutuhkan sokongan di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Di tengah-tengahnya nawarin bahwa mereka sudah menyediakan uang, ada yang bilang US$ 20-30 miliar untuk memberikan bantuan ke negara yang membutuhkan. Kalau di World Bank saya diam saja, tetapi yang terakhir nawarin lagi ‘kalau mau itu dipakai boleh’, suruh utang ke dia,” ungkap Purbaya.
Meski tawaran itu datang dalam forum resmi, Purbaya tidak mengambil langkah lanjut untuk menerima fasilitas pinjaman tersebut. Ia memilih menyampaikan bahwa Indonesia masih berada dalam posisi aman secara fiskal.
Alasan penolakan tetap pada kondisi APBN
Purbaya juga menyampaikan sikap serupa saat tawaran datang dari IMF. Ia mengapresiasi penawaran yang diberikan, tetapi menilai pemerintah belum perlu memanfaatkannya karena APBN masih dalam kondisi baik.
“IMF juga sama. Saya bilang ya itu terima kasih atas tawarannya, tetapi sekarang kondisi APBN kita masih bagus dan saya belum butuh itu,” tambah Purbaya.
Alasan itu memperlihatkan bahwa pemerintah ingin menjaga fleksibilitas kebijakan fiskal tanpa menambah beban utang yang tidak diperlukan. Sikap ini sejalan dengan upaya mempertahankan kepercayaan pasar terhadap stabilitas keuangan negara.
Cadangan fiskal masih tersedia
Selain APBN yang dinilai sehat, Purbaya menyebut Indonesia masih memiliki Saldo Anggaran Lebih atau SAL dalam jumlah besar. Ia mengatakan cadangan itu berada di kisaran Rp 420 triliun dan masih bisa menjadi bantalan saat diperlukan.
“Jadi kondisi keuangan kita masih aman,” tambahnya.
Dengan posisi cadangan tersebut, pemerintah menilai Indonesia belum perlu mencari pembiayaan eksternal dari IMF maupun Bank Dunia. Fokus utamanya tetap pada menjaga disiplin fiskal, memperkuat penerimaan, serta memastikan anggaran negara tetap aman menghadapi tekanan ekonomi global.