Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah menunda penerapan pajak baru, termasuk rencana PPN jalan tol dan pajak tambahan bagi warga berpenghasilan tinggi. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas konsumsi masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih dalam fase pemulihan.
Pemerintah memilih menahan diri agar beban ekonomi tidak bertambah, baik bagi warga maupun pelaku usaha. Arah kebijakan fiskal saat ini lebih menekankan penguatan daya beli daripada memperluas objek pajak dalam waktu dekat.
Fokus pemerintah bergeser ke daya beli
Purbaya menegaskan posisi pemerintah belum berubah terkait pajak tambahan. Ia menyebut pajak baru tidak akan dikenakan sampai ekonomi dinilai cukup baik dan daya beli masyarakat sudah kuat.
“Jadi, posisi kita enggak berubah. Bahwa kita tidak akan mengenakan pajak tambahan sampai ekonominya dipandang cukup baik dan daya beli masyarakat sudah cukup kuat,” kata Purbaya Yudhi Sadewa.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan konsumsi domestik sebagai indikator utama dalam merumuskan kebijakan fiskal. Selama kondisi tersebut belum membaik secara signifikan, penundaan pajak baru akan tetap dijalankan.
Rencana pajak sempat masuk dokumen resmi
Wacana pengenaan PPN untuk jalan tol dan pajak bagi kelompok kaya sebelumnya tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak periode 2025–2029. Gagasan itu juga sempat muncul dalam rancangan peraturan menteri keuangan.
Meski begitu, Purbaya menjelaskan bahwa usulan tersebut bukan berasal dari masa jabatannya. Ia menyebut rencana itu lahir pada rezim sebelumnya, sehingga pemerintah saat ini melakukan penyesuaian agar kebijakan fiskal lebih teratur dan sesuai keadaan di lapangan.
“Jadi itu masih rezim yang lama. Makanya kita ada perubahan sedikit-sedikit supaya lebih teratur,” ujarnya.
Penerimaan negara diarahkan ke penegakan kepatuhan
Di tengah penundaan pajak baru, pemerintah mengalihkan perhatian ke optimalisasi penerimaan negara dari sistem yang sudah ada. Penegakan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak menjadi prioritas untuk menekan kebocoran pendapatan negara dari sektor industri.
Salah satu sorotan utama adalah praktik underinvoicing, yaitu pelaporan nilai transaksi di bawah harga sebenarnya. Praktik ini diduga melibatkan 40 perusahaan baja penanaman modal asing, dan pemerintah menilai penanganannya lebih mendesak dibandingkan membuka pungutan baru.
Purbaya menyampaikan bahwa penindakan terhadap perusahaan yang diduga tidak membayar pajak semestinya harus diperkuat. Ia menilai masih ada pelaku usaha yang berjalan seperti biasa meski laporan pelanggaran sudah muncul ke permukaan.
“Kami akan kejar lagi, baru dikejar dua. Rupanya belum cukup tegas tindakannya,” kata Purbaya Yudhi Sadewa.
Kebijakan fiskal menunggu pemulihan yang lebih kuat
Sikap pemerintah ini memperlihatkan kehati-hatian dalam menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan kondisi masyarakat. Di satu sisi, negara tetap membutuhkan ruang fiskal yang sehat, tetapi di sisi lain kebijakan pajak baru berisiko menekan konsumsi jika diterapkan terlalu cepat.
Karena itu, pemerintah menilai penundaan lebih tepat dilakukan sampai ekonomi nasional menunjukkan perbaikan yang lebih stabil. Selama masa itu, fokus utama tetap berada pada penguatan daya beli, perbaikan kepatuhan pajak, dan pengawasan terhadap pelanggaran yang berpotensi mengurangi penerimaan negara.
-
-
-
-
