Guru Besar Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Amalinda Savirani, menyebut satu dasawarsa pemerintahan Joko Widodo meninggalkan persoalan serius bagi demokrasi Indonesia. Ia menilai penurunan kualitas demokrasi dan menyempitnya ruang sipil tidak bisa dilepaskan dari dominasi politik yang terbentuk selama masa itu.
Pandangan tersebut ia sampaikan dalam peluncuran dan diskusi buku Kebangkitan Kembali Otoritarianisme di Indonesia di Kampus Fisipol UGM. Dalam forum itu, Amalinda menekankan bahwa gejala yang tampak hari ini bukan muncul tiba-tiba, melainkan menjadi akumulasi dari praktik kekuasaan yang terus menguat.
Demokrasi Menyusut, Ruang Kritik Menyempit
Amalinda menyoroti turunnya kualitas demokrasi sebagai dampak paling nyata dari satu dekade kepemimpinan Jokowi. Ia juga mengaitkan kondisi itu dengan makin sempitnya ruang bagi kebebasan berpendapat di ruang publik maupun di lingkungan akademik.
Ia bahkan menyinggung istilah “inflasi pakar” yang sempat digunakan penguasa sebagai cara untuk mereduksi posisi akademisi. Menurutnya, cara seperti itu memperlihatkan kecenderungan membungkam kritik, termasuk suara dari kampus yang semestinya menjadi ruang dialektika.
“Penurunan kualitas demokrasi dan penyempitan ruang sipil itu tidak bisa kita pisahkan dari apa yang terjadi selama sepuluh tahun dominansi Jokowi,” ujarnya.
Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Kekuasaan
Amalinda juga melihat ada perubahan cara kerja kekuasaan yang bergerak ke arah autokrasi. Ia menyebut manipulasi aturan main dilakukan secara terbuka, sehingga demokrasi perlahan bergeser dari substansi menjadi sekadar tampilan.
Dalam pandangannya, hasil jajak pendapat dan polling kerap dijadikan ukuran utama untuk membenarkan tindakan politik. Kondisi itu membuat persepsi publik seolah menjadi satu-satunya rujukan, sementara mekanisme demokrasi yang lebih mendasar justru melemah.
“Bagaimana persepsi publik, bagaimana rating kumpul terhadap Jokowi itu selalu menjadi barometer bagi sikap-sikap dia, tindakan-tindakan dia,” kata Amalinda.
Kritik Ekonomi: Rente dan Ketimpangan Menguat
Dari sisi ekonomi, Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira memberi penilaian keras terhadap kebijakan yang menurutnya mendorong ketimpangan ekstrem. Ia menyebut kebijakan ekonomi pada masa Jokowi memupuk rente dan memperlebar jurang antara kelompok kaya dan rakyat biasa.
Bhima mengutip data bahwa kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia kini setara dengan kekayaan 50 juta warga lainnya. Menurut dia, kondisi itu memperlihatkan bahwa kelompok miskin makin terdesak, sementara kelas menengah ikut turun.
“Jokowi memupuk ketimpangan lewat rente. Tahun 2024, lima puluh orang yang paling kaya ini kekayaannya setara lima puluh juta orang Indonesia,” ujarnya.
Hilirisasi Nikel Dipersoalkan
Salah satu sorotan Bhima tertuju pada hilirisasi nikel, kebijakan yang selama ini kerap dipromosikan sebagai bukti kedaulatan sumber daya alam. Ia menilai klaim tersebut tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan karena eksploitasi justru makin besar dan memberi ruang bagi para pemburu rente.
Bhima bahkan menyebut Indonesia kini mulai mengimpor bijih nikel dari luar negeri, termasuk dari Filipina. Ia menilai hal itu menunjukkan ada masalah serius dalam pengelolaan sumber daya, apalagi jika dikaitkan dengan kerusakan lingkungan dan pengerukan wilayah-wilayah kecil.
“Nikelnya yang masih setengah mentah dikirim ke luar, hari ini kita impor dari Filipina,” ujarnya.
Pemiskinan Struktural dan Menguatnya Reaksi Sosial
Bhima juga menghubungkan ketimpangan ekonomi dengan munculnya pemiskinan struktural di masyarakat. Dari situ, ia melihat tumbuhnya kelompok reaksioner kanan yang kerap berbasis agama dan justru mendapat ruang di tengah melemahnya posisi masyarakat sipil kritis.
Ia menyebut masyarakat sipil yang memperjuangkan kritik, gerakan mahasiswa, dan bantuan hukum kerap berhadapan dengan kelompok ormas. Situasi itu, menurutnya, memperlihatkan bahwa ketimpangan tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga pada wajah konflik sosial dan politik.
“Kalau kita lihat reaksioner kanan meningkat berbasiskan agama pada zaman Jokowi, itu adalah hasil dari ketimpangan,” ujarnya.
Seruan Menguatkan Solidaritas Warga
Di tengah penilaian kritis terhadap satu dasawarsa terakhir, Amalinda menekankan pentingnya konsolidasi masyarakat sipil. Ia menilai solidaritas antarkelompok warga menjadi kunci untuk menghadapi situasi politik yang tidak mudah, termasuk dalam konteks kepemimpinan yang berlanjut hingga ke depan.
Menurut dia, masyarakat sipil perlu saling terhubung dan membangun ekosistem perlawanan agar otoritarianisme tidak terus merayap. Ia menggambarkan tantangan yang dihadapi bukan sesuatu yang ringan, sehingga jejaring antarwarga menjadi modal penting untuk menjaga ruang demokrasi tetap hidup.
“Solidaritas, saling bertemu, saling berjejaring, saling membentuk ekosistem itu adalah kunci bagi masyarakat sipil,” kata Amalinda.